Breaking News

Monday, May 20, 2019

Daun Sengon dan Cabai Antarkan Siswa MTsN Kediri ini ke Amerika



Bagi sebagian orang, daun Sengon dan Cabai mungkin belum banyak dimanfaatkan. Kalau pohon sengon lebih banyak diambil kayunya, pohon cabai sering dipanen buahnya.
Hal itu berbeda dengan Safina Amelia Khansa. Siswa MTsN 2 Kota Kediri ini justru banyak mendapat manfaat dari Daun Sengon dan Cabai. Berawal dari melihat kebiasan kakek dan neneknya memanfaatkan kedua daun ini untuk mempercepat pematangan buah pisang, muncul ketertarikannya untuk melakukan penelitian.
“Mereka menggunakan Daun Sengon dan Daun Cabai sebagai pengganti karbit untuk mempercepat pematangan buah pisang,” kenang Safina saat ditemui Humas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (20/05).
“Nah, dari situ saya cari informasi dari berbagai jurnal. Dan ternyata belum ada yang melakukan penelitian itu. Dan dari situ saya mencoba melakukan penelitian terhadap ini secara ilmiah,” lanjutnya.
Penelitian Safina ini diganjar penghargaan dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) yang digelar  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018. Safina menjadi salah satu dari 14 finalis Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) ke-50 yang diselenggarakan LIPI. Dari bidang ilmu pengetahuan hayati, Safina satu-satunya dari kategori MTs/SMP atau sederajat.
Atas capaian ini, Safina Amelia Khansa diberi kesempatan berangkat ke Arizona Amerika. Sepekan di Arizona, 12 – 19 Mei 2019, Safina mengikuti Broadcom Master International Program di Phoenix Arizona Amerika Serikat.
“Dulu saya bercita-cita menjadi polisi, tapi setelah saya mengenal dunia sains di Amerika, saya kepingin jadi saintis saja di sana. Mengembangkan penelitian di sana dan pokoknya saya harus ke luar negeri kalau kuliah,” ujar Safina.
Safina mengaku mendapatkan pengalaman yang tidak mungkin dilupakan saat berkumpul bersama 27 orang delegasi dari 18 negara. “Kami bersama-sama mengunjungi Arizona State University, salah satu universitas sains terbaik di Amerika, di sana ada pengenalan solar system, pengenalan robot-robot, dan sebagainya,” kisahnya.
“Terus ke Botanical Garden untuk mempelajari tentang ragam Kaktus yang paling tua, dari seluruh dunia. Termasuk ke museum-museum untuk mempelajari tentang kultur Amerika, dari mulai pakaian, rumah, sampai adat-istiadat. Kita juga ke MIM (museum instrument music), di dalamnya dapat ditemukan alat musik dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia,” lanjut Safina.
Kunjungan Safina ke Direktorat KSKK didampinggi Kepala MTsN 2 Kota Kediri Hadi Suseno dan Guru IPA/Pembina Karya Ilmiah Remaja MTsN 2 Kota Kediri Enik Kurniawati.
Baca selengkapnya ...

Ratusan Ribu Guru Madrasah Ikuti Seleksi Akademik PPG dalam Jabatan 2019



Ratusan ribu guru madrasah yang telah ditetapkan sebagai peserta seleksi akademik Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2019 akan mengikuti ujian seleksi akademik secara online di madrasah. Seleksi berlangsung enam hari, 20 - 25 Mei 2019.
“Seleksi online harus diikuti para guru karena hanya mereka yang memenuhi minimum passing grade yang akan lanjut ke tahap berikutnya,” ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidinkan (GTK) Madrasah Suyitno di Jakarta, Senin (20/05). 
Menurut Suyitno, kuota peserta PPG dalam Jabatan Tahun 2019 ini hanya 6.800, terdiri dari 6000 guru mata pelajaran Agama (Quran Hadits, Fikih, SKI, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Guru Kelas RA dan Guru Kelas MI), dan 800 guru mata pelajaran umum. Untuk seleksi akademik guru mata pelajaran umum, kata Suyitno, akan digelar setelah selesainya proses seleksi akademik mata pelajaran agama. Saat ini, pihaknya masih melakukan harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Lebih lanjut Suyitno menyatakan, pelaksanaan PPG dalam Jabatan tahun 2019 akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. “Seluruh guru madrasah yang lulus tahap seleksi akademik harus mengikuti proses Daring (Dalam Jaringan) untuk mengerjakan tugas mandiri yang diberikan dosen instruktur secara online sebelum memasuki tahap lokakarya/tatap muka di Perguruan Tinggi yang ditunjuk,” jelasnya. 
Kepala Seksi Bina Guru MI dan MTs, Mustofa Fahmi menambahkan, pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam Jabatan bagi Guru Madrasah tahun 2019 merupakan seleksi akademik kedua di Kementerian Agama. Kementerian Agama kali pertama melaksanakan seleksi akademik PPG dalam Jabatan pada 2018. 
Dari 6.918 guru madrasah yang lulus ujian seleksi akademik PPG dalam Jabatan tahun 2018, kata Fahmi, sebanyak 4.132 guru dinyatakan lulus PPG dengan persentase nasional mencapai 60%. “Satu hal yang membuat tahun 2019 ini berbeda dengan tahun 2018 lalu, seluruh peserta ujian seleksi akademik tahun 2019 ini melaksanakan ujian di madrasah yang telah ditetapkan menjadi lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK),” ujarnya.
“Sistem dan aplikasi yang digunakan juga merupakan hasil sinergi dengan Direktorat KSKK Madrasah dan tentunya terintegrasi dengan SIMPATIKA,” sambungnya. 
Fahmi, yang juga diberi amanah sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Sertifikasi Guru di Kementerian Agama ini menjelaskan bahwa tujuan menggunakan madrasah sebagai TUK Seleksi Akademik PPG adalah untuk meningkatkan eksistensi lembaga madrasah itu sendiri. “Kita ingin menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh madrasah mampu memberikan layanan yang terbaik bagi para guru madrasah,” tuturnya. 
Pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam Jabatan akan berlangsung 6 hari, 20 - 25 Mei 2019, serentak di 34 Provinsi. Menurut Fahmi, tahap persiapan sudah dilakukan mulai dari sosialisasi, penetapan calon peserta sampai koordinasi teknis dengan melibatkan para Kasi PTK dan Admin SIMPATIKA di 34 Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Para calon peserta ujian seleksi akademik juga sudah dapat mendownload kartu peserta ujian secara online melalui SIMPATIKA. Kartu ujian peserta memuat detail informasi tentang lokasi dan waktu serta user password untuk mengakses soal ujian di TUK masing-masing. 
Fahmi menilai, ada kemajuan dalam pelaksanaan ujian seleksi akademik PPG dalam Jabatan tahun 2019. Sebab, pelaksanaannya tidak lagi bergantung dengan sistem dan aplikasi yang ada di lembaga lain, selain madrasah. Kemajuan ini merupakan hasil sinergi bersama semua pihak, mulai dari tim penyusun kisi-kisi, modul dan soal dari unsur dosen PTKIN, Tim IT Direktorat GTK dan KSKK Madrasah, para Kasi PTK Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kasi Penma Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah, serta para Admin SIMPATIKA mulai level pusat sampai madrasah. 
“Sinergi ini semoga dapat mengantarkan para peserta ujian seleksi akademik PPG dalam Jabatan Tahun 2019 memperoleh kelulusan, sehingga mereka berkesempatan mengikuti PPG dalam Jabatan di Perguruan Tinggi yang nantinya membawa mereka menjadi guru yang profesional dan berkinerja maksimal,” tandasnya. 

Baca selengkapnya ...

Surat Pelaksanaan Seleksi Akademik PPG dalam Jabatan Tahun 2019 Kalsel



Kepada
Yth. Kepala Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Negeri yang disebutkan dalam lampiran.
Se Kalimantan Selatan.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-1566.1/Dt.I.II/PP.00/05/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, mohon dukungan pelaksanaan Seleksi Akademik PPG dalam Jabatan Tahun 2019 bagi Guru Madrasah yang akan dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan kegiatan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mempersiapkan ruang tempat pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam Jabatan Tahun 2019.
  2. Melakukan koordinasi dengan Proktor dan Teknisi yang ditunjuk Kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk melakukan instalasi jaringan dan persiapan sarana prasarana pendukung ujian.

Untuk download filenya silahkan klik dibawah ini:
 www.hanapibani.com



Baca selengkapnya ...

Sunday, May 19, 2019

Modul PPG Kemenag SKI

Bapak ibu guru semua, pada artikel kali ini saya akan membagikan file Modul PPG Kemenag SKI Tahun 2018 sebagai bahan pembelajaran menjelang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2019.

Salah satu tujuan diadakannya Pendidikan Profesi Profesi Guru (PPG) untuk guru-guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah agar para guru SKI memiliki 4 kompetensi (profesional, pedagogis, sosial, dan kepribadian) sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai guru SKI secara profesional. 

Salah satu bentuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru SKI adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) SKI di MTs sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

Modul PPG Kemenag SKI 2018


Akan tetapi Penguasaan Materi harus disertai dengan penguasaan atas Standar Isi dan Pengembangnya. 

Oleh sebab itu dalam Modul ini lebih mengarah kepada Proses Pemahaman Dasar Pengembangan. Sementara Pemahaman Materi ada pada Modul 3-6.

Rasional dan Deskripsi Singkat

Modul 2 ini terdiri atas 4 Kegiatan Belajar. Keempat Kegiatan Belajar itu terdiri atas Pertama, Pengenalan Posisi Mata Pelajaran SKI dalam Kurikulum Madrasah, Kedua, Unsur unsur Kebudayaan dalam Materi Sejarah Kebudayaan Islam.

Ketiga, Nilai-nilai Pembelajarn Materi Sejarah Kebudayaan Islam dan keempat, Pengembangan Materi Sejarah Kebudayaan Islam pada Kurikulum 2013. 

Keempat materi dalam empat kegiatan belajar itu memiliki urgensi bagi pemahaman guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah agar guru memiliki pemahaman tentang kesejarahan Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Unsur Kebudayaan, Nilai dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Pengembangan Materinya dalam Kurikulum terbaru.

Download Modul PPG Kemenag SKI 2018

Silahkan unduh filenya pada link yang ada di bawah ini:

SIMPAN FILE

Demikianlah informasi mengenai Modul PPG Kemenag SKI 2018 yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya. 
Baca selengkapnya ...

Saturday, May 18, 2019

Satker Kemenag Mulai Serahkan SK CPNS

 www.hanapibani.com


Memasuki pekan ketiga Mei 2019, sejumlah Satuan kerja Kementerian Agama mulai menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS). Ini menyusul telah disampaikannya Persetujuan Teknis (Pertek) Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 12.694 CPNS  Kementerian Agama oleh Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan pada 30 April 2019 lalu.
Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, telah menyerahkan 84 SK CPNS tahap pertama pada Jumat (17/05) siang. Bertempat di Gedung Arofah Asrama Haji Transit Yogyakarta, Kepala Kanwil Kemenag DI Yogyakarta menjelaskan bahwa SK CPNS yang diterbitkan baru sebagian dari total 304 CPNS yang akan mengisi formasi di lingkungan Kanwil Kemenag DI Yogyakarta.
“Artinya masih ada sekitar 220 peserta yang belum menerima SK CPNS,” tutur Edhi.  
Pada hari yang sama, di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau juga diserahkan SK bagi 142 CPNS. Dalam prosesi penyerahan sekaligus pembinaan CPNS ini Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau Mahyudin mengajak para CPNS untuk bersyukur.
“Saya berharap 142 CPNS  yang beruntung ini untuk bersyukur atas nikmat yang telah diterima sebagai CPNS Kemenag Riau. Apalagi penyerahan SK ini istimewa, karena bertepatan dengan puasa Ramadan 1440 H,” kata Mahyudin.
Berdasarkan data Kanwil Kemenag Provinsi Riau, masih tersisa 97 CPNS Kemenag Riau yang belum memperoleh SK CPNS. “Saat ini tahap I baru 142 SK CPNS yang diserahkan, sisa lainnya pada tahap kedua nanti sebanyak 97 orang,” ucap Ketua Panitia Penyerahan SK CPNS Kemenag Riau Erizon.
Sebelumnya, pada Rabu (15/05) bertempat di Kantor Kanwil Kemenag DKI Jakarta juga telah diserahkan SK bagi 128 CPNS Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.  Pada penerimaan CPNS 2018 lalu, Kanwil Kemenag Provinsi DKI membuka 136 formasi. Sehingga menurut Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Saiful Mujab, tinggal delapan orang CPNS Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang belum  memperoleh SK CPNS.
Kakanwil Kemenag DKI Jakarta serahkan SK CPNS, Rabu (15/05) (foto: Inmas DKI)
“Terdapat delapan CPNS yang belum menerima SK. Saat ini masih mengikuti proses di BKN. Kami berharap dapat segera selesai, sehingga dapat segera dikeluarkan SK nya,” tutur Saiful Mujab.
Lebih lanjut Saiful Mujab yang dalam kesempatan tersebut memberikan pembinaan kepada 136 CPNS Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta meminta agar setelah bergabung di Kemenag para CPNS dapat menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan berpegang kepada lima nilai budaya kerja.
CPNS Kanwil Kemenag DKI Jakarta simak pembinaan kepegawaian, Rabu (15/05). (foto: Inmas DKI)
“Tolong disadari betul bahwa bergabung dengan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah pilihan sendiri,” imbuhnya.
Menurutnya memilih mendermakan diri untuk Kementerian Agama artinya telah mewakafkan hidupnya untuk ikut mempertahankan kehidupan beragama. “Bekerja di Kementerian Agama memiliki dua tugas, yaitu tugas di dunia dan di akhirat. Maka laksanakan tugas dan kewajiban dengan baik,” pesan Saiful Mujab.

Baca selengkapnya ...

Aceh: Tes PPG Guru Madrasah 21 Mei Berbasis Computer Base Test

 www.hanapibani.com

Secara serentak Tes Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 Mei 2019, tes tersebut akan dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test (CBT). 
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Aceh, H M Idris SAg MPd mengatakan peserta tes PPG adalah guru Madrasah yang berjumlah 6996 orang.
"Tes dilaksanakan serentak pada 30 Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh," ujar Idris di Banda Aceh, Jum'at (17/5).
Ia berharap para guru yang akan mengikuti tes itu untuk bersiap-siap dan belajar dengan tekun. "Dengan tes berbasis komputer, dibutuhkan kecermatan dan kecepatan, serta konsentrasi peserta, perlu persiapan yang lebih matang sejak awal," ucap Idris.
Sebelum pelaksanaan tes tersebut, para admin SIMPATIKA akan dibekali tentang CBT tes akademik PPG tahun 2019.
"Kita juga akan melakukan rapat koordinasi dan pemantapan dengan admin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Mei 2019 betempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh," sebutnya.
Ia menjelaskan 7 Mapel yang diujiankan yaitu Guru Kelas RA, Guru Kelas MI, Aqidah akhlaq, al-Qur'an Hadist, Fiqh, SKI dan Bahasa Arab. Dan materi tes meliputi pedagogik, profesional dan tes potensi akademik. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang jadwal dan lokasi tes masing-masing guru, dapat diakses melalui akun SIMPATIKA masing-masing mulai hari Minggu, tanggal 19 Mei 2019.
Baca selengkapnya ...

Friday, May 17, 2019

Ini Penyebab Utama Gaji Ke-13 dan THR PNS/TNI/Polri Gagal Dibayar Tanggal 24 Mei, Cek Tanda Merah

 www.hanapibani.com


GAJI ke-13 dan THR bagi para PNS, ASN, prajurit TNI-Polri maupun para pensiunan kemungkinan tak bisa dibayarkan sesuai rencana, 24 Mei 2019. Penyebabnya karena adanya Pasal 10 PP 35 tahun 2019.
Kenapa pembayaran THR PNS ditunda?
Apa penyebabnya THR PNS tak akan cair?
Apa penyebab THR TNI-Polri tak akan cair 24 Mei?
Pertanyaan-pertanyaan seputar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut disampaikan sejumlah Pegawai Negeri Sipil.
Pertanyaan itu muncul setelah ada pemberitaan di media mainstream maupun viral di media sosial yang menginformasikan kemungkinan penundaan pembayaran gaji ke-13 dan THR itu.
Berita itu muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 35 tahun 2019.
PP 35 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.
PP ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Mei 2019.
Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden.
Mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.
Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksudkan Menteri Tjahjo Kumolo mengacu pada Pasal 10 PP No 35 tahun 2019 
Menelusuri apa bunyi pasal 10 PP 35 tahun 2019 yang penyebab tertundanya pembayaran gaji ke-13 dan THR.
Dalam Pasal 10 PP 35/2019 itu ada dua ayat yang bisa dibilang saling tumpang tindih atau bertentangan.
Ayat (1) mengatur pembayaran gaji ke-13 atau THR dibayar melalui APBN yang diatur melalui Peraturan Menteri yang mengurusi masalah keuangan.
Tapi di ayat (2) disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 dan THR melalui APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).
Inilah bunyi Pasal 10 PP 35 tahun 2019:
Pasal 1O:
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 10 PP No 35 tahun 2019 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS/Polri/TNI dan para pensiunan mengubah Pasal 10 PP No 19 tahun 2016. PP terbaru yang diteken Presiden Jokowi tahun 2019 ini mengatur adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pemberian gaji ke-23 dan THR. (Wartakotalive.com/PP 35 tahun 2019)
Pasal 10 PP 35/2019 ini berbeda dengan Pasal 10 PP No 19 tahun 2016 yang tidak lagi menyebut masalah Perda sebagai dasar hukum pemberian gaji ke-13 dan THR.
Dalam pandangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jika Pasal 10 PP 35 tahun 2019 itu tidak direvisi, pembayaran gaji ke-13 dan THR justru bisa tertunda lebih lama lagi.
Dalam pandangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jika Pasal 10 PP 35 tahun 2019 itu tidak direvisi, pembayaran gaji ke-13 dan THR justru bisa tertunda lebih lama lagi.
Revisi itu dinilai penting untuk kelancaran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di daerah.
Permohonan Mendagri ini tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ.
Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta agar segera mengubah pasal 10 ayat 2 supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR tepat waktu.
"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden," tulis Tjahjo dalam suratnya.
Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD. 
Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif menghasilkan perda dalam waktu singkat.
Padahal, pencairan THR paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.
Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN.
Dimana Pasal 10 ayat 1 dari kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Perda Diubah Jadi Peraturan Kepala Daerah
Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar, membenarkan surat tersebut.
Pemerintah juga sudah membahas masalah ini dan menemukan solusi.
"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 26 tahun 2019 melalui distribusi II, dimana perubahan redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar, Selasa (14/5).
Sedangkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, Nufransa Wirasakti membenarkan pernyataan di atas. PP 35 dan 36 Tahun 2019 segera diubah.
"Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara," kata Nufransa.
Namun belum jelas kapan revisi PP tersebut keluar. Hanya saja, pemerintah berkomitmen menyalurkan THR sesuai aturan berlaku.
Rincian THR PNS, TNI, Polri, Pensiunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken aturan pemberian THR tersebut pada Jumat (10/5).
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2019.
Dalam beleid tersebut dijelaskan besaran THR yang akan diterima sebesar satu kali gaji pada bulan April 2019.
"THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya Idul Fitri," tertulis dalam beleid tersebut.
Sri Mulyani mengatakan pencairan THR dilaksanakan pada 24 Mei 2019 mendatang.
Kendati demikian PMK 59/2019 menjelaskan apabila THR belum dapat dibayarkan sesuai tanggal yang ditetapkan pemerintah maka akan dibayarkan setelah tanggal hari raya.
Total anggaran untuk THR ini sebesar Rp 20 triliun. Apabila ditambah dengan gaji ke-13 maka anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 40 triliun.
THR yang diterima bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Tunjangan jabatan terdiri dari tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan seperti tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan penitera, dan tunjangan juru sita.
THR yang diterima oleh pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.
Tunjangan tambahan penghasilan merupakan tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan.
Mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari empat persen.
THR penerima tunjangan menerima tunjangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan maka THR yang diberikan merupakan salah satu yang jumlahnya terbesar.
Apabila menerima THR lebih dari satu maka wajib dikembalikan ke negara.
Kendati begitu, apabila PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan THR sebanyak dua kali.
THR tersebut adalah THR sekaligus THR penerima pensiun janda/duda atau THR penerima tunjangan janda/duda.
Karyawan Swasta
Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri meminta perusahaan segera membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran.
"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Hanif di keterangannya, Rabu (8/5/2019).
Hanif mengatakan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan.
Maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," kata Menaker Hanif.
Dirinya mengimbau, pembayaran THR yang mengacu pada regulasi diharapkan dapat dilakukan maksimal dua minggu sebelum lebaran, agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.
"Kita juga akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.
Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutur Hanif.
Sebelumnya, pemerintah memastikan THR bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan dicairkan pada 24 Mei 2019.
CPNS 2018 dan Honorer
Melalui akun Twitternya, BKN menjelaskan jika para ASN dari CPNS 2018 belum akan menerima THR dan juga gaji ke-13.
"@BKNgoid kami yg CPNS 2018ikutan dapat atau gak ya mimin THR dan 13,, mohon kepastian nya biar gak terlalu ngarep," tanya seorang netter.
Admin Twitter BKN pun menjawab, CPNS 2018 tidak akan menerima.
 "Untuk kepastian di hatimu, lebih baik mimin sampaikan TIDAK TERIMA."
"Begitu saja koq bingung, tak perlu berhayal. Kamu cukup bekerja dg baik & benar. Rejeki tak khan ke mana," tulis BKN.
Akan tetapi, kemungkinan akan ada perbedaan bagi CPNS 2018 yang telah menerima SK PNS.
Jika sampai Juni 2019, para CPNS 2018 belum mendapatkan SK CPNS, maka tidak berhak atas THR yang dicairkan pada 24 Mei mendatang.
"Mimin tahu. Tapi case kalian beda2. Jika sampai Juni 2019 blm terima SK CPNS, masa berhak atas THR yg dikeluarkan 24 Mei? Common, be smart."
"Kamu tak perlu berandai2, bekerja saja sebaik2nya. Hindari diri dr pikiran2 blunder," tegas BKN.
Gimana dengan para honorer? Sejauh ini belum ada dasar hukum yang mengatur pemberian THR bagi honorer.
Sekdin Bakuda Bangka Selatan, Riswadi mengatakan sesuai acuan PP nomor 35 36 tahun 2019, pembayaraan THR dimulai sebelum 10 hari menjelang Lebaran.
"Kalau di PP tersebut, THR ini diberikan kepada seluruh PNS, kepala daerah, anggota DPRD dan pensiunan PNS.
Untuk honorer, sampai saat ini belum ada dasar hukum nya. Sebetulnya kami juga prihatin, tetapi apa boleh buat," ujar Riswandi.
Baca selengkapnya ...

Thursday, May 16, 2019

Ditjen Pendidikan Islam Siapkan Sistem Pembelajaran Elektronik Guru PAI

 www.hanapibani.com


Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tengah memperiapkan sistem pembelajaran elektronik. Direktur PAI Rohmat Mulyana menyatakan bahwa pihaknya tengah mematangkan desain Learning Management System (LMS) yang akan dipakai untuk mendukung sistem pembelajaran elektronik dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini.
"Saya berkeinginan, selanjutnya LMS ini juga akan dipergunakan oleh guru PAI se Indonesia," harapnya saat memberi pengantar diskusi PPG PAI 2019 di Jakarta, Rabu (15/05).
Hadir dalam kesempatan ini, Uweis Anis Chaeruman dan Eni Susanti, dari tim desainer sistem pembelajaran dalam jaringan (SPADA) Kementerian Ristek-Dikti.
Ketua tim Pengelola PPG Dit PAI yang juga Kasubdit PAI pada Perguruan Tinggu Umum Nurul Huda menyampaikan bahwa kehadiran tim SPADA ini dimaksudkan untuk memberikan saran dan penilaian atas sistem e-learning yang sedang dipersiapkan.
"Kami ingin mengetahui secara langsung, sejauhmana kesiapan pelaksaan PPG Daring (red: dalam jaringan) tersebut," ujarnya.
Diskusi diawali dengan presentasi dari tim pengembang terkait proses operasi sistem pembelajaran elektronik PAI. Mewakili tim,  Syamsul Maarif menjelaskan,  pembuatan model pembelajaran daring pada Direktorat PAI ini menjadi upaya untuk mencari jalan keluar antara idealisme konsep daring dengan kenyataan para GPAI yang secara usia termasuk generasi X.
"Maka dari itu, sistem ini didesain agar user friendly dengan mempertimbangkan usia pengguna," jelas alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi tersebut.
Setelah memperhatikan paparan tim pengembang, Uweis dan Eni memberikan beberapa catatan. Pertama, Ristek Dikti mengapresiasi inisiasi tersebut, karena beban SPADA PPG saat ini memang cukup besar. Uweis juga menyampaikan bahwa pengalaman sebelumnya, SPADA harus mencari LMS (baca: learning management system) yang berbayar, karena tidak mampu menangani ribuan peserta PPG.
Kedua, harus diperhatikan betul keberadaan infrastruktur pendukung pembelajaran Daring tersebut, seperti kesiapan band width dan server.
Ketiga, secara prosedural, sistem yang dipersiapkan sudah memadai. Namun, harus diperhatikan transaksi-transaksi dan layanan di dalamnya agar memperhitungkan keberlangsungan pemberian layanan oleh dosen dan mahasiswa.
Keempat, catatan kecil lainnya tentang pernik-pernik menu dan sistem penilaian yang harus dipertegas dalam juknis.
Sementara itu, Eni Susanti menyampaikan bahwa pengelola harus memastikan antara capaian pembelajaran, modul dan hal-hal lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Karena dalam ketentuannya, pembuat modul dan soal harus berbeda.
"Pelaksanaan PPG tahun lalu, antara modul dengan soal ini kurang sesuai dengan idealisme kita. Dan jelas hal ini berakibat pada mahasiswa," terangnya menjelaskan.
Forum rapat konsultasi ini menghadirkan beberapa unsur penyelenggara PPG Kementrian Agama, seperti pokja sertifikasi, akademisi PTKIN, pengembang dan pengelola inti PPG Direktorat PAI. Rapat diselesaikan dengan membawa beberapa agenda yang akan dipresentasikan pada forum pertemuan penyelenggara PPG selanjutnya. 
Baca selengkapnya ...

138 Ribu Guru Madrasah akan Ikuti Seleksi Peserta PPG 2019

www.hanapibani.com


Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag akan melaksanakan seleksi akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan tahun 2019.
Kepala Seksi Bina GTK MI/MTs Musthofa Fahmi menuturkan bahwa tahun ini, jumlah peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan mencapai 138.234 guru. Seleksi PPG akan dilaksanakan 20 - 25 Mei 2019.
"Untuk PPG dalam jabatan, Kemenag hanya menyediakan 6.800 kuota, terbagi dalam 6.000 guru mata pelajaran agama dan 800 guru mata pelajaran umum," ujar Fahmi dalam rapat Koordinasi Teknis Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 di Bogor, Rabu (15/05).
Dikatakan Fahmi, seleksi akademik PPG 2019 akan menggunakan sistem yang serupa dengan sistem UNBK di madrasah, yaitu CBT. "Sistem ini dirasa cocok, mengingat sangat efektif ketika dipakai saat UNBK," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag M Nur Kholis Setiawan, berpesan bahwa PPG jangan hanya sebagai upaya melegitimasi profesi guru saja. Lebih dari itu, PPG harus dijadikan sebagai piranti mengarusutamakan moderasi beragama.
"PPG harus dilaksanakan serius, sehingga melahirkan guru-guru yang moderat, karena guru akan bersinggungan langsung dengan peserta didik," tutur Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.
Menurut Sekjen, karena PPG sebagai unsur yang mendukung pengarusutamaan moderasi beragama, maka LPTK harus menginjeksi moderasi beragama ke dalam materi atau modul PPG.
"Moderasi beragama mutlak disebarluaskan dan diinjeksi dalam modul PPG, untuk melahirkan peserta didik yang moderat, tidak ekstrem kanan maupun kiri," sambungnya.
"Peserta didik yang moderat lahir dari guru yang moderat pula," pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung tiga hari, 15-17 Mei 2019, ini diikuti Kepala Seksi PTK dan Admin Simpatika Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
Baca selengkapnya ...

Wednesday, May 15, 2019

Tim Robotik MAN IC Kendari Raih Medali Perak Youth National Science Fair 2019

 www.hanapibani.com


Dua siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kota Kendari meraih prestasi di pentas nasional. Nur Ainun Nadila dan Asri Nur Ainun yang tergabung dalam Tim Robotik MAN IC Kota Kendari ini meraih medali perak di ajang Youth National Science Fair (YNSF) 2019.
  • Kompetisi ini berlangsung 3 hari, 10 - 12 Mei 2019 di Gedung Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Event tahunan ini digelar Indonesian Young Scientist Association (IYSA) sebagai ajang adu kemampuan para peneliti muda dalam mempresentasikan hasil penelitian yang mereka lakukan.

Pembimbing Tim Robotik MAN IC Kota Kendari Nur Fajrin mengatakan keikutsertaan dua siswa ini diawali dengan mengirimkan proposal penelitian kepada pihak penyelenggara. Setelah dinyatakan lolos pada Maret 2019, tim diminta mengirim hasil penelitiannya paling lambat awal Mei. 
Dalam rentang waktu itu, lanjut Fajrin,  dua siswa MAN IC yang masih duduk di kelas X dan XI itu terus melakukan berbagai macam percobaan. Memilih kategori Teknologi dan Komputer, penelitian kedua siswa ini seputar masalah yang biasa terjadi di madrasah, lalu mereka mencoba mencari solusinya dengan memanfaatkan teknologi. 
"Mereka antara lain membuat sistem pengisian token otomatis, teknologi penyiraman tanaman, lampu otomatis yang bisa menyala dan mati sesuai intensitas cahaya matahari, serta bell otomatis yang diprogram sesuai dengan jadwal kegiatan di asrama dan di madrasah, seperti bell sahur dan bell pergantian pelajaran," ujar Nur Fajrin di Kendari, Rabu (15/05).
"Bell ini sudah terbukti lebih on time ketimbang bell yang dioperasikan secara manual, apalagi operatornya sering terlupa," lanjutnya.
Hasil penelitian itu, kata Nur Fajrin, yang diserahkan pada ajang Youth National Science Fair (YNSF) 2019. "Karena persiapan sudah begitu maksimal, anak bimbingan pun begitu semangat dan tekun dalam masa karantina. Jadi saya kira ini pantas mereka dapatkan,” ungkapnya.
Atas raihan prestasi ini, tim robotic MAN IC ini berkesempatan menjadi duta Indonesia pada ajang Hong Kong Student Science Project Competition (HKSSPC) di Hongkong tahun 2020 mendatang.
Kepala MAN IC Kota Kendari Abdul Basit mengapresiasi prestasi siswanya. Menurut Abdul Basit, sebagai madrasah akademik dan riset, MAN IC terus berupaya melahirkan generasi yang memiliki critical thingking dalam setiap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, bahkan dunia.
“Sesuai dengan visi MAN IC, kami selalu mendorong siswa bisa berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan teknologi,” pungkasnya. 
Baca selengkapnya ...
Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI