Breaking News

Sunday, March 31, 2019

PR: Antara Penghambat dan Pendorong Siswa

 www.hanapibani.com

Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur mengambil langkah yang cukup menyita perhatian publik dan pemerhati pendidikan dengan surat edaran yang melarang guru memberikan PR (pekerjaan rumah) ke siswa. Tujuannya agar setiap peserta didik memiliki waktu lebih banyak belajar tentang pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan masyarakat. Fenomena ini akhirnya dengan cepat menjadi viral dan menimbulkan perdebatan di masyarakat khususnya di kalangan warganet.
Menyokong Pendidikan Keluarga
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan pendidikan keluarga sebagai pilar untuk mendukung kesuksesan pendidikan karakter. Sebuah tema besar yang diusung bangsa ini dan termaktub dalam Kurikulum 2013 (K-13).
Penguatan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan namun juga perlu melibatkan keluarga dan masyarkat. Hal ini telah dimuat secara gamblang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017. Barangkali ini yang menjadi alasan diberlakukannya pelarangan pemberian PR di Kota Blitar.  
PR selama ini dianggap sebagai ’penghambat’ peserta didik dalam proses ’memanusiakan’ diri dalam tatanan kehidupan sosial.
Memang tak bisa dipungkiri polemik pemberian PR selalu menjadi persoalan yang debatable. Faktanya di sekolah, siswa harus menghadapi mata pelajaran yang jumlahnya banyak. Dalam satu hari saja, seorang murid bisa mempelajari lima mata pelajaran sekaligus bahkan lebih. Dapat dibayangkan apabila kelima guru yang mengampu mata pelajaran tersebut memberikan PR secara bersamaan di hari yang sama dan diikuti oleh guru-guru lain di hari-hari berikutnya.
Ini belum termasuk pada ujian-ujian. Seperti ujian harian, bulanan, semester hingga ujian sekolah dan ujian nasional.
Selain itu, sangat banyak murid-murid yang mengikuti kegiatan belajar tambahan dengan mengikuti bimbingan belajar atau les-les sepulang sekolah. Sehingga meski sudah menghabiskan waktu berjam-jam belajar di sekolah, mereka tetap harus berjibaku dengan tugas-tugas yang menumpuk dan juga persiapan-persiapan untuk ujian-ujian tadi.
Alhasil waktu untuk bercengkerama dengan keluarga dan bersilaturahmi dengan masyarakat menjadi sangat minim. Bahkan kebiasaan seperti ini sangat rentan memicu stresssehingga akan mengganggu keefektifan belajar dan tentunya kesehatan.
Manfaat PR
PR sebenarnya bukanlah hal buruk. Bahkan banyak penelitian yang menunjukkan manfaat penting PR sebagai salah satu faktor kesuksesan peserta didik.
Epsen dan Van Hoornis (2001) mengungkapkan PR tidak hanya mempengaruhi ranah akademis seorang pelajar tapi juga hal-hal seperti pengembangan kepribadian, hubungan orangtua dan anak serta komunikasi antara guru dan orang tua.
Selain itu Sharp (2002) mengemukakan adanya pengaruh langsung dan signifikan antara waktu yang diluangkan siswa mengerjakan PR dengan prestasi yang bersangkutan di sekolah.
Ini membuktikan bahwa penugasan yang diberikan guru sebenarnya tidak menyalahi kaidah pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia dewasa ini, yang menjadi problematika bukan masalah pemberian PR akan tetapi konten PR serta frekuensi dan banyaknya PR yang diberikan guru kepada murid.
Konten PR harus benar-benar diperhatikan. Bila PR hanya berupa tugas-tugas yang bersifat menghafal atau meringkas catatan dari buku-buku teks apalagi dengan jumlah halaman yang sangat banyak tentu bukanlah bentuk PR yang efektif dan wajar saja apabila PR dianggap menjadi beban bila penerapannya seperti itu.
PR harus mengakomodasi apa-apa yang telah dipelajari di sekolah. Apalagi K-13 menitikberatkan pada pendekatan saintifik (scientific approach) dan mengaitkan pembelajaran dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Penghapusan PR justru disinyalir bisa menghambat terlaksananya konsep ini.
Sebagai contoh dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Di kelas peserta didik mengamati jenis teks iklan (advertisement) dengan ciri-ciri kebahasaannya yang diberikan guru. PR dapat diberikan kepada peserta didik berbentuk project dengan mengumpulkan contoh-contoh teks iklan lain yang mereka temukan di masyarakat baik melalui internet, surat kabar, majalah maupun billboard (papan iklan) lalu membandingkan dengan apa yang mereka pelajari secara konsep di sekolah. Perbandingan itu bisa saja menghasilkan penemuan baru (discovery) oleh pesereta didik yang tidak ditemukan saat belajar di kelas sehingga pembelajaran tidak hanya menjadi efektif tapi juga lebih nyata dan applicable (dapat diterapkan)
Sekolah juga harus menggariskan aturan baku dan mengikat agar ada koordinasi di antara guru sehingga tidak memberikan PR secara menumpuk dalam satu hari apalagi dengan tenggat batas waktu pengumpulan yang singkat. Dengan cara seperti ini, maka peserta didik tidak akan terbebani dan dapat mengerjakan PR secara maksimal.
Pada akhirnya PR bukan lagi menjadi hal yang mengganggu tapi menjadi sarana membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran secara komprehensif.
Baca selengkapnya ...

Sayembara Desain Logo Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019

 www.hanapibani.com


Pendidikan merupakan eskalator kemajuan bangsa. Sumberdaya manusia Indonesia yang nasionalis, tangguh, cerdas, berbudi pekerti luhur menjadi tumpuan masa depan Indonesia.
Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimaksudkan untuk memanggil kesadaran bahwa setiap kita memiliki kepentingan terhadap pendidikan.

Mari ambil bagian dalam merayakan pendidikan Indonesia dengan menuangkan gagasan kreatif dan mewujudkannya dalam desain logo peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019.

Pesan dalam logo:
  • Menguatkan pendidikan demi Indonesia lebih baik
  • Menggambarkan keguyuban bangsa Indonesia

Syarat peserta:
  1. Berlaku hanya bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Bukan Pegawai Kemendikbud, termasuk UPT daerah
  3. Satu peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya.
Ketentuan Umum Sayembara:
  1. Karya asli peserta sayembara, bukan meniru/menjiplak desain yang sudah ada
  2. Tidak mengandung unsur pornografi dan isu SARA
  3. Karya desain logo belum pernah diikutsertakan pada lomba dan/atau dipublikasikan sebelumnya
  4. Hak Cipta atas karya yang ditetapkan sebagai pemenang sayembara menjadi sepenuhnya milik Kemendikbud
  5. Keputusan penetapan pemenang tidak dapat diganggu gugat.
Ketentuan teknis logo:
  1. Logo berwarna dan hitam putih dikirim dalam 4 format, yaitu: ai, pdf, png, dan jpeg
  2. Menyertakan penjelasan konsep desain sesuai dengan filosofi logo
  3. Bila desain mengandung unsur tulisan, wajib memberikan jenis font yang digunakan (kalau font dibuat sendiri, maka semua font harus disertakan)
  4. Memberikan panduan warna (misalnya, C: 0, M: 100, Y: 100, K:0)
Tata-cara sayembara:
  1. Buat desain logo dengan mengikuti kriteria pesan yang harus disampaikan
  2. Kirim karya desain dan fotokopi identitas ke alamat pos-el: pengelolawebkemdikbud@kemdikbud.go.id
  3. Batas akhir pengiriman karya: Hari Senin, 1 April 2019
  4. Data Peserta menyebutkan:
  • Nama Lengkap:
  • Alamat:
  • No.KTP:
  • Nomor HP:
  • Lampiran: (desain logo dan penjelasan makna logo)
  1. Mengikuti akun resmi instagram @kemdikbud.ri
  2. Unggah desain melalui akun instagram peserta dengan menyertakan tagar #sayembarahardiknas2019 dan #hardiknas2019 kemudian tag dan mention@kemdikbud.ri pada tanggal yang ditentukan (Senin, 1 April 2019, paling lambat pukul 14.00WIB)

 www.hanapibani.com

Hadiah:
  1. Pemenang diumumkan di laman kemdikbud.go.id dan akun media sosial Kemendikbud, pada tanggal 4 April 2019
  2. Diberikan hadiah sayembara berupa 1 buah laptop dan insentif senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Pajak ditanggung oleh penyelenggara.
  3. Pemenang akan menandatangani pernyataan penyerahan hak cipta logo.

Baca selengkapnya ...

Manfaat Lain dari PR Anak

www.hanapibani.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته
Salam sejahtera buat semua Sahabat  Hanapibani.com senusantara.
Bunda, Nayla ada PR nih. Bantu ngerjakan, ya?” pinta Nayla kepada sang Bunda yang saat itu sedang asik memainkan keyboard laptopnya.
Karena ada tugas yang harus diselesaikan, permintaan Nayla hanya didengarkan oleh sang Bunda. Tanpa memberikan respons positif.
Hal ini membuat hati Nayla hancur. Harapan dapat tanggapan sekaligus bantuan mengerjakan PR lenyap sudah. Akhirnya dia mengerjakan sendiri meski merasa kesulitan.
Ilustrasi di atas hanya sebuah contoh kesibukan orangtua yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak. Bahkan tidak jarang ada beberapa orang yang merasa berat jika buah hatinya mendapat PR. Ada yang beranggapan PR itu membebani anak, merepotkan orang tua hingga ada yang berpikir bahwa PR adalah cerminan pembelajaran di sekolah yang tidak tuntas.
Padahal jika kita mau berpikir positif, ada beberapa hal positif yang didapat dari pemberian PR.

Mengulang pelajaran yang didapat di sekolah
Belajar adalah sebuah proses pengulangan terhadap sebuah ilmu atau pengetahuan. Karena belajar merupakan proses maka mengulang apa yang dilihat, didengar dan dirasakan adalah suatu keharusan. Sesuai fitrahnya, manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat sesuatu. Untuk itu dibutuhkan pengulangan agar ingatan semakin kuat dan tajam. Sehingga apa yang dia ketahui tidaklah cepat hilang.

Mengetahui proses belajar mengajar di sekolah
Proses belajar mengajar di sekolah tidak semua bisa diketahui orangtua. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran berada di lembaga atau sekolah, sementara orang tua berada di rumah.
Ini yang membuat orangtua harus mencari tahu sampai dimana pelajaran yang diterima anaknya. Bukan untuk menghakimi seorang guru dalam pemberian materi. Namun, karena pembelajaran terhadap anak hanya berlangsung beberapa jam saja di sekolah, sedangkan pembelajaran adalah sebuah pemberian keilmuan atau penanaman karakter yang dilakukan secara kesinambungan baik itu di lembaga maupun di rumah. Maka diperlukan informasi utuh agar pembelajaran berjalan selaras dan seimbang antara di sekolah dan di rumah. Di antara cara yang paling mudah untuk mengetahui sampai di mana proses belajar mengajar di sekolah tersebut adalah dengan adanya PR.

Mengetahui gaya belajar anak
Anak adalah amanah dari Tuhan YME, yang menurut William Stern dengan teori konvergensinya mengatakan bahwa hasil pendidikan anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pembawaan dan lingkungan.
Diakui atau tidak, pada dasarnya anak lahir telah memiliki potensi atau pembawaan. Namun, pembawaan atau potensi itu akan hilang jika tidak dikembangkan. Oleh sebab itu tugas pendidik yang dalam lingkup sempit adalah orangtua untuk menghantarkan perkembangan potensi anak semaksimal mungkin sehingga kelak menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsanya.
Untuk mengembangkan potensi itu maka dibutuhkan pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap gaya belajar anak. Jangan sampai terjadi pengarahan yang tidak sinergi antara orangtua dengan anak, sehingga berakibat hilangnya pembawaan atau potensi anak. Tidak menutup kemungkinan ada di antara anak yang memiliki gaya belajar jika dia mendapatkan PR dia mau belajar, sementara jika tidak maka dia enggan belajar.

Sarana interaksi antara orangtua dan anak
Di zaman now, demi kesejahteraan keluarga tidak jarang membuat seorang ibu juga harus membantu keluarga dengan bekerja. Sehingga harus meninggalkan rumah dan tidak menutup kemungkinan menitipkan buah hatinya ke penitipan anak atau babysitter. 
Ironis memang, seorang ibu yang merupakan sekolah pertama bagi anak harus menggantikan posisinya kepada orang lain. Namun, dengan tujuan kebahagian seluruh anggota keluarga semua harus ibu lakukan.
Dalam kurun waktu kurang lebih 7 hingga 10 jam anak dan orangtua terpisahkan. Tentunya ada rasa rindu untuk bersama. Kadang karena seringnya terpisah maka seorang anak akan lebih memilih berkomunikasi dengan babysitter dibandingkan dengan orangtuanya.
Di sini PR mampu menjadi sarana komunikasi yang handal bagi orangtua dan anak. Sedikit kata singkat, ”Sayang, hari ini ada PR tidak, adakah yang bisa bunda bantu? Untuk besok apakah ada PR yang belum dikerjakan?” akan mampu mencairkan suasana yang kurang harmonis antara orangtua dan anaknya.

Dengan demikian tidak sepantasnya jika kita selaku orangtua berpandangan negatif atau bahkan mengeluh jika anak kita mendapatkan PR. Bahkan seharusnya kita merasa bersyukur karena dengan diberi PR sehingga komunikasi dengan anak tetap terjalin dan kasih sayang tetap tumbuh tidak tergantikan oleh orang lain. Karena diantara sebab munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi.
Merry Riana dalam kata bijaknya mengatakan, ”Yang dibutuhkan dalam hubungan cuma 3: komitmen, komunikasi, dan kesabaran”. Ayo jalin komitmen, komunikasi, dan kesabaran dengan putra-putri kita melalui PR, agar tercipta keluarga bahagia selamanya. Salam sehat dan kuat orang tua hebat. 
Baca selengkapnya ...

Friday, March 29, 2019

Pemutakhiran Data Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019


Assalaamu'alaikum Sahabat Hanapibani.com

Dengan ini diinformasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama akan melaksanakan pemutakhiran data Emis Pendidikan Islam Periode Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019.

Sehubungan dengan hal tersebut,  mka diaampaikan benerapa hal:



Untuk download filenya silahkan klik dibawah ini:

 www.hanapibani.com

Baca selengkapnya ...

12 Ketentuan Terbaru dalan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

www.hanapibani.com

Jakarta (Kemenag) --- Sidang Paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang  (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta. RUU ini telah disahkan sebagai undang-undang. 
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyatakan RUU dibahas sejak tahun 2016. UU ini menyempurnakan regulasi sebelumnya,  yaitu: UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.
"Setelah mencermati kondisi faktual dalam proses pembahasan, maka RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, melalui 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. 13 Tahun 2008, " kata Ali Taher dalam laporannya saat Sidang Paripurna Pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU di gedung Parlemen, Kamis (28/03).   
Paripurna Pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait. 
Ali Taher menjelaskan 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. 13 Tahun 2008 yakni : 
Pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun
Kedua, adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas. 
Ketiga, pelimpahan porsi keberangkatan bagi jemaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun berjalan kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. Namun, pelimpahan bisa dilakukan dengan alasan jemaah tersebut meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.
Keempat, pelimpahan porsi jemaah haji dalam daftar tunggu (waiting list) yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.
Kelima, jaminan pelindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga  terhindar dari perbuatan melawan hukum baik penelantaran atau penipuan dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau penyelenggaraan ibadah haji khusus.
Keenam, adanya kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umrah. Berupa wewenang kepada Menteri untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah. 
Ketujuh, adanya pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kedelapan, jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaran perjalanan ibadah umrah, penyelenggaran perjalanan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah dalam hal perizinan yang bersifat tetap dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif.
Kesembilan, adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurusan pengembalian uang bagi jemaah haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.
Kesepuluh, sistem pengawasan yang komprehensif, berupa keharusan Penyelenggara Umrah untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank berupa garansi bank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata. 
Kesebelas, pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui KBIHU dalam mendukung kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah.
Kedua Belas, untuk memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan serta kepulangan Jemaah, adanya pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji Khusus yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa pemberian sanksi administrasi, hingga sanksi pidana.
"Komisi VIII DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini djdasari dengan semangat melindungi dan melayani masyarakat secara umum dan jemaah secara khusus," kata Ali Taher. 
"Harapan kita semua, jangan ada lagi jemaah yang terlantar, gagal berangkat padahal mereka telah membuat syukuran di rumahnya dengan mengundang rekan dan saudaranya," ujarnya.
Ali Taher berharap para penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dengan dikeluarkannya UU ini, memberikan pelayanan yang prima. "Kasihanilah mereka yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu," tandas Ali Taher.
Baca selengkapnya ...

Informasi Lowongan Kerja sebagai Vice Chancellor of Islamic University of Technology di Dhaka, Bangladesh

www.hanapibani.com

Informasi Lowongan Kerja sebagai Vice Chancellor of Islamic University of Technology di Dhaka, Bangladesh



Download filenya dengan klik dibawah ini :
 www.hanapibani.com

Baca selengkapnya ...

KMA No. 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama

www.hanapibani.com

Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama Dan Atasan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi Dan Komunikasi Kementerian Agama



Download filenya dengan klik dibawah ini:
 www.hanapibani.com

Baca selengkapnya ...

Thursday, March 28, 2019

Kemendikbud Bakal Rubah Pola Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas


Kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan dua unsur tenaga kependidikan yang memegang peranan sangat penting dan merupakan kunci dalam pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagai sebuah jabatan dengan peran yang sangat strategis, pengawas sekolah dan kepala sekolah dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni, sehingga pengangkatannya juga harus dilakukan secara selektif.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pengawas sekolah dan kepala sekolah dituntut lebih visioner dalam menghadapi persaingan global dengan datangnya revolusi industri 4.0. Menurut dia, saat ini Kemendikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan, jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan pola karier.
"Guru bila bagus bisa jadi kepala sekolah, kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas. Kemendikbud sedang memaksimalkan pembinaan terhadap tenaga kependidikan," kata Muhadjir dalam kegiatan Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta, Kamis 28 Maret 2019.
Ia menyampaikan, apabila bagus kinerjanya, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa menjabat lebih dari dua periode bila kinerjanya terus meningkat. Kendati demikian, pada periode kedua harus pindah ke sekolah lainnya. Apabila ada kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik, Mendikbud berharap, supaya jangan dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. "Sebab hal ini malah akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut," ujarnya.
Muhadjir yakin bahwa reformasi di sekolah tidak akan terjadi jika kepala sekolah dan pengawas sekolah belum dibenahi. Ia menegaskan, pemerintah daerah dituntut untuk berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang harus berdasarkan kompetensi, bukan karena dipengaruhi kepentingan politik.
"Asumsi saya, sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk (sekolah) yang dia pimpin, Insya Allah sekolah itu akan maju," ucapnya.
Ia berharap, apabila ada daerah yang memiliki anggaran berlebih tidak perlu lagi meminta bantuan dari pusat, tetapi sebaiknya membantu daerah di sekitarnya. Hal ini untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia. "Misalnya ada kota yang anggarannya berlebih, yang kabupaten pelatihannya ditanggung oleh kota tersebut," ujarnya. 

Pelatihan kompetensi

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan program serta anggaran yang ada di pusat dan di daerah, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan. "Karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan bersama, di antaranya berkaitan dengan pembinaan kepala sekolah dan pengawas untuk program 2019," ujar Supriano.
Ia menyatakan, tahun ini calon dan seorang pengawas wajib mengikuti pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi pemberdayaan sekolah. Pelatihan akan digelar oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LP2KSPS). Lembaga tersebut yang  mengeluarkan sertifikat elektronik kepada pengawas dan kepala sekolah yang lulus pelatihan peningkatan komptensi.
Ia menjelaskan, pelatihan pengawas dan kepala sekolah ini dilakukan di tingkat provinsi. Menurut dia, sertifikat elektronik dibuat untuk memudahkan Kemendikbud dalam mengontrol distribusi kepsek dan pengawas sekolah di daerah.  "Jadi ada kontrol.  Makanya sekarang semua sertifikat harus ada kontrol dari Dirjen GTK, tetapi pengawasan yang tidak merepotkan. Hitungan menit, detik, begitu dikirim ke pusat datanya di detik yang sama barcode-nya itu akan sampai ke pengirim," ujar Supriano.***
Baca selengkapnya ...

Contoh Menghitung Angka Kredit (PAK) berdasarkan Penilaian Kinerja Guru (PKG), Kepala Sekolah, dan Tugas Tambahan Lain

Angka Kredit untuk jabatan fungsional guru dapat diperoleh dari berbagai unsur yaitu pendidikan, pembelajaran / bimbingan dan/ atau tugas tambahan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan unsur penunjang. Unsur-unsur tugas jabatan dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional Guru, atau selengkapnya pada Permenpan RB No. 16 th 2009.
Sebelum menghitung angka kredit, ketahui terlebih dahulu nilai konversi PK guru ke nilai angka kredit seperti Tabel 1 berikut ini.
Konversi PK Guru ke Angka Kredit
Adapun nilai PK Guru maksimal untuk masing-masing tugas jabatan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
Nilai PK Guru maksimal untuk semua jabatan
Khusus untuk tugas utama jabatan fungsional guru selain PKB, Angka Kredit dapat diperoleh melalui hasil konversi Penilaian Kinerja Guru (PKG). Adapun contoh menghitung angka kredit berdasarkan Penilaian Kinerja (PAK) yang di paparkan pada tulisan ini adalah sebagai berikut (klik subjudul di bawah!):

#1 Angka Kredit berdasarkan Penilaian Kinerja (PK Guru) Guru Kelas / Pembelajaran / Guru Mata Pelajaran

Rumus menghitung AK dari PK Guru kelas / pembelajaran / mata pelajaran

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk guru kelas / pembelajaran / mata pelajaran, terdiri atas 14 kompetensi yang dijabarkan dalam beberapa indikator dengan jumlah skor maksimal 56. Instrumen PK Guru kemudian dikonversi ke dalam Angka Kredit 1 tahun dengan rumus dan ketentuan berikut ini:
Nilai Angka Kredit dari PK Guru
Keterangan:
  • A : Diisi dengan hasil PK Guru pada format rekap PK Guru 
  • B : Diisi dengan PK Guru yang telah dikonversikan kedalam skala 0 – 100 sesuai dengan Perpenpan RB No. 16 th 2009 melalui perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut
  • C : Diisi dengan sebutan dan prosentase angka kredit dari hasil PK Guru yang telah dikonversikan dalam skala 0 – 100 (Tabel 1)
  • D : Diisikan dengan perolehan angka kredit per tahun yang dihitung berdasarkan rumus sistem paket tersebut 
  • PKG max dapat dilihat pada tabel 2
  • AKK : Angka Kredit Kumulatif, AKPKB : Angka Kredit dari PKB, AKP : Angka Kredit dari unsur penunjang
  • JM : Jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah
  • JWM : jumlah jam wajib  mengajar (24 – 40 jam  tatap muka  per minggu)
    • JM/JWM = 1 jumlah jam wajib mengajar 24 - 40 jam / minggu
    • JM/JWM = JM/24 jumlah jam mengajar < 24 jam / minggu
  • NPK : Nilai Perolehan Kinerja dalam bentuk persentase

Contoh menghitung AK dari PK Guru kelas / pembelajaran / mata pelajaran

#1 Arifin Suseno, S.Pd. adalah guru kimia dengan jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda dan golongan ruang III/a TMT 1 April 2015. Arifin Suseno, S.Pd. yang mengajar 26 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK Guru pada April 2016 dengan nilai 45. Apakah Arifin Suseno, SPd. dapat naik pangkat tepat waktu (4 tahun) setingkat lebih tinggi, apabila AK dari unsur PKB memenuhi syarat dan AK penunjang mencapai maksimal ?
Jawaban
Contoh nilai AK dari PK Guru mapel
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/a ke III/b = 50, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK pembelajaran = 42
      • AK PKB dari PD = 3
    • Unsur penunjang = max 5
  • Perolehan AK Arifin Suseno, S.Pd selama 4 th:
    • AK Pembelajaran = 10,5 x 4 = 42
    • AK PKB dari PD = 3
    • AKP = 5
    • AK total selama 4 th = 42 + 3 + 5 = 50 
Dapat disimpulkan bahwa Arifin Suseno, S.Pd dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Penata Muda tingkat I golongan III/b.

#2 Veni Kurniawan, S.Pd. adalah guru matematika dengan jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda tingkat I dan golongan ruang III/b TMT 1 April 2012. Veni Kurniawan, S.Pd. mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK Guru pada April 2017 dengan nilai 51. Apakah Veni Kurniawan, SPd. dapat naik pangkat dalam waktu 3 tahun setingkat lebih tinggi, apabila AK dari unsur PKB memenuhi syarat dan AK penunjang mencapai maksimal ?
Jawaban
Contoh nilai AK dari PK Guru mapel
Kesimpulan:
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/b ke III/c = 50, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK pembelajaran = 38
      • AK PKB dari PD = 3, PI/KI = 4
    • Unsur penunjang = max 5
  • Perolehan AK Veni Kurniawan, S.Pd selama 3 th:
    • AK Pembelajaran = 11,88 x 3 = 35,64
    • AK PKB dari PD = 3, PI/KI = 4
    • AKP = 5
    • AK total selama 3 th = 35,64 + 3 + 4 + 5 = 47,64 
Dapat disimpulkan bahwa Veni Kurniawan, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Penata golongan III/c.

#3 Ahmad Zulfadli, S.Pd adalah guru fisika dengan jabatan Guru Muda pangkat Penata dan golongan ruang III/c TMT 1 Maret 2008. Ia mengajar 30 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK Guru pada Maret 2017 dengan nilai 38. Apakah Ahmad Zulfadli, S.Pd dapat naik pangkat tepat waktu (4 tahun) setingkat lebih tinggi, apabila mengambil 2 AK pengembangan diri dan 5 AK dari publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif, serta AK unsur penunjang mencapai maksimal? 
Jawaban
Contoh nilai AK dari PK Guru mapel
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/c ke III/d = 100, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK pembelajaran = 81
      • AK PKB dari PD = 3, PI/KI = 6
    • Unsur penunjang = max 10
  • Perolehan AK Ahmad Zulfadli, S.Pd selama 4 th:
    • AK Pembelajaran = 15,19 x 4 = 60,76
    • AK PKB dari PD = 2, PI/KI = 5
    • AKP = 10
    • AK total selama 4 th = 60,76 + 2 + 5 + 10 = 72,76
Dapat disimpulkan bahwa Ahmad Zulfadli, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Penata tingkat I golongan III/d.

#2 Angka Kredit berdasarkan Penilaian Kinerja Guru Bimbingan / Konseling

Rumus menghitung AK dari PK Guru bimbingan / konseling

Instrumen Penilaian Kinerja Guru bimbingan konseling, terdiri atas 17 kompetensi yang dijabarkan dalam beberapa indikator dengan jumlah skor maksimal 68. Instrumen PK Guru bimbingan konseling kemudian dikonversi ke dalam Angka Kredit per 1 tahun dengan rumus dan ketentuan berikut ini:
Rumus AK dari PK guru BK
Keterangan:
  • A : Diisi dengan hasil PK guru bimbingan konseling pada format rekap PK bimbingan konseling
  • B : Diisi dengan PK guru BK yang telah dikonversikan kedalam skala 0 – 100 sesuai dengan Perpenpan RB No. 16 th 2009 melalui perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut
  • C : Diisi dengan sebutan dan prosentase angka kredit dari hasil PK Guru BK yang telah dikonversikan dalam skala 0 – 100 (Tabel 1)
  • D : Diisikan dengan perolehan angka kredit per tahun yang dihitung berdasarkan rumus sistem paket tersebut 
  • PKG max dapat dilihat pada tabel 2
  • AKK : Angka Kredit Kumulaitf, AKPKB : Angka Kredit dari PKB, AKP : Angka Kredit dari unsur penunjang
  • JM : Jumlah jumlah konseli per tahun 
  • JWM : jumlah bimbingan per tahun (membimbing 150 – 250 konseli per tahun)
    • JM/JWM = 1, membimbing 150 – 250 konseli per tahun
    • JM/JWM = JM/150, membimbing < 150 konseli per tahun
  • NPK : Nilai Perolehan Kinerja dalam bentuk persentase

Contoh menghitung AK dari PK Guru bimbingan / konseling

#4 Rudi Hartono, S.Pd. adalah guru Bimbingan dan Konseling dengan jabatan Guru Muda pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d memperoleh hasil penilaian kinerja 62 pada tahun 2016. Sebagai guru BK, Rudi Hartono, S.Pd. pada tahun yang sama membimbing siswa 170 orang. Jika Rudi Hartono, S.Pd. mengumpulkan angka kredit dari pengembangan diri 4 AK dan dari publikasi ilmiah dan/ atau karya inovatif sebanyak 7 AK, serta AK maksimal pada unsur penunjang, dapatkan Ia naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 4 tahun?
Jawaban
Contoh nilai AK dari PK guru BK
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/d ke IV/a = 100, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK bimbingan / konseling = 78
      • AK PKB dari PD = 4, PI/KI = 8
    • Unsur penunjang = max 10
  • Perolehan AK Rudi Hartono, S.Pd selama 4 th:
    • AK bimbingan / konseling = 24,38 x 4 = 97,52
    • AK PKB dari PD = 4, PI/KI = 7
    • AKP = 10
    • AK total selama 4 th = 97,52 + 4 + 7 + 10 = 118,52
Dapat disimpulkan bahwa Rudi Hartono, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Pembina golongan IV/a dikarenakan AK PKB unsur PI/KI tidak mencukupi (kurang 1 AK)

#5 Kurnia Sari, S.Pd. adalah guru Bimbingan dan Konseling dengan jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a memperoleh hasil penilaian kinerja 55 pada tahun 2016. Sebagai guru BK, Kurnia Sari, S.Pd. pada tahun yang sama membimbing siswa 120 orang. Jika Kurnia Sari, S.Pd. mengumpulkan angka kredit dari pengembangan diri 3 AK serta AK maksimal pada unsur penunjang, dapatkan Ia naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 4 tahun?
Jawaban
Contoh nilai AK dari PK guru BK
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/a ke III/b = 50, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK bimbingan / konseling = 42
      • AK PKB dari PD = 3
    • Unsur penunjang = max 5
  • Perolehan AK Kurnia Sari, S.Pd selama 4 th:
    • AK bimbingan / konseling = 8,40 x 4 = 33,60
    • AK PKB dari PD = 3
    • AKP = 5
    • AK total selama 4 th = 33,60 + 3 + 5 = 41,60
Dapat disimpulkan bahwa Kurnia Sari, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Penata Muda tingkat I golongan III/b.

#3 Angka Kredit berdasarkan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

Rumus menghitung AK dari Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, terdiri atas 6 kompetensi yang dijabarkan dalam beberapa indikator dengan jumlah skor maksimal 24. Instrumen PK Kepala Sekolah kemudian dikonversi ke dalam Angka Kredit per 1 tahun dengan rumus dan ketentuan berikut ini:
Rumus AK dari PK kepala sekolah
Keterangan:
  • A : Diisi dengan hasil Nilai Kinerja Kepala Sekolah (NKKS) pada format Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (IPKKS)
  • B : Diisi dengan Nilai Kinerja Kepala Sekolah yang telah dikonversikan kedalam skala 0 – 100 sesuai dengan Perpenpan RB No. 16 th 2009 melalui perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut
  • C : Diisi dengan sebutan dan prosentase angka kredit dari hasil PK Kepala Sekolah yang telah dikonversikan dalam skala 0 – 100 (Tabel 1)
  • D : Diisikan dengan perolehan angka kredit per tahun yang dihitung berdasarkan rumus sistem paket tersebut 
  • PK Kepala Sekolah maksimal dapat dilihat pada tabel 2
  • AKK : Angka Kredit Kumulaitf, AKPKB : Angka Kredit dari PKB, AKP : Angka Kredit dari unsur penunjang
  • NPK : Nilai Perolehan Kinerja dalam bentuk persentase
Perolehan angka kredit guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah mengikuti ketentuan berikut ini:
  • 25% Angka Kredit diperoleh dari Penilaian Kinerja sebagai guru pembelajaran
  • 75% Angka Kredit diperoleh dari Penilaian Kinerja sebagai kepala sekolah

Contoh menghitung AK dari Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

#6 Wardaniah, S.Pd. jabatan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Wardaniah, SPd. memperoleh hasil penilaian kinerja sebagai guru mata pelajaran 52 dan sebagai kepala sekolah mendapat nilai 20, serta melaksanakan tugas mengajar tatap muka 6 jam per minggu berturut-turut selama 4 tahun. Jika dalam 4 tahun terakhir memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri, 10 angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya innovatif, dan 9 angka kredit dari kegiatan penunjang, apakah Wardaniah, SPd. dapat naik pangkat dalam kurun waktu 4 tahun?
Jawaban
Konversi Penilaian Kinerja sebagai guru pembelajaran ke angka kredit
Contoh AK dari PK kepala sekolah
Konversi Nilai Kinerja Kepala Sekolah ke angka kredit
Contoh AK dari PK kepala sekolah
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan IV/a ke IV/b = 150, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK guru mata pelajaran & tugas tambahan sebagai kepala sekolah = 119
      • AK PKB dari PD = 4, PI/KI = 12
    • Unsur penunjang = max 15
  • Perolehan AK Wardaniah, S.Pd selama 4 th:
    • AK guru mata pelajaran = 9,30 x 4 = 37,20
    • AK kepala sekolah = 22,31 x 4 = 89,24
    • AK PKB dari PD = 4, PI/KI = 10
    • AKP = 9
    • AK total selama 4 th = 37,20 + 89,24 + 4 + 10 + 9 = 149,44
Dapat disimpulkan bahwa Wardaniah, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Pembina tingkat I golongan IV/b.


#4 Angka Kredit berdasarkan Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah (PKWKS)

Rumus menghitung AK dari Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah (PKWKS)

Instrumen Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah, terdiri atas 5 kompetensi yang dijabarkan dalam beberapa indikator dengan jumlah skor maksimal 20. Instrumen PK Wakil Kepala Sekolah kemudian dikonversi ke dalam Angka Kredit per 1 tahun dengan rumus dan ketentuan berikut ini:
Keterangan:
  • A : Diisi dengan hasil Nilai Kinerja Wakil Kepala Sekolah (NKWKS) pada format Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (IPKWKS)
  • B : Diisi dengan Nilai Kinerja Wakil Kepala Sekolah yang telah dikonversikan kedalam skala 0 – 100 sesuai dengan Perpenpan RB No. 16 th 2009 melalui perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut
  • C : Diisi dengan sebutan dan prosentase angka kredit dari hasil PK Wakil Kepala Sekolah yang telah dikonversikan dalam skala 0 – 100 (Tabel 1)
  • D : Diisikan dengan perolehan angka kredit per tahun yang dihitung berdasarkan rumus sistem paket tersebut 
  • PK Wakil Kepala Sekolah maksimal dapat dilihat pada tabel 2
  • AKK : Angka Kredit Kumulaitf, AKPKB : Angka Kredit dari PKB, AKP : Angka Kredit dari unsur penunjang
  • NPK : Nilai Perolehan Kinerja dalam bentuk persentase
Perolehan angka kredit guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah mengikuti ketentuan berikut ini:
  • 50% Angka Kredit diperoleh dari Penilaian Kinerja sebagai guru pembelajaran
  • 50% Angka Kredit diperoleh dari Penilaian Kinerja sebagai wakil kepala sekolah

Contoh menghitung AK dari Penilaian Kinerja Wakil Kepala Sekolah (PKWKS)

#7 Ahmad Nawawi, S.Pd. jabatan Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c mengajar mata pelajaran Matematik dan diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ahmad Nawawi, SPd. memperoleh hasil penilaian kinerja sebagai guru mata pelajaran 49 dan sebagai wakil kepala sekolah mendapat nilai 17, serta melaksanakan tugas mengajar tatap muka 12 jam per minggu berturut-turut selama 4 tahun. Jika dalam 4 tahun terakhir memperoleh 5 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri, 5 angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya innovatif, serta  angka kredit maksimal dari unsur penunjang, apakah Ahmad Nawawi, SPd. dapat naik pangkat dalam jangka waktu  4 tahun?

Jawaban
Konversi Penilaian Kinerja sebagai guru pembelajaran ke angka kredit
Konversi Nilai Kinerja Wakil Kepala Sekolah ke angka kredit
Kesimpulan
  • AKK yang harus dikumpulkan dari golongan III/c ke III/d = 100, terdiri dari:
    • Unsur utama:
      • AK guru mata pelajaran & tugas tambahan sebagai kepala sekolah = 81
      • AK PKB dari PD = 3, PI/KI = 6
    • Unsur penunjang = max 10
  • Perolehan AK Wardaniah, S.Pd selama 4 th:
    • AK guru mata pelajaran = 10,13 x 4 = 40,50
    • AK wakil kepala sekolah = 10,13 x 4 = 40,50
    • AK PKB dari PD = 5, PI/KI = 5
    • AKP = 10
    • AK total selama 4 th = 40,50 + 40,50 + 5 + 5 + 10 = 101
Dapat disimpulkan bahwa Ahmad Nawawi, S.Pd belum dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi ke pangkat Penata tingkat I golongan III/d.
Baca selengkapnya ...
Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI