Breaking News

09 April 2021

Permen Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 (Format SKP Terbaru)

 



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Pada postingan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai "PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL" yang tertuang dalam Permenpan rb nomor 8 tahun 2021.

Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian Kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.

Amanat Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, ketentuan teknis tentang Penilaian Kinerja PNS tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS yang dapat memperjelas peran, tugas, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil dan obyektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan kohesivitas pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian kinerja yang tepat.

Penyusunan Rencana SKP

1. Penyusunan Rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan Rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja/tim pengelola kinerja dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung.

3. Penyusunan Rencana SKP dimulai pada tahun anggaran sebelumnya selaras dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

4. Dalam hal pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu kedua Bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan Rencana SKP, maka pengelola kinerja/ tim pengelola kinerja menyusun Rencana SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai sasaran Kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung yang diturunkan ke pegawai.

5. Rencana Kinerja pada SKP dituliskan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan.

6. Sebelum melakukan penyusunan Rencana SKP, pegawai harus memahami perbedaan pencapaian atau hasil, aktivitas, dan kategori pekerjaan yang digunakan untuk menyatakan rencana Kinerja pada SKP sebagaimana contoh pada Tabel 1 dan Tabel 2 Anak Lampiran 1.

7. Tahapan penyusunan Rencana SKP dibedakan atas:

a) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri.

b) Tahapan Penyusunan Rencana SKP Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pedoman ini menyediakan 2 (dua) model tahapan penyusunan Rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional yaitu model dasar/inisiasi dan model pengembangan.

1. Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/inisiasi memuat tahapan wajib atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan Rencana SKP. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Tahapan penyusunan Rencana SKP model dasar/ inisiasi terdiri atas:

a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/Ketua dan Anggota Tim Kerja/Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil.

c) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP; dan

f) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional.

2. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan memuat seluruh tahapan penyusunan Rencana SKP pada model dasar/ inisiasi yang ditambahkan dengan dua tahapan sebagai bentuk pengembangan terhadap SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Tahapan ini dapat digunakan pada Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS. Tahapan penyusunan Rencana SKP model pengembangan terdiri atas:

a) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Perjanjian Kinerja memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan unit kerja, dan instansi;

b) Membagi Peran Koordinator/ Ketua dan Anggota Tim Kerja/ Kelompok Kerja sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil;

c) Menentukan Rencana Kinerja pada Format Rencana SKP;

d) Menentukan Aspek Indikator dan Indikator Kinerja Individu pada Format Rencana SKP;

e) Menetapkan Target pada Format Rencana SKP;

f) Mengembangkan Kategori Penilaian Kinerja pada Format Rencana SKP. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan model dasar/ inisiasi;

g) Menentukan Cara Memantau Kinerja pada Format Rencana SKP. Tahap ini merupakan tahap yang membedakan dengan model dasar/ inisiasi;

h) Menyusun Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional.

STANDAR PERILAKU KERJA DALAM JABATAN

Perilaku kerja merujuk pada setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perilaku Kerja meliputi 5 (lima) aspek yaitu

1. Orientasi Pelayanan
2. Komitmen
3. Inisiatif Kerja
4. Kerja sama
5. Kepemimpinan

Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya diberlakukan bagi pegawai yang menduduki:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi
2. Jabatan Administrator
3. Jabatan Pengawas
4. Jabatan Fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan

Kelima aspek perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan dan dijabarkan kedalam 7 level perilaku kerja

Untuk format SKP Serta penjelasan lengkap tentang Rencana SKP silahkan download permenpan rb nomor 8 tahun 2021.



Untuk mengunduhnya silakan klik download dibawah ini:

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang "Permen Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 (Format SKP Terbaru)", Semoga bermanfaat...
 
Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
Telegram ; 
(Klik DISINI)
Bip ; 
(Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين
ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Protected by Copyscape


Read more ...

08 April 2021

Bagaimana Penentuan Jemaah Jika Kuota Haji Terbatas? Ini Penjelasan Wamenag

 



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Samarinda --- Kementerian Agama terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M sembari menunggu informasi resmi dari Arab Saudi. Wamenag Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa kemungkinan penyelenggaraan haji tahun ini masih terbuka meski dengan pembatasan kuota.

“Kami masih optimis kemungkinan diselenggarakannya haji tahun ini masih terbuka,” tegas Wamenag saat mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Haji se Kalimantan Timur Tahun 2021 di Samarinda, Kamis (8/4/2021).


Hadir, Kakanwil Kemenag Kaltim, Asisten I Pemprov Kaltim, Kadinas Kesehatan, Kabiro Kesra Se Kaltim, Kakan Kemenag se Kaltim. Hadir juga, perwakilan Ormas Islam, IPHI, dan KBIHU.

Menurutnya, ada sejumlah alasan terkait optimisme ini. Pertama, Saudi dan Indonesia telah melakukan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Kedua, otoritas Arab Saudi juga telah menyatakan akan membuka penerbangan internasional pada 17 Mei 2021. “Situasi ini lebih positif dibandingkan tahun lalu yang menutup penerbangan luar negeri, tak terkecuali selama musim haji 2020,” jelas Wamenag.

"Oleh karenanya, seberapapun tipis kemungkinannya, kami masih tetap terus mempersiapkan penyelenggaraan haji pada tahun ini,” sambungnya.


Lantas, jika haji diselenggarakan dengan kuota terbatas, bagaimana kebijakan penentuan jemaah berhak berangkat? Wamenag menegaskan bahwa pihaknya akan akan melakukan seleksi jemaah berdasarkan kriteria berikut:

1. Kuota haji dibagi secara proporsional sesuai kuota provinsi dan/atau kabupaten/kota tahun 1441H/2020M.

2. Jemaah Haji Lunas Tahun 1441H/2020M, akan diurutkan berdasarkan nomor porsi per provinsi dan/atau kabupaten/kota.

3. Daftar jemaah berhak lunas disusun bedasarkan nomor urut porsi per provinsi dan/atau kab/kota dan besaran alokasi kuota haji tahun 1442H/2021M.

4. Jemaah haji lunas tahun 1441H/2020M dan masuk alokasi kuota haji tahun 1442H/2021M namun mengajukan pengembalian setoran lunas tetap diberikan kesempatan melunasi kembali.

5. Jemaah haji lunas tahun 1441H/2020M namun tidak masuk alokasi kuota haji tahun 1442H/2021M menjadi cadangan sesuai urutan nomor porsi.

“Apabila ada persyaratan rentang usia, akan dilakukan proses pemilahan Jemaah haji lunas tahun 1441H/2020M, berdasarkan persyaratan rentang usia yang ditetapkan pemerintah arab Saudi,” tandasnya.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
Telegram ; 
(Klik DISINI)
Bip ; 
(Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين
ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Protected by Copyscape

 

Read more ...

Isbat Awal Ramadan 1442 H Digelar 12 April, Ini Lokasi Rukyatul Hilal

 



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Jakarta --- Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 H pada 12 April 2021. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta.

“Isbat awal Ramadan dilaksanakan 12 April, bertepatan 29 Sya’ban 1442 H,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, karena masih pandemi, sidang isbat akan digelar secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Sidang akan dihadiri Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

Sejumlah ormas Islam, antara lain: NU, Muhammadiyah, Persis dan Al Washliyah, direncanakan akan hadir langsung di Kantor Kementerian Agama. Ada juga Ormas Islam yang akan mengikuti proses sidang ini secara daring. “Ada 29 Duta Besar negara sahabat yang diundang. Kami berharap ada di antara mereka yang bisa hadir secara langsung dalam proses sidang,” ujar Kamaruddin.

Sidang isbat akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Lokasi sidang akan disemprot lebih dahulu dengan disinfektan. Peserta terbatas yang diundang hadir juga akan dilakukan pembatasan jarak, pemindaian suhu tubuh, dan wajib mengenakan masker. "Sidang isbat akan disiarkan oleh TVRI sebagai TV Pool, RRI, dan media sosial Kementerian Agama," jelas Kamaruddin.

Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim menambahkan, sidang isbat dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1442 H oleh anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag. Sesi ini akan dimulai pukul 16.45 WIB dan disiarkan langsung.

Tahap kedua, sidang isbat awal Ramadan yang akan digelar setelah Salat Magrib. Tahap ini digelar secara tertutup. "Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat oleh Menteri Agama yang akan disiarkan TVRI, RRI, dan Medsos Kemenag," tandasnya.

Ditambahkan Agus Salim, Kementerian Agama akan menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1442 H di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Mereka berasal dari petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait setempat.

Berikut ini daftar lokasi Ru’yatul Hilal awal Ramadan 1442 H:
1. Daerah Istimewa Aceh (7): (1) Observasi Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh, (2) Lhokseumawe Bukit Blang Tiron Perta Gas Arun, (3) Aceh Jaya Gunung Cring Crang, (4) Aceh Barat Pantai Suak Geudeubang, Aceh Selatan, (5) Pantai Lhok Keutapang, (6) Simeule Panatai Teluk Dalam, (7) Sabang Tugu "0" KM

2. Sumatera Utara (2): (1) Rooftop Gedung BMKG Wilayah Sumatera dan (2) OIF UMSU Medan
3. Sumatera Barat: Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang
4. Riau: Pantai di Kota Dumai 

5. Kepulauan Riau (6): (1) Cafe Puncak Jl. Taman Bahagia Bukit Cermin, (2) Tanjungpinggir Jl. Kolonel Sugionao Tanjung Pinggir Sekupang, (3) Pantai Pelawan Pangke Kec. Meral Barat Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, (4) Tugu Khatulistiwa Desa Metunda, (5) Pantai Teluk Buton Desa Teluk Buton Bunguran Utara, (6) Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas Jl. Selayang Pandang

6. Jambi : Hotel O Duo Weston Kota Jambi
7. Sumatera Selatan : Rafah Tower Lt. 18 UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang
8. Bangka Belitung (3): (1) Pantai Tanjung Raya Penagan, (2) Pantai Tanjung Kalian Muntok, (3) Pantai Tanjung Pendam Belitung

9. Bengkulu : Mees Pemda Prov.Bengkulu Jl. Pasar Pantai Kel. Malabero Kec. Teluk Segara
10. Lampung (2): (1) POB Bukit Gemulai, Pantai Canti Rajabasa Kalianda Lampung Selatan, (2) Pantai Jukung Pesisir Tengah, Krui Pesisir Barat
11. DKI Jakarta (4): (1) Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta lantai 7, (2) Masjid Al-Musyariin Basmol Jakarta Barat; (3) Pulau Karya Kepulauan Seribu, dan (4) Masjid KH Hasyim Asy'ari Jakarta Barat

12. Banten : Mercusuar Cikoneng, JL Raya Bandulu Anyer, Km. 131, Cikoneng, Kec. Anyar, Serang, Banten 42166
13. Jawa Barat (8): (1) Bosscha lembang kbb, (2) Subang Astahana, Pondok Bali, (3) Cirebon Pantai Gebang, (4) Banjar Gunung Babakan, (5) Tasik Pantai Cipatujah, (6) Garur Pantai Santolo, (7) Sukabumi Pelabuhanratu Cibeas, Simpenan, (8) Imah Noong Lembang Bandung Barat

14. Jawa Tengah: Masjid Agung Semarang
15. DI. Yogyakarta: Bukit Syech Bela Belu Parangtritis Yogyakarta
16. Jawa Timur (25): (1) Pantai Tanjung Kodok Lamongan, (2) Bukit Banyu Urip, Tuban, (3) Lapan , Kabupaten Pasuruan (4) Gunung Sekekep Ponorogo, (5) Kepanjen, Kabupaten Malang, (6) Pantai Serang Kabupaten Blitar, (7) Pantai Srau Pacitan, (8) Bukit Wonotorto Blitar, (9) Pantai Nyamplong Kobong Jember, (10) Pantai Pecinan/Pantai Ka;but Situbondo, (11) Pantai Pancur Banyuwangi, (12) Pantai Ambat Pamekasan, (13) Bukit Condrodipo Gresik, (14) Pantai Gerbang Bangkalan, (15) Bukit Wonocolo Bojonegoro, (16) Gunung Pandan Madiun, (17) Pantai Kalisangka Kagean, (18) Pantai Bawean Gresik, (19) Menara Hilal Mambaul Maarif, (20) Bukit Gumuk Klasi Banyuwangi, (21) Pantai Taneros Sumenep, (22) Pantai Watukarong Pacitan, (23) Pantai Duta Probolinggo, (24) PP Baitul Hikmah Kota Pasuruan, (25) Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo

17. Bali : Pantai Patra Jasa Tuban Kuta Badung
18. Nusa Tenggara Barat : Pantai Loang Baloq Ampenan Mataram
19. Nusa Tenggara Timur : Rooftop Aston Hotel Kupang
20. Kalimantan Barat : Pantai Indah Kakap Kabupaten Kubu Raya

21. Kalimantan Tengah : Menara masjid raya darussalam palangka raya
22. Kalimantan Selatan : Lantai Atas Bank Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur:  Tempat Menara Asmaul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda
24. Kalimantan Utara : Gunung KNPI Kec. Tanjung Selor
25. Sulawesi Utara : Manado MTC lantai R1

26. Gorontalo : Pantai Wisata Botu Didingga Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kab.Gorontalo Utara
27. Sulawesi Tengah : Gedung Hisab Rukyat Desa Manara Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
28. Sulawesi Barat :  Tanjung Mercusuar Sumare, Simboro Kabupaten Mamuju
29. Sulawesi Selatan : Rooftop Mall GTC  Tanjung Bunga Makassar
30. Sulawesi Tenggara : Panatai Wolulu Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka

31. Maluku : Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah
32. Maluku Utara (2): (1) Pantai Rua Kota Ternate, (2) Pantai Supu Kabupaten Halmahera Barat
33. Papua Barat (4): (1) Pantai Masni, (2) Hotel Kriyad Lantai 8, (3) Bandara Utarum, (4) Masjid Al Hidayah
34. Papua : PLTD Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua.

Terimakasih atas kunjungannya, untuk dapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook silakan klik suka pada halaman kami HANAPI BANI

atau gabung Group kami;

Youtube ;(Klik DISINI)
WA 1 ; (Klik DISINI)
WA 2 ; (Klik DISINI)
WA 3 ; (Klik DISINI)
WA 4 ; (Klik DISINI)
Telegram ; 
(Klik DISINI)
Bip ; 
(Klik DISINI)

و صلى على سيدنا محمد و على أله
 و صحبه أجمعين
ثم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Protected by Copyscape

 

Read more ...

Translate

Artikel Terbaru

Permen Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 (Format SKP Terbaru)

  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله و الحمد لله اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله  و صحبه أجمعين Salam Sahabat  Hanapi Bani...

Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI