Breaking News

31 Januari 2020

Tata Cara Pendataan Kebutuhan Blangko Ijazah jenjang RA, MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2019/2020

www.hanapibani.com

Assalaamu'alaikum  Sahabat www.hanapibani.com

Pada tanggal 28 januari 2020 tadi telah terbit Surat Edaran mengenai "Pendataan Kebutuhan Blangko Ijazah TP. 2019/2020" oleh Direktur KSKK Madrasah  A. Umar yang bernomorkan B-261/Dt.I.I/PP.00/01/2020.

Surat Edaran tersebut berbunyi sebagai berikut;


Bersama ini kami sampaikan bahwa salah satu kewajiban Satuan Pendidikan di MAdrasah adalah menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan, Kementerian Agama melaluui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengadakan Blangko Ijazah untuk peserta didik Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan MAdrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2019/2020. Berkenaan dengan pendataan kebutuhan balngko ijazah tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

  1. Pendataan kebutuhan blangko ijazah TP. 2019/2020 jenjang RA, MI, MTs, MA dilakukan secara online melalui aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM).
  2. Setiap satuan pendidikan jenjang RA, MI, MTs dan MA wajib menginput data siswa kelas akhir melalui laman sikurma.kemenag.go.id/pdum. Untuk Jenjang MI, MTS dan MA paling lambat tanggal 08 Februari 2020, sedangkan untuk jenjang RA paling lambat tanggal 15 Februari 2020. (Tata caranya akan kami jelaskan dibawah artikel).
  3. Untuk keperluan validasi data kebutuhan blangko ijazah diwilayahnya, dimohon Kanwil Kementerian Agama Provinsi memantau pendataan secara online tersebut dengan menugaskan salah seorang JFU.

Baca selengkapnya ...

30 Januari 2020

Juknis Penyaluran TPG (Tunjangan Profesi Guru) Bagi Guru Madrasah Tahun 2020

www.hanapibani.com

Assalaamu'alaikum Sahabat www.hanapibani.com

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas. Sebagai wujud prinsip profesionalitas dimaksud, diharapkan guru madrasah yang sudah menyandang gelar sebagai guru profesional mampu meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme serta kinerjanya dan melaksanakan tugas keprofesian pendidiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Guru bagi guru madrasah yang telah memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan profesi. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini perlu dipahami mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan tenaga Kependidikan Madrasah, KAntor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya.


PENGERTIAN UMUM

  1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru Pegawai Negeri Sipil.
  4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidkan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  5. Pengawas sekolah pada madrasah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah.
  6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam  binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, MAdrasah Ibtidaiyah, MAdrasah Tsanawiyah, MAdrasah Aliyah, dan MAdrasah Kejuruan.
  7. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Giri atau Kepala MAdrasah terdaftar dan melaksanakan tugasnya.
  8. Kualitas Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan madrasah formal di tempat penugasan.
  9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik guru.
  10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  11. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG merupakan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya.
  12. Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat NPK merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk guru tetap baik PNS maupun GBPNS.
  13. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  14. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administras pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
  15. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tangggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di RA/BA dan MI/MILB kecuali mata pelajaran Pendidikan JAsmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama.
  16. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di madrasah/sekolah.
  17. Guru Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya dan proses pelaksanaan tugasnya dibuktikan oleh Surat Keputusan (SK) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi induknya.
  18. Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah sistem pendataan informasi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi informasi dalam jaringan secara elektronik.
  19. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) adalah surat keterangan untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan baik pengawas sesuai peraturan yang ditetapkan.
  20. Surat Keputusan Beban Kerja (SKBK) adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi.
  21. Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) adalah Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisa kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima Tunjangan Profesi Guru berbasis data SKMT, SKBK, dan Kehadiran dari satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA oleh Kementerian Agama RI.
  22. Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang merupakan dasar pemberian tunjangan profesi, yang diterbitkan melalui SIMPATIKA.
  23. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ketentuan tunjangan profesi guru madrasah, hak cuti berlaku bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan guru Bikan Pegawai Negeri Sipil.
  24. Tenaga tetap adalah tenaga atau pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
Untuk lebih jelasnya silakan simak JUKNIS Penyaluran TPG (Tunjangan Profesi Guru) Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 dibawah ini;
Untuk mendapatkan file di atas mengenai Juknis Penyaluran TPG (Tunjangan Profesi Guru) Bagi Guru Madrasah Tahun 2020 silakan klik tulisan hijau dibawah ini;
Demikian sedikit info yang bisa kami bagikan buat sobat semua, moga ada nilai berkah serta manfaat yang bisa diambil.
Terimakasih atas kunjungannya.
Silakan tinggalkan jejak dengan klik like atau berikan komentar.




Baca selengkapnya ...

Ribuan Peserta SKD CPNS Gugur Karena Tak Lolos Passing Grade, yang Jadi Momok Sekalinya Bukan TKP

www.hanapibani.com

Ribuan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 sudah gugur karena tak berhasil melewati Passing Grade atau ambang batas yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan informasi yang beredar, yang menjadi momok bagi para peserta dikabarkan materi ujian tes Wawasan Kebangsaan (TKW) dan bukan tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebagaimana diprediksi sebelumnya.
Di Aceh, hingga hari kedua pelaksanaan SKD, ribuan peserta tes SKD CPNS 2019 sudah dinyatakan gugur.

Seperti di Pidie, tes SKD ini telah selesai tujuh sesi.
Peserta CPNS yang hadir 2.010 orang dari total 2.070 orang.
Jumlah peserta CPNS yang tidak hadir pada hari kedua 60 orang. Tidak hadir dipastikan gugur.
Pelaksanaan tes SKD dipusatkan di Pidie Convention Center (PCC) di Gampong Lampeudeu Baroh Tijue, Kecamatan Pidie, Selasa (28/1/2020).
" Jumlah CPNS yang tidak lulus Passing Grade mencapai 1.431 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mukhlis SSos MSi, Selasa (28/1/2020).
Ia menyebutkan, untuk CPNS yang tidak lulus Passing Grade sekitar 482 orang. Yakni, di hari pertama 187 orang dan hari kedua 295 orang.
Ia menambahkan, bagi CPNS yang lulus SKD, maka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
" Jadwal tes SKB belum kita tentukan," pungkasnya.

1.063 Peserta CPNS Aceh Utara yang Dinyatakan Gugur

Peserta seleksi CPNS Aceh Utara mengikuti ujian di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Panitia Ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Aceh Utara sampaj dengan Selasa (28/1/2020) telah menetapkan 287 peserta yang Passing Grade (memenuhi batas nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta).
Sedangkan 1.053 dinyatakan gugur baik karena tidak hadir saat ujian ataupun nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan Passing Grade yang tekah ditetapkan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Aceh Utara, Syarifuddin. SSos MAP menyebutkan, dari total 5.604 peserta, yang sudah mengikuti ujian sebanyak 1.350 orang.
Dengan rincian, dihari pertama, Senin (27/1/2020) sebanyak 600 peserta dan hari kedua, Selasa (28/1/2020) sebanyak 750 orang.
Sehingga untuk ujian hari pertama, hanya 120 peserta yang dinyatakan memenuhi Passing Grade.
"Makanya ada 480 peserta yang tidak lulus," katanya.
Sedangkan pada hari kedua, dari 750 peserta yang mengikuti ujian, yang dinyatakan Passing Grade hanya 167 peserta.
"Artinya, sampai hari kedua sudah berjalannya ujian, hanya 287 peserta gang memenuhi Passing Grade," katanya.
Menurutnya, penetapan Passing Grade berdasarkan akumulasi tiga tes, yakni tes karakteristik pribadi dengan nilai minimum 126, tes intelegensia umum dengan nilai minimum 80, dan tes wawasan kebangsaan dengan nilai minimum 65.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 5.604 peserta CPNS di Aceh Utara mengikuti ujian di auditorium Politeknik Negeri Lhokseumawe selama delapan hari, 27 Januari- 3 Februari 2020.
Ujian akan berlangsung setiap hari dari pukul 08.00 WIB 18.00 WIB.

TWK Dikabarkan Jadi Momok di SKD,Perbanyak Belajar Soal HOTS

Kabar buruk bagi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019.
Sejumlah instansi telah menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai Senin (27/1/2020) kemarin.
Proses SKD telah digelar sejak Senin (27/01/2020) dan diikuti 45 instansi pemerintah dan akan berlangsung hingga Februari 2020.
Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, tahun ini sebanyak 3.364.867 peserta lulus seleksi administrasi dan masuk dalam tahap selanjutnya untuk memperebutkan 150.315 formasi CPNS 2019.
Sebanyak 20 instansi pusat dan 25 pemerintah daerah menggelar SKD menggunakan sistem Computer Assisted test (CAT) ini.
Peserta yang duduk di sebelah, depan, dan di belakangnya, tidak akan mendapat soal sama. Soal-soal SKD pun diacak setiap hari.
Nilai peserta ujian langsung keluar dan bisa dipantau oleh siapapun melalui layar di luar ruangan.
“Jadi kita setting seperti ini, karena kita tidak membuka ruang kepada calo. Peserta yang siap, belajar, dan mengikuti instruksi, itu yang bisa meluluskan dirinya,” ungkap Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/01/2020).
Pada ujian SKD yang dilaksanakan, peserta harus menjawab 100 soal dalam waktu 90 menit.
Soal SKD pada dasarnya terdiri dari 3 jenis, yakni tes wawasan kebangsaan (TWK), tes inteligensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).
Kabarnya, pada pelaksanaan SKD CPNS 2019 kali ini, soal-soal TWK menjadi momok bagi sejumlah peserta.
Dari akun @cpns_indonesia di Instagram memberikan peringatan kepada peserta CPNS 2019.
Banyak yang mendapat nilai rendak di soal TWK 'HATI-HATI DENGAN TWK"
Perbanyak belajar soal TWK Hots misalnya tentang bela negara dan radikalisme.






Baca selengkapnya ...

26 Januari 2020

FANATIK TERHADAP GURU

www.hanapibani.com


Pernah mungkin ada dalam benak kita bahwa guru yang kita jadikan panutan adalah guru yg terbaik, namun sadarkah kita bahwa perkataan tersebut adalah bentuk sebuah kesombongan?.

Boleh kita mencintai guru kita, namun jangan sampai kecintaan kita terhadap guru kita membutakan kemuliaan guru-guru yang lain. Karena hal itulah muncul kefanatikan dalam hati kita dan membuat diri kita meremehkan yang lain.

Boleh kita mencintai guru kita, yang mendidik ruhani kita, yang mengenalkan kita kepada Allah dan rasulNya, namun jangan memaksa orang lain untuk mempunyai perasaan yang sama seperti kita, sebab perasaan cinta itu bukan karena sebuah keterpaksaan.



Jangan sampai kita memaksakan pendapat guru kita kepada orang lain karena itu dapat menimbulkan permusuhan diantara saudara kita yang lain.
Pendapat guru kita adalah milik pribadi kita dengan tanpa menafikan pendapat yg lain, hargai pendapat guru-guru yg lainnya.
 Seorang guru ruhani adalah milik pribadi kita, apa yg dinasehatkannya kepada kita adalah untuk kita, karena belum tentu cocok untuk orang lain.

 Cintai guru kita tanpa ada fanatik dan merendahkan yang lain.

Wallahu A'lam

(Sedikit Kutipan dari nasehat Guru Mulia Al Musnid Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz)

Baca selengkapnya ...

Catat, Ini Lokasi dan Jadwal SKD CPNS Kemenag di 12 Provinsi


Kementerian Agama secara bertahap telah mengumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Sampai hari ini,  jadwal dan lokasi sudah diumumkan untuk 12 provinsi. 
"Kami sudah umumkan jadwal dan lokasi SKD secara bertahap sejak 21 Januari 2020. Sampai saat ini sudah 12 provinsi yang diumumkan," terang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Sabtu (25/01).


Menurut Sekjen, pengumuman dilakukan bertahap karena peserta SKD Kementerian Agama mencapai 176.331 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara formasi CPNS Kementerian Agama adalah yang terbanyak dari seluruh K/L dengan jumlah 5.815 formasi. Selain itu,  pengumuman juga disesuaikan dengan jadwal yang keluar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sampai hari ini, BKN sudah mengeluarkan jadwal untuk 21 provinsi. 
"Kami targetkan jadwal dan lokasi SKD untuk 21 provinsi ini sudah diumumkan sebelum akhir Januari 2020," ujar M Nur Kholis Setiawan. 
"Kami usahakan pengumuman tidak terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan, agar peserta dapat mempersiapkan diri dan tidak tergesa-gesa, khususnya yang ada di daerah yang jauh dari lokasi," sambungnya. 
Sekjen menambahkan, saat pelaksanaan SKD CPNS Kemenag, peserta wajib membawa kartu peserta ujian, KTP asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan. Bagi peserta P1/TL harus mencetak ulang kartu ujian, sebab kartu ujian sebelumnya tidak berlaku.
"Peserta juga wajib datang ke lokasi ujian 60 menit sebelum SKD dimulai," tegasnya.

Peserta juga harus mempersiapkan beberapa ketentuan pakaian sebagai berikut:
Pria:
- Atasan kemeja putih polos
- Celana panjang berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan)
Wanita:
- Atasan kemeja putih polos
- Rok panjang/di bawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos
- Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
- Menggunakan sepatu (rapi dan sopan) bagi yang berkerudung warna gelap polos.


A. Maluku
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Ambon, pada 27-31 Januari 2020.
B. Bengkulu
Pelakanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Bengkulu, pada 29 Januari - 16 Februari 2020.
C. Sulawesi Barat
Pelaksanan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Mamuju, pada 29 Januari-3 Februari 2020.
D. Kalimantan Tengah
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Palangkaraya, pada 29 Januari - 4 Februari 2020.
E.  Kepulauan Bangka Belitung
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Bangka Belitung, pada 30 Januari - 1 Februari 2020.
F. Gorontalo
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Gorontalo, pada 1 - 10 Februari 2020.
G. Sulawesi Tenggara
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Kendari, pada 1 - 16 Februari 2020.
H. NTB
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Mataram, pada 1 - 6 Februari 2020.
I. Jambi
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Jambi, pada 2 - 9 Februari 2020.
J. Sulawesi Tengah
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Palu, pada 2 - 12 Februari 2020.
K. Kalimantan Barat
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Pontianak, pada 3 - 13 Februari 2020.
L. Kalimantan Utara
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag di UPT BKN Tarakan, pada 3 - 8 Februari 2020.

Mengenai informasi waktu dan ruang tes silakan klik DISINI
Sembilan provinsi lainnya yang sudah keluar jadwal dari BKN akan segera diumumkan juga. Yaitu, Papua Barat, Bali, Riau, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sisanya, masih menunggu jadwal dari BKN

Baca selengkapnya ...

Kumpulan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020

Baca selengkapnya ...

25 Januari 2020

30 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2019 Resmi dari Portal CAT BKN, Lengkap Jawaban dan Pembahasan

www.hanapibani.com

30 Contoh Soal TWK SKD CPNS 2019 Resmi dari Portal CAT BKN, Lengkap Jawaban dan Pembahasan.
Salah satu tes pada Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD ) CPNS 2019 adalah Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
TWK berjumlah 30 soal. Jawaban benar bernilai 5 sedang jika salah nilainya 0.
Ketentuan mengenai nilai ambang batas atau passing grade dalam SKD CPNS 2019 diatur dalam Pasal 3 Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019.
Adapun nilai ambang batas atau passing grade untuk TWK berdasarkan ketentuan tersebut yaitu 65.
Nah, berikut kami coba bagikan Contoh Soal TWK SKD CPNS 2019 dilansir dari laman Portal CAT BKN.
Adapun pembahasan soal-soal dilansir dari berbagai sumber.

1. Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia disebut dengan ....
A. Ekstradisi
B. Remunerasi
C. Suaka
D. Transgenerasi
E. Deportasi
Jawaban: E
Lainnya:
Ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan.
Remunerasi adalah pemberian gaji (payment) kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/ kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja.
Suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil yang letaknya adalah di sekitar tabernakel atau altarnya. Pada masa kini, istilah suaka dapat pula merujuk pada tempat yang aman.
2. Suku Mentawai mendiami daerah..
A. Sumatera Barat
B. Riau
C. Sumatera Selatan
D. Kalimantan Timur
E. Kalimantan Barat
Jawaban: A
Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai.
Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudera Hindia dan secara administratif masuk ke dalam provinsi Sumatra Barat, Indonesia.
3. Ibukota negara Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal..

A. 4 Januari 1946
B. 14 Januari 1946
C. 4 Januari 1947
D. 14 Januari 1947
E. 11 Januari 1948
Jawaban: A
Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta.
Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api.
19 Desember 1948: Bukittinggi. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
6 Juli 1949: Yogyakarta
Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949.
Yogyakarta kemudian menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 27 Desember 1949.
17 Agustus 1950: Jakarta
RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto.
28 Agustus 1961: Jakarta
Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
26 Agustus 2019:
Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru tersebut akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan ditargetkan mulai dapat digunakan pada tahun 2024. (Wikipedia)
4. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah ...
A. KPK
B. MPR
C. DPR
D. KPU
E. Presiden
Jawaban: D
5. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh perdana menteri, hal itu menunjukkan sistem pemerintahannya adalah ....

A. Presidensial
B. Parlementer
C. Perdana Menteri
D. Ekstra Parlementer
E. Konstitusiaonal
Jawaban: B
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
6. Dalam kebijakan nasional, pejabat pemerintah tingkat daerah (lokal) berkewajiban menetapkan kebijakan
A. Sosial ekonomi
B. Politik
C. Teknis operasional
D. Eksekutif
E. Administratif
Jawaban: C
7. Suatu Konsepsi yang eksplisit khas dari perorangan atau kelompok mengenai sesuatu yang didambakan merupakan pengertian dari nilai menurut ....
A. Max Scheller
B. Nursal Luth
C. Kluckhoorn
D. Kamus Ilmiah Populer
E. Nietzche
Jawaban: C
Clyde Kluckhohn mendefinisikan sebuah nilai sebagai: sebuah konsepsi, eksplisit (tersurat) atau implisit (tersirat), merupakan ciri khas seseorang atau karakteristik sebuah kelompok, yang diinginkan/didambakan sehingga dapat mempengaruhi pemilihan dari berbagai pola tindakan, sarana, dan tujuan akhir.
8. Di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional Indonesia ialah :
a. Dewi Sartika
b. Hasyim Asy’ari
c. Untung Surapati
d. Cipto Mangunkusumo
e. Danudirja Setiabudi
Jawaban: C
Untung Surapati adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan Tumenggung Pasuruan
Lainnya:
Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966.
Kiai Haji Mohammad Hasjim Asy'arie bagian belakangnya juga sering dieja Asy'ari atau Ashari adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Ernest Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara ia dikenal sebagai "Tiga Serangkai" yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda
Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 28 Agustus 1950 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.

9. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan constitutional review adalah
a. DPR
b. MPR
c. KY
d. MK
e. MA
l
D. Nilai Praksis
E. Nilai Kehidupan
Jawaban: D
Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pengertiannya sebagai berikut :
a. Nilai Dasar Pancasila atau Nilai Ideal Pancasila adalah nilai – nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai – nilai instrumental dan praxis.
b. Nilai Instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar / ideal dimana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif serta tertuang dalam UUD 1945 danperaturan perundang – undangan lainnya.
c. Nilai Praksis Pancasila adalah nilai yang diterapkan / dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari.

13. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidensiil adalah dalam hal
A. Pembentukan kabinet sangat demokratis
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil
C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
A. Pembentukan kabinet sangat demokratis
B. Jalannya pemerintahan lebih stabil
C. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
D. Para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
E. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
Jawaban: B
14. Di bawah ini Undang-Undang tentang pemerintah Daerah yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali
A. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1957
B. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975
C. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965
D. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999
E. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1948
Jawaban: D
Undang-Undang yang mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia:
1. UU No. 1 tahun 1945
2. UU No. 22 Tahun 1948
3. UU No. 44 Tahun 1950
4. UU No. 1 tahun 1957
5. UU No. 18 tahun 1965
6. UU No. 19 tahun 1965
7. UU No. 5 tahun 1974
8. UU No. 5 tahun 1979
9. UU No. 22 tahun 1999
10. UU No. 32 tahun 2004
11. UU No. 9 Tahun 2015
15. Pertunjukkan tradisional yang berasal dari DKI Jakarta adalah ?
A. Lenong
B. Mamanda
C. Ludruk
D. Kethoprak
E. Makyong
Jawaban: A
Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia
Lainnya:
Mamanda: Kalimantan Selatan
Ludruk: Jawa Timur
Kethoprak: Jawa Tengah
Makyong: Melayu
16. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 15 Tahun 2002
D. UU No. 30 Tahun 2002
E. UU No. 7 Tahun 2006
Jawaban: D
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kpk.go.id)
17. Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun ....
A. 1945
B. 1955
C. 1959
D. 1965
E. 1995
Jawaban: B
Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.
KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario.
Lainnya:
Pelopor KAA
Indonesia: Ali Sastroamidjojo
Pakistan: Mohammad Ali Bogra
India: Jawaharlal Nehru
Sri Lanka: Sir John Kotelawala
Myanmar: U Nu
Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
18. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
A. 1 tahun
B. 3 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
E. 9 tahun
Jawaban: B
19. Suatu fakta yang diurutkan secara kronologis sesuai dengan waktu terjadinya merupakan pengertian dari..
A. fakta
B. priodisasi
C. kronik
D. kronologi
E. sumber
Jawaban: C
20. Perjanjian antar dua negara atau lebih menyangkut bidang ekonomi dan politik disebut ..
A. custom
B. jurisprudensi
C. treaty
D. doktrin
E. adat
Jawaban: C
Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya." Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. (Wikipedia)

21. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi.Merupakan bunyi Konstitusi RIS 1949 Pasal ..
A. 1 ayat 1
B. 2 ayat 1
C. 1 ayat 2
D. 2 ayat 2
E. 1 ayat
Jawaban: A
22. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah ....
A. objeknya
B. sifat instrumennya
C. strukturnya
D. cara berlakunya
E. jumlah pesertanya
Jawaban: E
Perjanjian Bilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara.
Perjanjian Multilateral adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara
23. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari…
A. Soekarno
B. Syahrir
C. Amir Syarifudin
D. Mohammad Hatta
E. Agus Salim
Jawaban: D
Menurut Mohammad Hatta, dalam melaksanakan politik luar negerinya maka negara Indonesia melaksanakannya secara Bebas dan Aktif yang memiliki makna sebagai berikut:
Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur
Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. (guruppkn.com)
24. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah ....
A. Kapitulasi Tuntang
B. Perjanjian Linggarjati
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian San Fransisco
E. Perjanjian Kalijati
Jawaban: E
Perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia.
Lainnya:
Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.
Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.
Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Perjanjian ini berlaku efektif mulai 28 April 1952.
Perjanjian San Francisco secara resmi mengakhiri Perang Dunia II.
25. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk ...

A. Bertanya kepada Pemerintah
B. Melakukan penyelidikan
C. Melakukan perubahan terhadap RUU
D. Mengawasi jalannya pemerintahan
E. Ikut serta menetapkan APBN
Jawaban: A
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:
1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (dpr.go.id)

26. Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tanggal :
A. 28/09/2009
B. 29/09/2009
C. 30/09/2009
D. 1 Oktober 2009
E. 2 Oktober 2009
Jawaban: E
Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. (Wikipedia)
27. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu:
A. Kalvinis
B. Reformis
C. Demokratis
D. Kameralis
E. Kapitalis
Jawaban: D
Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu.
Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.
28. Peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan ....
A. Hayam Wuruk
B. Gajah Mada
C. Raja Pajajaran
D. Balaputradewa
E. Prabu Maharaja Linggabuana
Jawaban: A
Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit, Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali.
29. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas - batas yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari ....
A. Modernisasi
B. Demokrasi
C. Globalisasi
D. Ideologi
E. Westernisasi
Jawaban: C
30. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah ....
A. peraturan tentang perbuatan moral yan menjamin keadilan
B. peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia
C. peraturan yang bersifat memaksa
D. peraturan yang ditentukan oleh penguasa
E. peraturan yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwenang
Jawaban: A
Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. 

Baca selengkapnya ...

Translate

Artikel Terbaru

Penyelenggaraan dan Panduan Logo HAB ke-79 Kementerian Agama RI Tahun 2025

السلام عليكم Ùˆ رحمة الله Ùˆ بركاته بسم الله Ùˆ الحمد لله اللهم صل Ùˆ سلم على سيدنا محمد Ùˆ على أله  Ùˆ صحبه أجمعين Salam Sahabat  Hanapi Bani . ...

Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI