Breaking News

Friday, March 22, 2019

Kemenag Berhentikan Kakanwil Jatim dan Kakankemenag Gresik

Kemenag Berhentikan Kakanwil Jatim dan Kakankemenag Gresik
Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama memberhentikan sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kankemenag Kab Gresik Muhammad Muwafaq Wirahadi. Keduanya diberhentikan sementara karena sudah berstatus sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakankemenag Gresik sudah diberhentikan sementara. SK Pemberhentian sudah terbit sejak 19 Maret 2019,” terang Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag Mastuki di Jakarta, Jumat (22/03).
Menurut Mastuki, Pasal 88 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara, karena tiga hal: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Hal sama juga diatur dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
“KPK dalam konferensi pers hari Sabtu, 16 Maret 2019, sudah mengumumkan kedua orang ini sebagai tersangka. Sebagai tindaklanjut, kami terbitkan SK Pemberhentian sementara,” tuturnya.
Bersamaan dengan itu, kata Mastuki, Kabag TU Kanwil Kemenag Jatim diangkat sebagai Plt Kepala Kanwil. Sementara Plt Kepala Kankemenag Kab Gresik dijabat oleh Kasubag TU.
“Sampai saat ini, proses layanan publik, baik di Kanwil Kemenag Jatim maupun Kankemenag Kab Gresik berjalan lancar sebagaimana biasanya,” tandasnya.
Dua pejabat Kementerian Agama ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Maret 2019 di Surabaya Jawa Timur. Saat ini, keduanya menjadi tahanan KPK dan untuk menjalani proses persidangan. 
Baca selengkapnya ...

Shumubu, Asal Mula Berdirinya Kementerian Agama

Shumubu, Asal Mula Berdirinya Kementerian Agama

Assalaamu'alaikum Sahabat Hanapibani.com

Perjuangan seluruh elemen bangsa Indonesia, terutama umat Islam dalam melawan penjajah memberikan efek kejut yang luar biasa, baik saat rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda maupun Jepang (Nippon). Jepang masuk ke Indonesia pada Maret 1942 tepatnya setelah meruntuhkan kolonialisme Belanda.

Mengaku sebagai ‘suadara tua’ kepada rakyat Indonesia, kenyataannya Jepang tidak berbeda dengan pendahulunya, Belanda. Keberadaannya di Indonesia tak kurang kejam dibanding Belanda. Mereka tak segan menangkap, menyiksa, dan menghabisi rakyat yang tidak mendukung eksistensi Pemerintahan Nippon dengan segala sistemnya.

Bahkan, seperti yang dilakukan juga oleh Belanda, Jepang memberikan perhatian dan sorotan khusus terhadap gerak-gerik masyarakat Islam. Cara pengawasannya hampir sama, yaitu dengan mengirimkan orang khusus yang bertugas mongorek segala sesuatu tentang informasi pergerakan umat Islam. Pihak Belanda menugaskan Snouck Hurgronje yang juga dikenal sebagai Abdul Ghaffar sebagai mata-mata. Sedangkan Jepang ada Abdul Hamid Ono, Muhammad Shaleh Suzuki, dan Abdul Mun’im Inada.

Sadar bahwa model spionase tidak banyak membantu, bahkan semakin membuat umat Islam melakukan pergerakan masif, Jepang menggunakan siasat lain. Mereka menginginkan seluruh umat Islam dari lintas kelompok dan organisasi diwadahi menjadi satu. Jepang membentuk Kantor Jawatan Agama (Shumubu).

Salah satu perhatian besar Pimpinan Tentara Jepang ialah sosok ulama kharismatik, Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk memimpin Shumubu. Nouruzzaman Shiddiqi dalam Menguak Sejarah Muslim (1983) mengungkap bahwa tiga orang Jepang yang sudah haji, Abdul Hamid Ono, Muhammad Shaleh Suzuki, dan Abdul Mun’im Inada awalnya ditunjuk oleh Jepang dalam pembentukan Shumubu.

Setelah ditangkap Jepang karena dituduh memberontak lalu menghabiskan sekitar empat bulan dengan siksaan pedih di penjara, Kiai Hasyim Asy’ari tidak begitu saja menyerah dalam upaya diplomasi kemerdekaan Indonesia. Putranya KH Wahid Hasyim senantiasa mendampingi beliau, termasuk saat Kiai Hasyim Asy’ari diundang pertemuan dengan Pimpinan Tentara Jepang di Jakarta untuk membahas pembentukan Shumubu.

Perjuangan KH Hasyim Asy’ari beserta Gus Wahid Hasyim dan para ulama pesantren tidak hanya memperkuat spiritualitas, tetapi juga menanamkan cinta tanah air dan spirit nasionalisme yang tinggi. Sebab itu, setelah Kiai Hasyim Asy’ari ditunjuk oleh Jepang untuk memimpin Shumubu yang dibentuk Jepang pada Mei 1942. Tetapi Hadhratussyekh menyerahkan kepemimpinan Shumubu kepada Kiai Wahid Hasyim. Selanjutnya, Kiai Wahid berupaya mendirikan Kantor Jawatan Agama yang berlokasi di daerah-daerah (Shumuka) yang dipimpin oleh seorang Shumuka-cho.

Catatan Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU (2010) menjelaskan bahwa visi Kiai Wahid Hasyim membentuk Shumuka-cho tidak lain untuk memperkuat konsolidasi urusan-urusan agama di daerah bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Sebelumnya, Kiai Wahid memang melakukan diplomasi dengan Jepang untuk mendirikan Shumuka meskipun pada awalnya berdiri di Jawa dan Madura.

Setelah potensi umat Islam terbina dengan baik melalui jalur Masyumi, Hizbullah, Shumubu, dan Shumuka, Kiai Wahid Hasyim kembali memusatkan perhatiannya pada janji kemerdekaan yang dipidatokan oleh Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso pada 7 September 1944. Di sini terlihat kepiawaian Kiai Wahid Hasyim dalam menyikapi pembentukan Shumubu oleh Jepang.

Tujuan Jepang untuk menampung umat Islam ke dalam sebuah wadah dan menarik ulama ke struktur birokrasi agar mudah dikontrol justru dimanfaatkan oleh Kiai Wahid Hasyim untuk membentuk Kantor Jawatan Agama di berbagai daerah, tujuannya memperkuat konsolidasi dan transfer informasi. Transfer informasi ke sejumlah Shumuka terkait pergerakan Jepang ini penting untuk kemudian disampaikan ke masyarakat secara luas.

Sejarawan mencatat, pembentukan Shumubu menguntungkan bangsa Indonesia, baik di bidang sosial-keagamaan, pendidikan maupun politik. Administrasi Shumubu ternyata memberikan banyak manfaat bagi umat Islam pasca-kemerdekaan. Sebab itu, Shumubu lalu ditetapkan sebagai departemen independen pada 3 Januari 1943. Kemudian lembaga ini ditetapkan sebagai Departemen Agama yang lalu beralih nama menjadi Kementerian Agama dengan KH wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pertama.
Baca selengkapnya ...

Thursday, March 21, 2019

Benarkah Kinerja Kemenag Memburuk? Ini Faktanya

Benarkah Kinerja Kemenag Memburuk? Ini Faktanya

Dua pejabat Kementerian Agama pada Jumat, 15 Maret 2019, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur. Sehari kemudian, dua ASN tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Peristiwa ini mengagetkan banyak pihak, terutama keluarga besar Kementerian Agama. Pasalnya, kasus itu terjadi justru pada saat ASN di bawah komando Menag Lukman Hakim Saifuddin sedang cancut taliwondo dalam mereformasi institusi.
Kementerian Agama pun menjadi sorotan publik. Beragam pandangan mengemuka dalam melihat peristiwa ini dengan berbagai perspektifnya. Ada yang kemudian melakukan generalisasi, lalu mengatakan bahwa persoalan korupsi di kementerian ini sudah akut dan menggurita. Ada yang berpandangan kalau itu ulah oknum semata, tangkap tikusnya, bukan bakar lumbungnya. Ada juga mantan orang dalam yang “membusung dada”, seakan kondisi tempat kerjanya memburuk setelah kepergiannya.
Lantas, benarkah kinerja Kementerian bermotto Ikhlas Beramal ini memburuk? Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki menjelaskan bahwa dalam rentang 2014 – 2019 masa kepemimpinan Menag Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Kementerian Agama justru banyak prestasi dan apresiasi. Prestasi dan apresiasi itu tidak hanya dirasakan ASN Kemenag, tapi juga diberikan oleh pihak luar.
Opini WTP
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama 2014 (LKKA) misalnya, pada tahun pertama kepemimpinan LHS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Pengecualian. Setahun kemudian menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena saat itu adalah kali pertama implementasi akuntansi berbasis akrual di laporan Keuangan Pemerintah. Namun, perbaikan tata kelola dan kualitas laporan keuangan terus dilakuakn sehingga pada tahun 2016, Kemenag memperoleh opini tertinggi, WTP. 
“LKKA Kemenag tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini berhasil dipertahankan pada LKKA tahun 2017. Ini tentu indikasi adanya perbaikan,” tegas Mastuki di Jakarta, Kamis (21/03).
“LKKA Kemenag tahun 2018 masih dalam pemeriksaan BPK. Kami berharap tetap mendapat opini yang sama, WTP,” sambungnya.
Dikatakan Mastuki, dengan WTP, auditor BPK berarti meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kemenag telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi (RB) di Kemenag juga bergeliat. Ini bisa dilihat dari indeks penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Kalau pada tahun 2014, indeks RB Kemenag baru 54,83 atau masuk kategori “CC”, perlahan angkanya naik menjadi 62,28 atau “B” (2015), 69,14 atau “B” (2016), 73,27 atau “BB” (2017), dan 74,02 atau “BB” (2018)
“Ada kenaikan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 62,28 menjadi 74,02 atau dari “CC” menjadi “BB”. Proses perbaikan terus dilakukan, semoga tahun depan kami sudah masuk kategori “A”,” tutur Mastuki.
Penilaian SAKIP
Peningkatan juga terjadi pada akuntabilitas kinerja ASN Kementerian Agama. Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan grafik penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga dilakukan oleh Kemen PANRB. Jika pada 2014, SAKIP Kemenag masih dalam kategori “CC” dengan nilai 60,53, kategori dan nilai tersebut terus naik. Tahun 2015, SAKIP Kemenag sudah “B” dengan 62,01. Dua tahun berikutnya, capaian ini juga naik menjadi 68,17 (B), dan 70,02 (BB).
“Tahun ini, nilai SAKIP kita kembali naik menjadi 70,12 atau BB. Target kami, tahun depan sudah “A”,” tegasnya.
Indeks Kepuasan Jemaah Haji
Capaian kinerja Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir juga sangat nampak dari penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Penilaian itu tercermin dalam Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS). 
Tahun 2014, atau tahun pertama Menag Lukman Hakim Saifuddin menjadi Amirul Hajj pada penyelenggaraan ibadah haji, IKJHI hasil survei BPS mencapai 81,52. Indeks kepuasan ini terus naik menjadi 82,67 (2015), 83,83 (2016), dan 84,85 (2017). Semuanya dalam kategori memuaskan.
“Puncaknya, survei BPS tentang Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, mencapai 85,23 pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 sehingga masuk kategori sangat memuaskan,” tuturnya.
“Ini pertama kali dalam sembilan kali sejarah survei kepuasan yang dilakukan oleh BPS sejak tahun 2010,” lanjutnya.
Mastuki menambahkan, keempat indikator ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja di Kementerian Agama berjalan on the track dan berkesinambungan. Setiap menteri dalam periodenya memberikan andil masing-masing bagi terus membaiknya kinerja kementerian yang lahir pada 3 Januari 1946 ini.
“Reformasi birokrasi di Kemenag memang belum selesai. Masih ada beberapa bolong yang harus ditambal. Tapi, rumah bocor cukup ditambal dan diperbaiki, tak perlu diluluhlantakkan!” tandasnya.
Baca selengkapnya ...

Wednesday, March 20, 2019

Gladi Bersih USBN BK MI se Kalsel 2018/2019


Gladi Bersih USBN BK MI se Kalsel 2018/2019


Assalaamu'alaikum Sahabat Hanapibani.com

Sehubungan dengan dilaksanakannya Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Mata Pelajaran PAI Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Masrasah Ibtidaiyah se Kalimantan Selatan, dengan ini dihimbau kepada Masrasah Ibtidaiyah yang melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Mata Pelajaran PAI Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk dapat mengikuti pelaksanaan Gladi Bersih bersama pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2019 (jadwal menyusul).


 www.hanapibani.com

Baca selengkapnya ...

Kemendikbud: UN Bukan Satu-satunya Alat Ukur Prestasi Siswa

Kemendikbud: UN Bukan Satu-satunya Alat Ukur Prestasi Siswa


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan ujian nasional (UN) merupakan alat ukur standar yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Namun, UN bukan satu-satunya alat ukur prestasi akademik.

"Yang harus dicegah dan dihentikan adalah penyalahgunaan UN sebagai satu-satunya alat ukur prestasi akademik siswa," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Publik Soeparto, Selasa (19/3).

Dia menjelaskan keberadaan UN sebagai alat ukur standar merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan berbasis standar. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.


Namun, kata Soeparto, penggunaan model UN untuk ulangan harian, ujian semester atau ujian akhir sekolah tidak dapat dibenarkan, karena akan mereduksi proses pendidikan. 

"Variasi model penilaian formatif, termasuk penilaian bakat, harus dikembangkan di setiap sekolah dan harus menjadi salah satu kompetensi setiap guru," ujarnya.

Menurutnya, UN bukan hanya tentang skor, tetapi sebagai alat diagnosis untuk memperbaiki kemampuan siswa.

Dia mengklaim beberapa kelemahan UN sudah bisa diatasi. Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) telah diikuti hampir seratus persen peserta UN sekolah menengah, dan sekitar 80 persen peserta SMP sederajat. 

"Kualitas materi ujian juga telah diperbaiki secara berkelanjutan," katanya.

Dia menyebutkan dari sisi biaya, penyelenggaraan UN memerlukan biaya sekitar Rp55 ribu per siswa. Hal itu meliputi biaya cetak UNKP, pengawasan, admin, dan pembinaan proktor ujian.

"Kalau negara atau masyarakat menyediakan komputer untuk UNBK, maka sarana tersebut merupakan investasi untuk mendorong perbaikan proses belajar," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres Sandiaga Uno menyatakan akan menghapus UN jika terpilih pada Pilpres 2019. Menurutnya, UN merupakan wujud sistem yang tak berkeadilan dan pemborosan.

"UN akan kita hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan," kata Sandi usai mengikuti Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai usulan Sandiaga menghapus UN dapat membahayakan kualitas pendidikan nasional. Menurut JK, pelaksanaan UN tetap penting sebagai standar evaluasi pendidikan di tiap daerah. 

"Ini satu-satunya cara untuk evaluasi adalah pendidikan, misal di daerah ini baik, daerah lain rendah. Jadi harus jaga standar. Ada UN saja pendidikan kita masih rendah, bagaimana kalau tidak ada," ujar JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3).


Baca selengkapnya ...

Tuesday, March 19, 2019

Baru Hari Pertama, 19.401 Jemaah Haji Reguler Sudah Lunasi BPIH 2019

Baru Hari Pertama, 19.401 Jemaah Haji Reguler Sudah Lunasi BPIH 2019


Jakarta (Kemenag) --- Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jamaah haji reguler tahap I dibuka mulai hari ini, Selasa, 19 Maret 2018. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan bahwa sampai penutupan transaksi pada pukul 15.00 WIB, lebih 19ribu jemaah haji sudah melakukan pelunasan.
“Pada penutupan hari pertama pelunasan, Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat 19.401 jemaah sudah melunasi BPIH,” terang Muhajirin di Jakarta, Selasa (19/03).
Keputusan Menteri Agama (KMA) No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 202.487 untuk jemaah haji dan 1.513 untuk tim petugas haji daerah (TPHD).
"Artinya hampir 10% kuota jemaah haji reguler yang sudah terlunasi sampai dengan sore ini," ujarnya.
“Sementara untuk TPHD, sampai hari ini belum ada yang melunasi,” sambungnya.
Muhajirin menjelaskan, pelunasan BPIH tahap pertama bagi jemaah haji regular akan berlangsung sampai 15 April 2019. Pelunasan dilakukan setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 - 15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 - 16.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 - 17.00 WIT.
“Mulai tahun ini, selain datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS), pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui internet dan mobile banking,” tandasnya.
Kasubdit Pendaftaran Haji Hanif menambahkan, jemaah paling banyak melunai pada hari pertama ini berasal dari Jawa Barat, total ada 5.743 orang. Menyusul berikutnya jemaah Jawa Timur (3.943), Jawa Tengah (1.792), dan Banten (1.448). 
“Lima provinsi terbesar berikutnya adalah DKI Jakarta sebanyak 951 jemaah, Riau sebanyak 809 jemaah, Sumatera Utara 749 jemaah, Lampung sebanyak 568 jemaah, serta Sumatera Selatan dengan 403 jemaah,” tutur Hanif.
Baca selengkapnya ...

Info CPNS Kemenag Tentang Pengganti CPNS Yang Undur Diri (Per Maret 2019)

Peserta Formasi Umum Yang Mengisi Formasi Khusus Atau Sebaliknya Serta Pengganti Peserta Yang Mengundurkan Diri Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018


Untuk download filenya silahkan klik dibawah ini:
 www.hanapibani.com

Lampiran


 www.hanapibani.com

Baca selengkapnya ...

Dibuka Awal April, Ini Pilihan Jurusan Kuliah Beasiswa Santri 2019

Dibuka Awal April, Ini Pilihan Jurusan Kuliah Beasiswa Santri 2019

Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) akan dibuka pada 1 April mendatang. PBSB 2019 akan dibuka di 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan 7 Perguruan Tinggi Umum.
“Pendaftaran untuk PBSB Reguler dibuka 1 April 2019,” tegas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Zayadi di Jakarta, Selasa (19/03).
Menurut Zayadi, PBSB sebagai bentuk afirmasi negara bagi para santri agar dapat merespon tantangan zaman. Agar santri dapat mentransformasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam konteks kekinian, kata Zayadi, setidaknya ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu pemahaman dan penguasaan terhadap aspek ilmu agama (tafaqquh fiddin) serta kemampuan menentukan maslahat kemanusiaan (tafaqquh fii mashalihil khalqi) di masa depan.
“PBSB tidak hanya memberikan ruang pengkajian keilmuan keislaman saja, tetapi juga kajian keilmuan lainnya sebagai instrumen akademik dan metodologis untuk mentransformasikan agama sehingga lebih kontekstual,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terus berusaha melakukan optimalisasi pilihan studi. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan pemberdayaan masarakat, serta upaya mempercepat pembangunan nasional. Harapannya, santri lulusan PBSB akan lebih responsif dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan aktual.
“Komposisi pilihan jurusan PBSB reguler kali ini dirasa sangat merata, yakni 51% untuk jurusan keagamaan dan 49% umum,” ungkapnya.
Berikut daftar perguruan tinggi dan jurusan yang disediakan dalam PBSB Reguler 2019:
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
1. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Keperawatan, c) Kesehatan Masyarakat
2. Fakultas Adab Dan Humaniora; a) Sejarah Dan Kebudayaan Islam, b) Bahasa Dan Sastra Arab
3. Fakultas Sains Dan Teknologi; Teknik Informatika
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan; a) Pendidikan Bahasa Arab, b) Pendidikan Guru Madrasah, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika
2. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Farmasi, b) Pendidikan Dokter
3. Fakultas Ekonomi; a) Perbankan Syariah, b) Akuntansi
4. Fakultas Sain Dan Teknologi; Teknik Informatika
5. Fakultas Syariah; Al Ahwal As Syakhshiyyah
6. Fakultas Psikologi; Psikologi
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Fakultas Dakwah; a) Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, b) Pengembangan Masyarakat Islam
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Fakultas Ushuluddin; Tasawuf Psikoterapi
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas Ushuluddin; a) Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, b) Ilmu Hadits 
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan; a) Pendidikan Dokter, b) Farmasi, c) Ilmu Keperawatan, d) Kesehatan Masyarakat
UIN WALISONGO SEMARANG
Fakultas Syariah; Ilmu Falak
MA'HAD ALY AS'ADIYAH SENGKANG
Takhassus Tafsir Dan Ilmu Tafsir
MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Takhassus Hadits Dan Ilmu Hadits
MA'HAD ALY KEBON JAMBU CIREBON
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO
Takhassus Fiqh Dan Ushul Fiqh
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)
1. Fakultas Pertanian; a) Manajemen Sumberdaya Lahan, b) Agronomi Dan Hortikultura, c) Proteksi Tanaman
2. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
3. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan; a) Teknologi Hasil Perairan, b) Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap
4. Fakultas Peternakan; a) Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan, b) Teknologi Produksi Ternak, c) Teknologi Hasil Ternak
5. Fakultas Kehutanan; Silvikultur
6. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknik Sipil Dan Lingkungan
7. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA); Meteorologi Terapan
8. Fakultas Ekologi Manusia; a) Ilmu Gizi, b) Ilmu Keluarga Dan Konsumen
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA
1. Fakultas MIPA; a) Matematika, b) Statistika
2. Fakultas Teknologi Informasi; a) Sistem Informasi, b) Teknik Informatika
3. Fakultas Teknologi Industri; a) Teknik Elektro, b) Teknik Industri
UNIVERSITAS CENDRAWASIH JAYAPURA
1. Fakultas MIPA; Farmasi
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Keperawatan
3. Fakultas Kesehatan Masyarakat; Ilmu Kesehatan Masyarakat
4. Fakultas Teknik; Teknik Sipil
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA
1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; a) Akuntasi, b) Ilmu Ekonomi
2. Fakultas Farmasi; Farmasi
3. Fakultas Kedokteran Hewan; Kedokteran Hewan
4. Fakultas Psikologi; Psikologi
5. Fakultas Teknologi Pertanian; a) Teknologi Industri Pertanian, b) Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG
1. Fakultas Ilmu Pendidikan; a) Bimbingan Dan Konseling, b) Teknologi Pendidikan
2. Fakultas Pendidikan Seni Dan Desain; a) Pendidikan Seni Musik, b) Pendidikan Seni Rupa
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA JAKARTA
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya; Sastra China
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1. Fakultas Hukum; Ilmu Hukum
2. Fakultas Kedokteran; Ilmu Gizi
Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Basnang Said mengingatkan pentingnya santri menentukan pilihan pada jurusan yang diminati dan sesuai kemampuannya. “Kami berharap santri sebelum mendaftar lebih dulu memahami secara betul jurusan-jurusan yang akan dipilih. Hal ini agar santri dapat juga mengukur kemampuannya pada jurusan yang dipilih,” ujarnya.
Selain itu, Basnang menjelaskan gambaran umum persyaratan pendaftaran PBSB sebagai berikut:
1. Santri pondok pesantren yang telah memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)
2. Santri tingkat akhir (aliyah/ulya) dan lulus tahun 2017, 2018 dan 2019 pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berada dan/atau menjadi bagian dari Pondok Pesantren, Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
3. Santri mukim minimal 3 tahun berturut-turut
4. Diutamakan santri berprestasi berasal dari keluarga kurang mampu
5. Kriteria Khusus:
a) Pilihan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah hafal al-Qur’an minimal 10 Juz
b) Pilihan studi pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah hafal al-Qur’an sebanyak 3 Juz
c) Pilihan studi pada Ma’had Aly memiliki kemampuan berbahasa Arab, memiliki kemampuan membaca dan memahami Kitab Kuning, hafal 100 bait Nazh Alfiyyah Ibn Malik, hafal al-Qur’an minimal 1 juz
6. Mendaftar secara online melalui https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pbsb/
Baca selengkapnya ...

Anggaran Pendidikan Kemenag Ternyata Lebih Kecil dari Kemendikbud


Anggaran pendidikan Kementerian Agama (Kemenag) disebut lebih besar dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini dibantah oleh Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki.
“Anggapan bahwa anggaran pendidikan di Kemenag lebih besar dari Kemendikbud itu keliru,” tegas Mastuki di Jakarta, Senin (18/03).
Menurut Mastuki, total anggaran pendidikan tahun 2019 mencapai 487,9 triliun. Dari jumlah itu, 51,9 triliun dikelola oleh Kementerian Agama. Sementara Kemendikbud mendapat anggaran sebesar 36 triliun dan Kemenristek Dikti sebesar 40,2 triliun. 
“Anggaran Kemenag kelihatan lebih besar karena itu anggaran untuk satker pusat sampai daerah. Sementara anggaran Kemendikbud itu hanya untuk membiayai satker pusat saja,” jelas Mastuki. 
Berdasarkan Nota Keuangan 2019, kata Mastuki, selain tiga pos tersebut,  ada juga anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Keduanya merupakan anggaran pendidikan untuk sekolah di bawah Kemendikbud. Tahun 2019, total anggarannya sebesar 309.9 T. Jumlah tersebut termasuk anggaran DAK Fisik & DAK Non-Fisik (TPG & BOS) untuk sekolah Kemendikbud yang hanya mencakup satuan pendidikan PAUD, dasar, dan menengah (tidak termasuk pendidikan tinggi). 
"Artinya,  jumlah anggaran tersebut di luar anggaran yang dikelola oleh Kemendikbud 36 T dan Kemristek Dikti sebesar 40.2 T," tuturnya.
Sementara dana Kemenag yang 52 T mencakup TPG, BOS, PIP, Mutu Pendidikan yang mencakup mulai RA, MI, MTs, MA, dan PTKI (UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS lainnya). Bahkan,  termasuk di dalamnya,  satuan pendidikan keagamaan Islam (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) dan satuan pendidikan keagamaan lainnya (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu).
Mastuki menambahkan, menurut studi Bank Dunia (2019): Kemenag hanya mendapatkan alokasi kurang dari 10.5% dari total anggaran pendidikan tahun 2019. Padahal Kemenag menyumbang 15.3% jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
"Jadi tidak tepat jika dikatakan anggaran pendidikan Kemenag lebih besar dari Kemendikbud," tandasnya. 
Sebelumnya, Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk pendidikan lebih besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek sudah dipisah.
Baca selengkapnya ...

Sunday, March 17, 2019

Soal Olimpiade Matematika Untuk SD/MI


Berikut adalah soal latihan untuk olimpiade matematika siswa SD/MI yang dilengkapi dengan unduhan soal, lembar jawaban digital, kunci jawaban.

Soal olimpiade matematika untuk SD bertujuan untuk membangun pola pikir siswa dengan soal non-rutin kelas. Dengan soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dihapkan mampu berpikir kritis dan kreatif.





Unduh Soal
Klik

Isi lembar jawaban dan kunci jawaban
Klik

Lihat nilai kolektif
Klik

Petunjuk
1. Untuk soal
2. Kejakan soal hingga selesai
3. Isi lembar jawaban
4. Nilai dapat dilihat diakhir pengisian
5. Lihat jawaban yang benar
Baca selengkapnya ...

Pernyataaan Resmi Kemenag Tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh KPK

Pernyataaan Resmi Kemenag Tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh KPK


PERNYATAAN RESMI KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG
OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP RMY, HRS, MFQ,  DAN TIGA ORANG LAINNYA TERKAIT DENGAN PENGISIAN JABATAN DI KEMENTERIAN AGAMA RI.

Jakarta, 16 Maret 2019
-------------------------------------
Bismillahirrahmannirrahiim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shaloom.
Om Swastiastu.
Namo Budaya,
 dan
Salam Kebajikan.
Kita semua tentu prihatin, kecewa, sedih, dan marah dengan terjadinya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap RMY, HRS, MFQ dan tiga orang lainnya di Surabaya kemarin. Hal ini mengisyaratkan bahwa praktik korupsi masih terjadi dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh surut, bahkan harus terus diperkuat dan didukung oleh semua komponen bangsa.
Keprihatinan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan atas peristiwa OTT tersebut tentu dirasakan lebih dalam dan lebih hebat bagi kami di jajaran Kementerian Agama karena pertistiwa tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama. Keprihatinan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan tersebut kami rasakan semakin dalam karena kami sepenuhnya menyadari bahwa Kementerian Agama sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama seharusnya menunjukkan kinerja yang mencerminkan nilai-nilai agama, termasuk bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi, selama ini jajaran Kementerian Agama telah mencanangkan, menjalankan, dan mengawal tata kelola kepemerintahan yang mencerminkan misi menolak korupsi, kolusi, nepotisme, suap, ataupun gratifikasi. Kami menjadikan integritas sebagai salah satu nilai budaya kerja utama yang harus dipegang teguh dan dioperasionalkan dalam tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama.
Peristiwa OTT oleh KPK merupakan fakta yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama. Kelemahan itu harus segera diidentifikasi dan dilakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang.
Karena itu, terhadap OTT oleh KPK satu hari yang lalu, kami menyatakan sebagai berikut:
1. Kementerian Agama menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT oleh KPK yang terjadi pada diri RMY, HRS, MFQ dan tiga orang lainnya. Untuk itu, Kementerian Agama menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT oleh KPK yang melibatkan pejabat Kementerian Agama terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
2. Kementerian Agama berkesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi pada diri RMY, HRS, MFQ dan tiga orang lainnya adalah peristiwa hukum yang bersifat personal yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan.
3. Kementerian Agama telah, sedang, dan akan terus melakukan langkah-langkah konkrit untuk memulihkan marwah Kementerian Agama. 
Pertama, Kementerian Agama menyatakan sikap secara tegas untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus pidana kepada KPK, dan memberikan dukungan  dan akses seluas-luasnya dengan menyampaikan berbagai data, informasi, dan bukti yang relevan dan diperlukan untuk kepentingan penyelidikan oleh KPK. 
Kedua, Kementerian Agama sepenuhnya akan kooperatif dengan penanganan hukum oleh KPK agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara tuntas dan cepat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi.
Ketiga, Kementerian Agama ke depan berkomitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan KPK, khususnya dalam aspek mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama menjadikan peristiwa OTT ini sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN sehingga peristiwa tersebut dijadikan sebagai dasar dari upaya untuk melakukan langkah korektif yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem organisasi dan manajemen kepegawaian. Untuk itu, Kementerian Agama berkomitmen untuk membangun kolaborasi bersama KPK sebagai langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang. 
Keempat, Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam peristiwa OTT oleh KPK, dan tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun. 
4. Selaku Menteri Agama, saya memerintahkan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama untuk: 
a. Bekerja sama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini.
b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama agar benar-benar dapat mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
c. Menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menolak setiap pengaruh yang dapat menjerumuskan diri dan institusi ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Menegakkan etika, disiplin, dan aturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk dalam penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin.
e. Tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat pengabdian dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat.
Sekian dan terimakasih.
Wassalamu’alaikum wr wb
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Baca selengkapnya ...
Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI