Breaking News

Sunday, July 21, 2019

146.533 Siswa Ikuti Kompetisi Sains Madrasah 2019


Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2019 bergulir. Ajang kompetisi ini dilakukan berjenjang sejak tingkat Kab/Kota. Total ada 146.533 siswa madrasah dan sekolah yang ikut ambil bagian pada even yang dilaksanakan serentak pada hari Sabtu (20/07). 
Jumlah itu terdiri dari 44.836 siswa MI/SD; 53.103 siswa MTs/SMP dan 48.614 siswa MA/SMA. "Tahun sebelumnya, kegiatan yang sama diikuti 104.000 siswa. Tahun ini, peserta meningkat hampir 30.000 siswa," terang Direktur Kurikulim, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar di Jakarta.
"Semangat siswa mengikuti kompetisi ini menjadi momen besar, dan tonggak bagi pengembangan sains di madrasah yang bercirikan keislaman," lanjutnya. 
Menurut Umar,  KSM 2019 melombakan 11 bidang. Untuk MI, bidang yang dilombakan meliputi: Matematika  terintegrasi dan IPA Terintegrasi.  Untuk MTs terdiri atas IPA terpadu terintegrasi, IPS terpadu terintegrasi dan Matematika Terintegrasi. Sedangkan untuk MA terdiri atas Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, dan Geografi Terintegrasi.
Umar berharap KSM menjadi ajang strategis dalam pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di madrasah. Nilai tambah yg menjadi distingsi dari KSM adalah model soal yang dikembangkan tidak hanya fokus pada sains saja, tetapi juga diintegrasikan dengan nilai nilai keislaman yang merupakan penciri khas dari pendidikan di madrasah.
"KSM diharapkan mampu menggali  siswa-siswa didik yang berprestasi dengan karakter Islam yang kuat dengan ditambah penguasaan  sains dan teknologi," tegasnya. 
Kasubag TU Dit KSKK Madrasah Papay menambahkan, KSM Tingkat Kabupaten/Kota akan memilih tiga peserta terbaik pada masing-masing bidang studi. Mereka akan mewakili Kab/Kota pada KSM tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan 15 Agustus 2019.
"KSM Tingkat Nasional akan digelar pada 16 - 21 September 2019 di Manado," tuturnya.
Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benjamin yang hadir dalam pembukaan KSM Tangerang Selatan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta. Menurutnya, menuntut ilmu pengetahuan adalah tugas penting. Madrasah yang bercirikan ke-islaman, harus bisa meng-integrasikan nilai Sains dan Islam ke dalam mata pelajaran. 
"Ke depan, pihak pemerintah Kota akan bekerja sama dengan Kementerain Agama, agar  lomba-lomba seperti ini diperbanyak. Tentunya, bagi yang berprestasi akan diberikan reward dan penghargaan," tandasnya. 
Baca selengkapnya ...

Nasib Guru Honorer Era Jokowi: Jika Tak Kompeten, Jadi Guru Kontrak


Kisah sedih datang dari Pandeglang, Banten. Guru honorer di SD Negeri Karyabuana 3, Nining Suryani, terpaksa memanfaatkan toilet sekolah menjadi bagian rumahnya sejak dua tahun terakhir. Nining hanya dibayar Rp350 ribu. Itu pun dibayar per tiga bulan.
Fakta bahwa Nining-Nining lain ada di berbagai wilayah di Indonesia membuat banyak pihak prihatin. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, misalnya, menyayangkan bagaimana pemerintah belum serius menanggulangi problem terkait nasib guru honorer.
“Ini bukti buruknya tata kelola pendidikan kita," katanya, Rabu (17/7/2019).
Tawaran solusinya masih sama: pengangkatan status guru-guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski demikian, Ubaid juga menekankan agar ada kebijakan afirmasi dengan sistem yang jelas. Tujuannya agar guru-guru honorer tidak disamakan dengan fresh graduate yang melamar sebagai PNS.
Lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo diwarnai perubahan kebijakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan dua periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
Satriwan Salim, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI), mencatat bagaimana dalam sepuluh tahun SBY mengangkat hampir 1 juta guru honorer menjadi PNS, terutama dari golongan honorer tingkat satu (K1).
Kebijakan ini ia sebut populis sekaligus problematis. Persoalan guru honorer, katanya, tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tapi juga kompetensi. Mengutip hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2017, hasil rata-ratanya bahkan tidak mencapai nilai 70.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan rata-rata nilai UKG tertinggi didapat golongan guru Sekolah Menengah Atas, yakni 69,55. Nilai terendah dicapai oleh golongan guru Sekolah Dasar, yaitu 62,22.
“Perbandingan kebijakan antara rezim sebenarnya tidak hitam putih. Pengangkatan sejutaan guru honorer memang memperbaiki status. Tapi pengangkatan 'cuma-cuma' itu tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas guru," kata Satriwan ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (18/7/2019).
Hal yang sama diungkapkan Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI). Cara SBY dalam mengangkat sebanyak-banyaknya guru honorer ia pandang serampangan karena tidak didasarkan pada kualitas.
“Guru honorer tetap diprioritaskan. Tapi kan tidak seenaknya. Harus melalui proses rekrutmen yang baik, berbasis kualitas, menjadi saringan yang baik," ujarnya kepada Tirto, Jumat (19/7/2019).
Pemerintahan Jokowi menawarkan jalan tengah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan pasal 6 dan 7, ASN dibagi menjadi pegawai tetap PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Untuk menjadi PPPK, pegawai honorer mesti menjalani tes seleksi terlebih dahulu. Jika lolos, gaji dan tunjangannya menjadi setara denga PNS. Perbedaannya PPPK tidak mendapat pensiun dan kontrak kerjanya disesuaikan dengan perjanjian bersama instansi terkait.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK, perjanjian kerja PPPK minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Acuannya adalah penilaian kinerja.
Tidak semua guru honorer sepakat dengan konsep PPPK. Ribuan di antaranya yang berstatus honorer kategori dua (K2) menyelenggarakan demonstrasi di seberang Istana Negara pada akhir September 2018. Mereka meminta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Pemerintah bergeming. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syarifuddin menegaskan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat seleksi CPNS bisa mengikuti seleksi PPPK.
"Sesuai Undang-undang ASN, tak boleh ada lagi rekrutmen guru atau aparat sipil negara honorer, karena rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan," katanya di Kantor KemenPAN RB, Jumat (28/9/2018).
Satriwan menilai kebijakan PPPK membuat guru honorer usia tua bisa bernapas lega sebab tes seleksinya tidak terbatas untuk guru honorer usia muda.
Meski demikian ia mengkritik banyaknya guru honorer K2 yang mengikuti seleksi PPPK namun sampai sekarang belum menerima hasilnya. “Ini berdasarkan laporan teman-teman. Salah satunya seorang guru di salah satu SMA negeri di Bogor."
Di sisi lain Ramli memandang proses seleksi PPPK sudah berjalan cukup transparan. Catatannya ialah soal-soal tesnya bisa lebih spesifik untuk mengukur kemampuan guru di masing-masing bidang. Baginya, sistem komputerisasi saja tidak cukup.
Ramli mencontohkan guru bahasa Inggris yang perlu dites secara verbal karena banyak yang belum memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik. Demikian juga guru agama mengenai kemampuan khotbah Jumat dan lain-lain.
Wacana nasib guru di Indonesia bukan hanya soal kesejahteraan, mengutip Satriawan, tapi juga kompetensi. Sayangnya, ia menilai program-program peningkatan kompetisi guru dalam lima tahun belakangan masih memakai pola-pola lama yang serupa dengan yang dijalankan pada era Orde Baru.
“Guru dari daerah dibawa ke Jakarta, diceramahi selama dua tiga hari, lalu pulang. Bentuknya secara massal dan sporadis. Yang dibahas adalah isu yang ramai, seperti Kurikulum 2013 atau soal HOTS, dikasih modul, selesai. Ini pun tidak tersebar merata."
FSGI menawarkan beberapa poin penting. Pertama, program peningkatan kompetensi guru mesti difokuskan pada konten, bukan durasi pelatihan. Oleh sebab itu pengisi materinya adalah pakar dan pelaku pendiidkan yang disesuaikan dengan bidang keilmuannya, bukan birokrat.
Kedua, program bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru di lapangan. Artinya, bisa berbeda-beda di tiap daerah. Ketiga, program mesti berkelanjutan. Keempat, harus berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Satu tambahan lagi: program harus evaluatif, yang tidak lagi per daerah, tapi mulai per individu.
P
Satriwan dan Ramli sadar problem guru honorer tidak berada pada pundak pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah yang political will-nya rendah disasar sebagai faktor utama lain. Akarnya ada pada penyediaan dana pendidikan yang rendah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bahkan ada yang porsi untuk pendidikannya hanya lima persen dari total APBD. Pemetaan banyak yang belum matang. Kemendagri sebenarnya bisa koordinasi, menegur daerah yang anggarannya kecil sampai kurang menyejahterakan guru honorer," ujar Satriawan.
Ia melanjutkan skema pembayaran gaji guru honorer hingga minimal sesuai Upah Minimum Provinsi (UMR). DKI Jakarta disebut sudah melakukan hal ini. Sayangnya kemungkinan untuk dicontoh daerah lain terkendala status istimewa Jakarta hingga tingkat pendapatannya memang jauh melampaui daerah lain.
Ramli meminta pemerintahan Jokowi ke depan memprioritaskan kejelasan status guru sekolah dasar. Guru SD menurutnya golongan pendidik paling pokok karena rusak maupun suksesnya pendidikan di level pendidikan menengah dan tinggi disokong dari pendidikan dasarnya.
“Angkatlah, jika tidak ke PNS ya PPPK."
Ramli kemudian mengutip visi Jokowi yang berharap pengangguran di Indonesia bisa berkurang melalui peningkatan kemampuan di bidang vokasi, terutama bagi mereka melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Tapi kan percuma juga jika gurunya juga tidak produktif. Salah satunya disebabkan oleh ketidakjelasan statusnya, alias masih honorer. Kadang latar belakangnya apa, tapi mengajarnya apa," pungkasnya.
Baca selengkapnya ...

Saturday, July 20, 2019

Nasabah Ramai-ramai Mengeluh Saldo Bank Mandiri Berubah Drastis


Sejumlah nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengeluhkan saldo tabungannya. Mereka mengeluh lantaran nominal saldonya berubah drastis.

Nasabah Bank Mandiri mengeluhkan saldonya berkurang dan ada juga yang bertambah. Jumlahnya terbilang cukup banyak. Lewat Twitter, sejumlah nasabah Bank Mandiri mengaku kebingungan dengan perubahan saldo yang terjadi di rekeningnya.

Salah satu nasabah dengan akun @NFAmadea mengaku bahwa saldonya berkurang sampai menjadi 0. Dia lantas memention akun resmi Bank Mandiri untuk meminta penjelasan.

"Halo admin, ini mandiri lagi error ya? Mau transaksi gak bisa, pas dicek saldo 0 rupiah. Ini ada apa??" cuit akun tersebut.

Akun lainnya Ida_d_irawadi juga mengalami hal yang sama. Saldonya berubah menjadi 0 dengan tiba-tiba.

"Ada apa ini mandiri saldo kami tiba tiba nol ???" cuit nya.

Nasabah lainnya, Ismail juga kaget lantaran saldo tabungannya bertambah Rp 95 juta.

"Gaes, @bankmandiri lagi error. Rekening gw tiba2 bertambah Rp95 juta," cuit akun @thedufresne.

Sementara pihak Bank Mandiri dalam akun Twitter resminya sendiri mengaku sedang melakukan investigasi terkait kejadian ini.


"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yg Ibu alami. Saat ini kendala yg terjadi sedang kami investigasi, Ibu tdk perlu khawatir karena kami pastikan tidak ada dana Ibu yg berkurang. Karena saat ini proses normalisasi datanya sedang berjalan, kami sarankan Ibu utk melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui e-channel (mandiri ATM, mandiri onine atau mandiri SMS) kami ya," cuit @mandiricare.


Baca selengkapnya ...

Memaknai Terbitnya PP Pendidikan Tinggi Keagamaan


Presiden Jokowi kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap perkembangan pendidikan tinggi keagamaan. Pada akhir periode pemerintahan jilid pertamanya, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) per 3 Juli 2019.
Peraturan yang dikukuhkan melalui Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120 dan mulai diundangkan per tanggal 8 Juli 2019 itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. PP yang terdiri atas 5 bab dan 67 pasal ini menjadi titik awal sejarah regulasi baru bagi penataan dan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK), termasuk  Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), ke depan yang lebih baik.
Diakui bahwa basis regulasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), hingga sebelum terbitnya PP ini, seringkali masih “menempel” dan menjadi “makmum” pada pendidikan tinggi umum (PTU) yang bisa jadi seringkali “dipaksakan”. Sebab, antara PTKI dengan PTU memiliki karakter dan domain yang berbeda. Dengan terbitnya PP ini, eksistensi PTKI ke depan harus menjadi “imam” dalam penyeleggaraan pendidikan tinggi keagamaan.
Beragam jenis pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, pendidikan profesi maupun jenis pendidikan lainnya  merupakan satu kesatuan dalam bingkai Sistem Pendidikan Nasional. Ibarat sebuah rumah yang bernama Pendidikan Nasional, di dalamnya terdapat kamar yang berbeda-beda: ada kamar pendidikan umum, pendidikan keagamaan dan pendidikan lainnya, yang setiap kamar itu memang memiliki ciri dan kegunaannya masing-masing, yang tidak perlu disamakan dan dipaksanakan sama, baik dalam kadar ukuran, orientasi, dan lainnya. Oleh karenanya, kehadiran PP ini sungguh memiliki makna yang demikian dalam bagi PTKI.
Kelahiran PP ini, menurut hemat penulis, setidaknya memberikan makna pada tiga hal penting, yakni penguatan khittah PTKI, otoritasi pengelolaan PTKI, dan penyelenggaraan PTKI.
Pertama, penguatan khittah PTKI. Dalam sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, PTKI merupakan transformasi dan wujud modernisasi dari sistem pendidikan pondok pesantren tingkat tinggi yang kemudian berbentuk menjadi ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama). ADIA yang pada awal kelahirannya untuk menyediakan guru-guru agama Islam pada sekolah, penyuluh agama di masyarakat dan tenaga birokrasi, khususnya di Kementerian Agama, kemudian bertransformasi menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) karena kebutuhan masyarakat terhadap sarjana agama yang demikian meningkat.
Sejak tahun 2002, beberapa IAIN bertransformasi menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) terutama untuk  merespon relasi agama dengan ilmu pengetahuan, termasuk untuk mencetak kader-kader mumpuni di bidang agama yang menguasai di bidang keilmuan lainnya. Melihat alur historis tersebut, khittah PTKI sesungguhnya adalah melahirkan kader-kader mumpuni di bidang agama Islam yang memiliki kecakapan di berbagai bidang.
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa “DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)” dari PTKI adalah kajian keislaman (Islamic studies). Oleh karenanya, menurut hemat penulis, sejumlah program studi umum, seperti sains, teknologi, kedokteran dan lainnya yang diselenggarakan oleh UIN sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri yang lepas dari konteks kajian keislamannya. Akan tetapi, bagaimana program studi umum itu mampu merelasikan antara Islam dan sains yang lebih produktif. Dengan jati diri seperti ini, PTKI terutama dalam bentuk UIN diharapkan akan melahirkan sosok muslim yang di samping ahli di bidang keislaman juga ahli di bidang sains, seperti para saintis muslim abad pertengahan Al-Khawarizmi, Ibnu Bathutah, Ibnu Sina, dan lain-lain.
Penguatan terhadap khittah PTKI telah dikuatkan dalam PP ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum, PTK disebutkan sebagai “Pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan”.  Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa PTK dapat menyelenggarakan pendidikan profesi hanya di bidang keagamaan. Bahkan, dalam Pasal 17 disebutkan bahwa penyelenggaraan program studi di luar rumpun keilmuan agama pada PTK itu jumlahnya tidak boleh lebih banyak dari program studi rumpun ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa PTKI memiliki khittah sebagai lembaga perguruan tinggi yang melahirkan kader ahli keislaman semata, juga kader ahli keislaman yang memiliki penguasaan di bidang lainnya.
Kedua, PP ini menjadi landasan yang begitu nyata bagi Kementerian Agama sebagai pemilik otoritas penyelenggaraan PTKI. Pasal 4 menyebutkan Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyelenggaraan PTK, baik dalam  pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, maupun koordinasi. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama akan menjadi “imam” dalam hal penyelenggaraan PTKI dan PTKI akan terus menjadi “milik” Kementerian Agama.
Otoritas Kementerian Agama dalam penyelenggaraan PTKI ini sudah semestinya demikian. PP yang lebih dulu hadir, di antaranya PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menyebutkan secara sharih bahwa penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, baik pada jalur formal, nonformal maupun informal, menjadi kewenangan Kementerian Agama. Hanya saja, dalam PP 55 tahun 2007 ini lebih banyak mengatur jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Demikian juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Dalam Pasal 6 menyebutkan “Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.” Intinya, Kementerian Agama memiliki kewenangan yang demikian besar dalam pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan hingga perbukuannya, mulai jenjang usia dini, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi.
Ketiga, PP tentang PTK ini memberikan ruang yang demikian besar dalam melakukan penataan penyelenggaraan PTKI yang lebih baik. Pasca terbitnya PP ini perlu dirumuskan dan dilahirkan sejumlah regulasi turunannya sebagai basis penyelenggaraan dan operasionalisasi PTKI. Sejumlah regulasi baik yang hadir dari ikhtiar Kementerian Agama maupun Kementerian Ristek-Dikti pada aspek-aspek tertentu perlu diratifikasi dengan melahirkan regulasi baru oleh Kementerian Agama. Jika berdasarkan tuntutan secara letterlijk dari pasal-pasal dalam PP ini, sekurang-kurangnya terdapat 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri Agama yang perlu segera dirumuskan. Peraturan Menteri Agama yang menjadi turunan PP ini menyangkut banyak hal, baik terkait dengan pendirian, pembukaan program studi, Standar PTK, akreditasi, tridharma perguruan tinggi, pengelolaan dan lain-lain. Sungguhpun demikian, jumlah itu akan bisa berkurang, bahkan bisa juga bertambah, setelah dilakukan sinkronisasi dan pembahasan lebih mendalam atas PP ini. 
Secara lebih spesifik dijelaskan dalam Bab IV tentang Ketentuan Lain-Lain pada Pasal 64, diatur tentang penilaian dan penetapan angka kredit dosen hingga professor pada rumpun ilmu agama sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Agama. Ketentuan ini merupakan political-will yang sangat luar biasa yang membutuhkan konsentrasi dan keseriusan dalam penataan regulasi, penyiapan infra-stuktur, dan penyelenggaraannya secara maksimal. Sebab, penilaian angka kredit akan berdampak terhadap segala hal penyelenggaraan PTKI, baik aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
Di sisi lain, Kementerian Agama juga harus segera berjibaku dengan waktu yang disediakan. Sebab, Pasal 66 dalam PP tersebut menyebutkan “Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”  Masa 2 (dua) tahun merupakan masa yang tidak terlalu lama untuk menyiapkan semua regulasi yang diamarkan dalam PP tersebut. Tentu ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi seluruh stakeholder PTKI untuk mewujudkan komitmen yang telah dimulai dengan ditorehkannya PP ini. Semoga.

Suwendi (Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama)
Baca selengkapnya ...

MONDOK TIDAK HARUS JADI KIAI


Menyekolahkan anak di pondok pesantren tidak berarti agar kelak dia jadi kiai. Karena pesantren tidak melulu mencetak seorang kiai. Tidak sedikit lulusan pesantren yang hanya menjadi orang biasa. Banyak pula lulusannya menjadi orang "luar biasa".

Yang terpenting dari memondokkan anak adalah niat untuk membekalinya kemampuan untuk berkhidmah kepada Allah, rosul dan syariatNya. Lalu, apa yang harus dikerjakannya?

Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh menjawab pertanyaan itu dalam satu wasiat untuk santri-santrinya, yang terangkum dalam Taujih Al-nabihi Limardloti Barihi.

Yang harus dilakukan adalah seperti apa yang semestinya dikerjakan seorang pembantu (khodim) pada majikannya atau hamba pada tuannya.

Jika terlintas dalam benak bahwa yang menjadi tujuannya adalah bisa membangun pondok, mengadakan majelis taklim, berbicara di depan khalayak, menonjol di antara sesama, atau popularitas tinggi maka hendaklah dia melakukan terapi hati. Karena tidak satupun dari itu semua yang patut dijadikan sebagai target. Sekalipun itu membangun pondok dan madrasah tetaplah bukan tujuan esensial yang berarti.

Lantas apa yang seharusnya jadi tujuan?

Mengemban amanah Allah dengan mencurahkan seluruh jiwa dan raga, segala kemampuan dan kekuatan, semua daya dan upaya untuk menjalankan syariat Allah serta menyebarkannya kepada sesama manusia, baik di toko, pasar, mobil, pesawat, bandara, masjid, lapangan, pesantren, sekolah, kantor pemerintahan dsb. Karena pembantu akan selalu berusaha memuaskan dan menyenangkan hati majikannya. Wallahu A'lam.

Baca selengkapnya ...

Friday, July 19, 2019

Pemberitahuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-680/KPP-PA/Roym/KP.06.03/07/2019 tanggal 5 Juli 2019 perihal Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat diikuti oleh PNS/ASN Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan melalui akses halaman website http://www.kemenpppa.go.id



Untuk download filenya silahkan klik DISINI
Baca selengkapnya ...

XL Axiata dan Kemenag gelar Madrasah Aliyah 4.0




PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), meluncurkan program Madrasah Aliyah 4.0 pada akhir Mei 2019 sebagai bentuk komitmen swasta mendukung program pemerintah bidang pendidikan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kedua belah pihak menggelar program Madrasah BootCamp yang diikuti 80 pelajar dari 40 Madrasah Aliyah (MA). Seluruh peserta dipilih secara langsung oleh Kemenag.

Program ini dibuka secara langsung oleh M. Hira Kurnia - Group Head People Service XL Axiata bersama Direktur Kurikulum Sarana dan Prasarana Kelembagaan dan Kesiswaan, Kementerian Agama A. Umar di Bogor, Kamis (18/7).

"Penyelenggaraan program ini dilengkapi dengan pelatihan pengembangan keterampilan dasar dengan kurikulum yang telah teruji," kata Chief Human Capital Officer XL Axiata Rudi Afandi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis

Perusahaan, katanya, juga melibatkan sejumlah karyawan untuk turut serta berpartisipasi mendukung kegiatan ini secara langsung dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan motivasi kepada para peserta dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari.

A. Umar, mengatakan, sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk mewujudkan Madrasah Goes to Digital, kementeriannya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh melalui beragam program yang dikemas untuk menumbuhkan semangat digitalisasi di tengah para pelajar.

"Saat ini pemerintah terus menyempurnakan kurikulum pendidikan yang peka terhadap perkembangan teknologi digital. Upaya ini diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mengubah metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini," katanya.

MadrasahAliyah Leadership BootCamp ini khusus dirancang dengan seksama agar seluruh peserta dapat terlibat secara aktif dan intensif pada setiap sesi. Para peserta akan mendapatkan serangkaian pelatihan untuk mengenalkan dan mempersiapkan diri memasuki revolusi industri 4.0.

Program ini akan diisi dengan serangkaian materi mengenai bagaimana menjadi talenta handal, pengenalan internet of thing (IoT), berbicara kepada publik yang efektif dan aplikatif, efektifitas kerja, meningkatkan kemampuan kolaborasi, social media yang menginspirasi hingga kreatif dalam memecahkan masalah.

Program ini akan dilaksanakan selama 3 hari dan 2 malam, 18-20 Juli 2019 di Bogor, Jawa Barat. Selama proses camp, seluruh peserta yang tergabung dalam program ini akan dibagi menjadi 10 kelompok dimana tiap kelompok akan didampingi oleh fasilitator maupun mentor yang telah disiapkan.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018, memperlihatkan bahwa usia 15-19 tahun dengan profesi pelajar adalah usia pengguna internet tertinggi mencapai 91persen.

Angka ini memperlihatkan bahwa penetrasi internet di kalangan pelajar seperti Madrasah Aliyah/SMA/SMK mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.
Baca selengkapnya ...

Kemenag Siapkan Beasiswa untuk Dosen Pendidikan Agama Islam


Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mulai tahun ini menyiapkan beasiswa bagi dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU). 
"Kita siapkan bantuan beasiswa sebesar 20juta bagi dosen PAI yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana, doktoral," terang Direktur Pendidikan Agama Islam pada sekolah Rohmat Mulyana saat berbicara pada forum Penguatan Kompetensi Dosen PAI untuk Bina Karir dan Profesi di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (18/07). 
"Selain beasiswa pendidikan, kami juga siapkan bantuan untuk asosiasi dosen PAI senilai 40juta, bantuan penelitian 10 - 15juta, bantuan penguatan pemahaman keagamaan mahasiswa 30juta, serta bantuan penulisan buku sebesar 40juta," sambungnya.
Forum ini diikuti 60 dosen PAI di sejumlah PTU. Selain sebagai sarana sosialisasi, forum ini menjadi sarana melengkapi data dosen secara online melalui aplikasi yang telah disediakan. Saat ini, tercatat 500 dosen PAI yang sudah melakukan pendataan melalui sistem aplikasi. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah sesuai faktual jumlah dosen PAI pada PTU di Indonesia. 
Menurut Rohmat, meski secara kuantitas belum terlalu banyak, program bantuan yang diberikan mulai tahun ini menunjukkan peningkatan kepedulian negara terhadap dosen PAI. Dikatakan Rohmat, upaya mengoptimalkan besaran dana bantuan bagi dosen PAI bisa  ditempuh melalui berbagai cara. Misalnya, untuk dapat mengakses bantuan penelitian yang lebih besar bisa melalui pintu Direktorat PTKI dan untuk dapat mengakses bantuan kuliah secara penuh dapat mendaftarkan diri melalui program 5000 Doktor.
"Komunikasi intensif dilakukan dengan unit-unit kerja lain. Itu yang kami sebut mengoptimalkan 'takdir'," ujar Rohmat menjelaskan.
Mantan dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut menegaskan, melalui penyediaan bantuan tersebut, setidaknya kementerian terlibat dalam mengurangi beban hambatan peningkatan karir dan profesi dosen PAI di PTU. "Jika pada pertemuan kali ini telah dihadirkan ahli jurnal dan juga ahli penulisan artikel untuk jurnal internasional, diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi peserta yang hadir hari ini untuk bisa lebih produktif menulis," jelasnya.
Kepala Seksi Bina Akademik PAI Anis Masykhur menambahkan, jntuk mendukung akuntabilitas pendistribusian bantuan, Direktorat PAI telah membuat sistem informasi yang akan memantau perjalanan pelaksanaan pemberian bantuan. Sistem ini sudah disosialisasikan ke peserta forum. 
Hadir sebagai pembicara, guru besar UIN Walisongo Syamsul Maarif menyampaikan bahwa kesulitan peningkatan karir dosen secara umum terletak pada penulisan artikel untuk jurnal terakreditasi, dan untuk professor pada jurnal internasional bereputasi. "Perlu keseriusan dan konsistensi dalam menulis ini. Jika seorang dosen sering melakukan penelitian, maka dia tidak akan kehabisan bahan untuk menulis sebuah artikel," ujar Syamsul. Berbagai bantuan, termasuk penelitian, menurutnya,  sebenarnya semua itu hanya sebagai motivator.
Direktur Pemberdayaan SDM dan Peningkatan Karir Kemenristek Dikti, Bunyamin Maftuh menginformasikan bahwa masih banyak dosen yang berlum memiliki jabatan fungsional. Padahal, keberadaan jabatan fungsional dosen menentukan karir dan profesinya. Beliau menyarankan para dosen untuk mengurus jabatan fungsional dosen demi kelancaran perkembangan karirnya.
Baca selengkapnya ...

Thursday, July 18, 2019

Kalender Pendidikan Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2019 - 2020


Dalam rangka peningkatan mutu optimalisasi proses pembelajaran di madrasah perlu di dukung dengan budaya penggunaan waktu sekolah secara efektif dan optimal pula. Untuk itu, perlu penyusunan hari belajar madrasah efektif dan libur madrasah tahun pelajaran 2019/2020 bagi madrasah dalam lingkungan pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan hari belajar dan hari libur madrasah dimaksud, dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 268 Tahun 2019 Tanggal 8 Juli 2019 tentang Kalender Pendidikan Bagi Madrasah Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kiranya keputusan ini dapat memberikan pedoman bagi pengelola madrasah baik negeri maupun swasta dalam mengatur penyelenggaraan madrasah selama tahun pelajaran 2019/2020. Disamping itu, kesamaan dan keseragaman kalender pendidikan bagi semua madrasah negeri maupun swasta dapat memudahkan instansi, organisasi, dan komponen masyarakat lainnya dalam mengatur jadwal kegiatan yang melibatkan siswa-siswi di daerah ini.

Kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan segenap komponen terkait di daerah kabupaten/kota se Kalimantan Selatan khususnya pesta Kepala Madrasah diminta untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengamankan Kalender Pendidikan Bagi Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020 ini dengan sebaik-baiknya.

Berikut SK nya yang terdiri atas 36 halaman:



Untuk download silakan klik DISINI

Baca selengkapnya ...

Romansa Kakek Mahmud dan Mak Cum di Tanah Suci


Pasangan suami istri Mahmud Sopamena (87 th) dan Kalsum Litiloli (75 th) menggegerkan terminal kedatangan bandara Madinah, Selasa (16/7) sekitar pukul 11.00 waktu Arab Saudi (WAS). 
Pasalnya, saat tiba di Bandara Madinah pasangan usia lanjut ini didorong menggunakan kursi roda secara terpisah. Sang istri yang kerap disapa Mak Cum telah terlebih dahulu didorong menggunakan kursi roda oleh petugas.
Kakek Mahmud yang berada jauh di belakang istrinya pun marah. Sebab sang istri tidak ada di sampingnya. Akibatnya, ia sama sekali tidak mau didorong untuk keluar bandara.
’’Pokoknya harus ada Mak Cum di sampingnya. Harus menggandeng Mak Cum,’’ kata Ketua Kloter UPG 13 Jusman Rivai Rura kemarin (17/07). 
Akhirnya petugas terpaksa mendorong masuk kembali Mak Cum untuk dipertemukan dengan Kakek Mahmud.
Amarah Kakek Mahmud pun mulai mereda,  dipegangnya dengan erat tangan istrinya, sambil sesekali dielus dengan penuh kasih sayang. 
Kemudian keduanya didorong berdampingan dengan menggunakan kursi roda untuk keluar bandara. 
Kakek Mahmud sama sekali tidak mau melepas tangannya dari Mak Cum, sapaan Kalsum Litiloli. Beberapa saat ketika didorong, bahkan Kakek Mahmud sempat terlihat marah dan meminta tangan petugas tidak memegang kursi roda yang diduduki istrinya. Layaknya seorang pria yang terbakar api cemburu.
Pasangan yang berasal dari Desa Kulu, Pulau Saparua, Maluku Tengah dan tergabung dalan embarkasi Ujung Pandang kloter 13 (UPG 13) ini bahkan tidak ingin terpisah saat tidur di hotel. Meski ketentuannya jemaah perempuan dan laki-laki menempati kamar yang berbeda sekalipun mereka pasangan suami dan istri. Namun Kakek Mahmud tidak mau dipisah dengan Mak Cum.
Pokoknya minta ditempatkan dalam satu kamar. ’’Bahkan minta satu ranjang dengan Mak Cum,’’ jelas Jusman. Akhirnya petugas menuruti permintaan Kakek Mahmud. 
Kakek Mahmud bersama Mak Cum ditempatkan pada salah satu kamar di hotel Diyar Al Amar. Kamar tersebut berisi lima ranjang yang sedianya digunakan oleh 5 orang laki-laki, satu di antaranya adalah Kakek Mahmud. Namun salah satu rekan Kakek Mahmud terpaksa mengalah karena Kakek Mahmud tidak ingin tidur berpisah dengan Mak Cum sang istri tercinta. 
Jusman sempat bertanya kepada  Mak Cum terkait sikap Kakek Mahmud, mengapa ia begitu takut ditinggalkan oleh Mak Cum. Menurut pengakuan Mak Cum, sehari-hari sebelum berangkat haji kondisi Mahmud tidak seperti itu.
Saat masuk ke asrama haji Sudiang embarkasi Makassar kondisi Mahmud biasa-biasa saja. Dia baru minta selalu ada di samping Mak Cum sesaat ketika mau masuk pesawat terbang.
Mahmud mulai marah ketika diberangkatkan dari asrama haji ke bandara menggunakan ambulan sedangkan Mak Cum tidak berada di sisinya. Dia marah dan tidak mau turun menuju pesawat. 
’’Akhirnya oleh pihak Garuda, Mak Cum dinaikkan bus untuk dipertemukan dengan Pak Mahmud di dalam ambulance,’’ jelasnya.
Beberapa saat pasangan ini bercengkrama di dalam mobil ambulan. Sampai akhirnya Mahmud bersedia diturunkan untuk masuk ke pesawat.
Di dalam pesawat Mahmud kembali tidak mau dipisahkan dengan Mak Cum. Dia meminta Mak Cum duduk di sampingnya. Petugas sempat dua kali menangani kemarahan Mahmud di dalam pesawat, salah satunya saat Mak Cum ingin buang air kecil.
Kepada Jusman, Mak Cum bercerita bahwa Kakek Mahmud dulunya sosok yang tampan dan rajin. Sehingga banyak perempuan menyukainya. 
’’Sambil bercanda, sampai sekarang Mak Cum memandang Pak Mahmud masih gagah,’’ jelas Jusman.
Mak Cum sendiri menurut Jusman kondisi fisiknya lebih kuat dibandingkan Mahmud. Mak Cum masih sanggup melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi dengan jalan kaki.
Kejadian menghebohkan terjadi ketika Mak Cum diam-diam meninggalkan Mahmud untuk melakukan salat subuh kemarin (17/07). Mak Cum dan penghuni kamar lainnya meninggalkan Mahmud yang masih tidur lelap di kamar sendirian.
Tiba-tiba ketika kembali ke kamar, kondisi kamar sudah berantakan. Mahmud marah besar. Koper dan barang-barang miliknya serta jemaah lainnya berantakan karena dilempar-lempar. Dia marah karena saat terbangun, Mak Cum tidak ada di sampingnya. Pokoknya kalau jauh sedikit dari Mak Cum, Mahmud marah. Bahkan ketika Mak Cum membuat teh di dalam kamar pun, Mahmud marah. 
’’Padahal baru dua menit menyeduh teh, Pak Mahmud sudah marah dan mencari Mak Cum,’’ kata Jusman menceritakan pasangan yang telah memiliki delapan anak dan sebelas cucu ini.
Hingga saat ini, Mak Cum dengan setia melayani kebutuhan Kakek Mahmud. Semoga Sakinah Mawwaddah Wa rahmah Selalu ya Kakek Mahmud dan Mak Cum. Aamiiin.
Baca selengkapnya ...

Undangan Peserta Rakor Perpustakaan Madrasah Sekalimantan Selatan


Assalaamu'alaikum Sahabat Hanapibani.com
Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Perpustakaan Madrasah Negeri dan Swasta Sekalimantan Selatan Tahun 2019, dengan ini Bapak/Ibu Kepala sekolah/Pejabat Pengelola Perpustakaan Madrasah Sekalimantan Selatan diundang untuk dapat berhadir sebagai peserta sebanyak 1 (satu) orang dalam acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari       : Rabu
Tanggal : 24 Juli 2019
Waktu   : 08:00 Wita sampai selesai
Tempat : Hotel Rodhita Jl. Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin.

Untuk informasi lebih lanjut kehadiran Bapak/Ibu bisa menghubungi Saudara Drs. H. Ahmad Ridhani, MM. No. Hp/Wa 08565169001

Untuk daftar nama madrasah yang di undang silahkan cek dibawah ini:



Untuk download filenya silahkan klik DISINI
Baca selengkapnya ...
Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI