Breaking News

17 February 2020

Alokasi Honor pada BOS Madrasah Hanya 30%, Tak Seperti BOS Sekolah Boleh 50%, Dirjen: Kita Fokus Peningkatan Mutu Pembelajaran

www.hanapibani.com

Alokasi dana BOS Madrasah tahun 2020 untuk membayar honor atau belanja pegawai hanya 30%. Hal itu tertuang dalam juknis penyaluran dana BOS Madrasah yang diterbitkan Kemenag.
(Download juknisnya DISINI)
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa kebijakan itu diambil karena prioritas pendidikan madrasah saat ini lebih pada upaya peningkatan mutu. 
Ruang lingkup pemanfaatan BOS Madrasah untuk penguatan mutu, antara lain: 
1) pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan; 
2) penguatan potensi siswa melalui ajang lomba dan kompetisi; dan 
3) penguatan mutu pembelajaran.
"Aturan itu lebih untuk memastikan bahwa anggaran BOS dapat digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran," terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (13/02).
"Kalau alokasinya diperbesar hingga 50%, dikhawatirkan anggaran BOS habis hanya untuk membayar honor-honor,  karena madrasah hanya punya satu sumber BOS," sambungnya.
Setiap tahun, madrasah memang hanya mendapat BOS dari Pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan BOS Sekolah yang punya sumber BOS pusat dan BOS daerah yang bersumber dari APBD.
Karena itulah, lanjut Kamaruddin Amin, juknis No 7330 tahun 2019 yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam mengatur bahwa batas maksimum penggunan dana BOS untuk belanja pagawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30%. "Pada madrasah swasta boleh lebih 30% dengan ketentuan disetujui Kepala Kankemenag Kab/Kota," tutur Kamaruddin.
"Meski alokasi honor hanya 30%, mulai tahun ini dana BOS kan bisa digunkan untuk peningkatan mutu guru melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan seperti pelatihan, pemberdayaan KKG MGMP, dan lainnya.
Artinya, tidak diberikan dalam bentuk honor, tapi penguatan kapasitas diri," sambungnya.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan bahwa Kemenag serius membenahi manajemen penyaluran BOS madrasah. Salah satu upayanya melalui rencana penerapan e-RKAM. e-RKAM merupakan sebuah platform berbasis elektonik yang digunakan madrasah untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan BOS. Penggunaan e-RKAM diharapkan akan berdampak pada efektivitas perencanaan berbasis kinerja dan efisiensi pembiayaan madrasah.
"Efisiensi pembiayaan ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran," terang Umar.
"Tahun ini, Kemenag akan melakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan e-RKAM di 12 provinsi sehingga sistem ini sudah bisa diterapkan pada 2021," lanjutnya.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Imam Safei mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300.000/siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000/siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000/siswa menjadi 900.000/siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000/siswa menjadi 1.100.000/siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000/siswa menjadi 1.500.000/siswa.
“Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” ucapnya.
"Program peningkatan mutu apa yang akan jadi prioritas dalam penggunaan BOS, itu diserahkan pada kebutuhan madrasah. Karena madrasah yang tahu prioritas kebutuhan. Ini juga sejalan dengan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar," tandasnya.

Baca selengkapnya ...

Dua Peserta Raih Skor Tertinggi SKD CPNS HSU


Sejak dilangsungkan pada Jumat (14/2) tadi sampai Minggu (16/3) kemarin, seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) akhirnya dua peserta raih skor tertinggi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
Skor diraih kedua peserta pria ini sama. Yakni mencapai skor 425 dari skor sempurna 500. Kedua peserta tersebut merupakan putra asli HSU masing-masing Muhammad Supriadi Rahma dari Fathur Rahman.
Diketahui Supriadi yang dua kali mengikuti tes CPNS 2019 mengambil formasi analisis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masyarakat sosial Pendidikan terakhir S1 Sarjana Sosial STIA Amuntai. Setelah sempat kandas pada tes CPNS enam tahun silam.
Sementara Fathur Rahman dengan Formasi
Pengawas Lingkungan Hidup Pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat (ULM) merupakan pertarungan pertama pada seleksi CPNS tahun ini.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan H Herry Wahyuni melalui salah satu panitia pelaksana Rini Hayati menyampaikan tes SKD CAT sesi pertama dan menjadi tertinggi sejak pelaksanaan tes ini. Supriadi warga Desa Sungai Karias kecamatan Amuntai Tengah dan Fathur warga Desa Bayur Kecamatan Haur Gading.
"Nilai mereka sama yakni 425. Ini sangat tinggi untuk saat ini. Segara nasional nilai tertinggi yang ada saat ini yakni 485 dari nilai sempurna 500. Tentu nilai ini akan terus berubah sebab pelaksanaan tes masih terus berlanjut," sampainya.
Supriadi peserta dengan nilai tertinggi Kabupaten. HSU mengatakan, ini bukanlah tes pertama yang saya ikuti, sebelumnya 6 tahun yang lalu di tahun 2014 sudah pernah mengikuti tes CPNS namun gagal. "Tes tahun ini sudah bagus. Pesan semua teman-teman yang mengikuti tes CPNS ini belajar dan berdoa dan yang pasti minta ridho kepada kedua orang tua," sarannya.
Adapun rincian skor tersebut berupa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan skor 125, Tes Intelegensi Umum (TIU) dengan skor 155, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan skor 145.
Sementara, Fatur Rahman Peserta ke 2(dua) dengan nilai tertinggi yang sama mengatakan, saya baru pertama kali mengikuti tes CPNS ini dan untuk kesan nya sudah sangat baik karena tidak ada suara bising, tenang dan juga panitia sangat membantu mengarahkan agar peserta mudah untuk memahaminya.
"Pesan untuk semua teman-teman yang mengikuti Tes CPNS ini banyak Belajar, berusaha, berdoa, minta restu kedua orang tua dan mengoptimalkan untuk membaca jangan sampai terlalu lama untuk menghemat waktu". Kata Fatur Rahman. Rincian skor tersebut berupa TWK dengan skor 115, TIU dengan skor 170, TKP dengan skor 140. 
Baca selengkapnya ...

2021, Kemenag Terapkan e-RKAM Dana BOS


Kementerian Agama akan menerapkan sistem elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2021. Sistem yang mulai diinisiasi sejak 2018 ini diharapkan dapat mewujudkan pengeelolaan dana BOS yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kemenag A.Umar, di Jakarta. "Sistem e-RKAM ini mulai dipikirkan sejak 2018, kami bangun sistemnya di 2019. Nah di 2020 ini kita akan melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan madrasah yang ada di 12 provinsi. Sehingga tahun 2021 sudah siap untuk dioperasikan ," jelas A.Umar, Senin (10/02). 

12 Provinsi yang akan diberikan sosialisasi pelatihan sistem e-RKAM ini adalah: Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulsel, Kaltim, dan Gorontalo. 
Keberadaan e-RKAM bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja BOS. Maka, target akhir sistem e-RKAM ini adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja BOS. 
"Setiap tahun Kemenag memberikan investasi berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada madrasah negeri dan swasta sekitar 8-9 Trilyun. Namun bukan hanya besaran anggaran saja yang perlu jadi perhatian, kualitas belanja BOS juga perlu terus ditingkatkan," tegas Umar. 
Selama ini menurut Umar, pengelolaan dana BOS langsung dikelola oleh masing-masing madrasah. "Dana BOS itu kan memang sudah masuk DIPA masing-masing madrasah. Masuk ke rekening masing-masing. Dengan adanya e-RKAM, kita berharap akuntabilitas nya pun makin meningkat," tuturnya. 
Dengan adanya e-RKAM, seluruh stake holder diharapkan dapat memantau pergerakan dana BOS mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan akhir.
"Jika tidak ada sistem perencanaan yang baik, maka seberapun investasi Pemerintah, maka hal ini tidak akan menghasilkan dampak mutu pembelajaran yang signifikan," jelas Umar. 
"E-RKAM menjadi salah satu strategi kita untuk terus meningkatkan kualitas madrasah," sambungnya.

Baca selengkapnya ...

16 February 2020

Gelar Rakor, Dit GTK Madrasah Bahas Inpassing dan Pembayaran Tukin Guru


Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah menggelar rapat koordinasi di Surabaya. Rakor diikuti para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah beserta Kasi Guru dan Kasi Tenaga Kependidikan Kanwil se-Indonesia. 
Sejumlah isu penting dibahas bersama, antara lain: pembayaran tukin, inpassing, TPG Mandiri, dan program bantuan world bank untuk peningkatan kualitas guru.

"Perjuangan untuk memperoleh anggaran tukin bagian dari jihad (usaha sungguh-sungguh). Sebagian kan sudah bisa terbayarkan, yakin saja kita tetap perjuangkan," kata Direktur GTK Madrasah Suyitno di Surabaya, Kamis (13/02). 
"Inpassing guru madrasah juga sedang diproses payung hukumnya. Draftnya sudah disusun, inpassing ini khusus bagi guru yang sudah sertifikasi," lanjutnya. 
Terkait banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi, Direktorat GTK Madrasah tengah menggodok kemungkinan melakukan PPG Mandiri yang tidak bersumber dari anggaran APBN Kemenag Pusat.

"Biaya per orang untuk PPG itu 6,5 juta. Kalau disortir sampai setiap daerah bisa jadi hanya ada 10 guru (lulus seleksi PPG namun belum PPG) se kabupaten. Kan bisa dibantu dari kabupaten, CSR atau kepala skolahnya. Karena bebannya akan jadi lebih ringan," jelas Suyitno. Saat ini, total guru yang sudah lolos saleksi pretest PPG namun belum mengikuti PPG di Kementerian Agama sekitar 23 ribu orang. 
Terkait program World Bank, Suyitno mengingatkan bahwa itu harus tepat sasaran. Pola pelaksanaannya juga harus melibatkan KKG/MGMP/Pokjawas.

Sumber : GTK Madrasah
Penulis : Kontri
Baca selengkapnya ...

Panduan Cara Mengisi Sensus Penduduk Online 2020

www.hanapibani.com

Agenda 10 tahunan sensus penduduk tahun ini kembali dilaksanakan. Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini selain offline sensus penduduk dapat juga dilakukan lewat pengisian data online. 

Keduanya merupakan rangkaian kegiatan sensus penduduk 2020 yang diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik ( BPS) dan Kementerian Dalam Negeri. Periode pengisian sensus penduduk online dilakukan pada 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Sedangkan metode offline dilakukan pada Juli 2020 mendatang. 


Dokumen yang perlu disiapkan 
Adapun sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk memperlancar pengisian survei, terutama pada survei penduduk online adalah sebagai berikut: 
Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
Data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) 
Data yang ada pada akte kelahiran Akta nikah Surat cerai 
Data-data dan dokumen tersebut adalah berkas yang setidaknya harus dipersiapkan untuk memperlancar pengisian survei. 

Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperlukannya data atau dokumen lain sesuai status administrasi kependudukan saat ini.  
Pengecekan keberadaan NIK KTP dan Nomor KK dapat dilakukan di https://sensus.bps.go.id/cek Namun, pengecekan tersebut hanya dibatasi sampai 14 Februari lalu. Jadi, jika data tidak ditemukan, maka akan otomatis mengikuti sensus offline pada Juli mendatang. 


Berikut cara mengisi data Anda : 
1. Masuk ke laman sensus.bps.go.id 
2. Pilih bahasa, lalu masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) 
3. Isikan kode yang nampak di bawah nomor KK, lalu klik "Cek Keberadaan". 
4. Buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan, lalu klik "Buat Passsword" untuk pengamanan data yang sudah Anda catatkan di SP online. 
5. Masukkan kata sandi yang sudah dibuat, lalu klik "Masuk" 
6. Bacalah panduan awal mengenai pengisian SP Online, lalu klik "Mulai Mengisi" 
7. Ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan benar 
8. Setelah menjawab seluruh pertanyaan, pastikan status data setiap anggota keluarga berada dalam status "Sudah Update" lalu klik "Kirim" 
9.Unduh bukti pengisian dan selesai. 


www.hanapibani.com

Bila Anda tidak sempat berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online, petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendatangi rumah Anda pada 1-31 Juli 2020. 

Pastikanlah petugas yang datang membawa atribut lengkap dengan logo dan rompi BPS berwarna biru tua, tas punggung hitam dan membawa surat tugas dari BPS kabupaten/kota setempat. 
Baca selengkapnya ...

14 February 2020

Kisah Sedih Peserta Tes SKD CPNS: Telat dan Gugur Karena Tunggu Teman, yang Ditunggu Malah Bisa Masuk


Kisah peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): telat dan gugur gara-gara menunggu teman, yang ditunggu ternyata bisa ujian.
Cita-cita untuk menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN) harus digantung sementara oleh salah satu peserta Tes SKD CPNS 2020 untuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yakni Lois Pernando Nandito.
Gara-gara menunggu temannya, Lois terpaksa menunda harapannya untuk lulus tes CPNS karena telat dalam mengikuti ujian sesi pertama pada pukul 08.00 WIB.

Dari pantauan di lapangan Sabtu (8/2/2020), terdapat tiga peserta tes CPNS yang telat mengikuti tes karena terlambat 15 menit.
Sehingga ketiganya tidak bisa mengikuti tes karena sistem mengunci, sedangkan dua peserta tes lainnya tampak murung dan tidak ingin berbincang.
“Telat pak 15 menit, tadi telat karena menunggu teman. Teman saya akhirnya bisa masuk, sementara saya ketika mau masuk juga tetapi sudah terkunci,” ujar Lois Fernando, Sabtu (8/2/20) sekitar pukul 09.00 WIB.
Lanjutnya, telatnya dirinya dalam mengikuti CPNS sedikit kecewa karena menjadi ASN merupakan keinginan orangtua.
“Sedih pak, kapan lagi mau jadi PNS. Kalau saja tahun depan ada lagi, kalau sekarang terpaksa urung pakai lambang korpri,” ujar Lois seraya pergi menuju tempat kerjanya di salah satu bank swasta di Sekayu.
Sementara, Kepala Kantor Regional VII Palembang Agus Sutiadi mengatakan pihaknya mengimbau peserta untuk datang 90 menit lebih awal untuk mengikuti tes.
Karena terlambat 5 menit peserta akan langsung gugur.
“Jangankan terlambat 15 menit, terlambat 5 menit saja peserta langsung gugur.

Kenapa demikian sistem CAT BKN sistemnya mengunci jadi bagi pesera yang terlambat tidak bisa ikut, tahun sebelumnya kita memaklumi tetapi sekarang tidak.
Kalau masih mau dipaksakan bisa tetapi tidak tercatat sama sekali,” tegasnya.
Badan Kepegawaian Negara ( BKN) menyebut banyak peserta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) Tahun Anggaran 2019 yang terpaksa didiskualifikasi karena beberapa alasan.
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, mengatakan sampai dengan 10 Februari 2020, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN mendata sejumlah diskualifikasi kepesertaan SKD CPNS Formasi Tahun 2019, meliputi diskualifikasi karena kesalahan formasi.
Lalu diskualifikasi pelanggaran joki, diskualifikasi tanda pengenal tidak lengkap, dan diskualifikasi pelanggaran tata tertib.
Khusus untuk diskualifikasi pelanggaran tata tertib yang kebanyakan disebabkan karena keterlambatan hadir di lokasi SKD.
"Kami kembali mengingatkan agar peserta sudah hadir di lokasi ujian 60 menit sebelum jadwal SKD berlangsung, karena sebelum memasuki ruangan ujian peserta harus melalui serangkaian pemeriksaan dan registrasi," ujar Paryono dalam keterangannya, Rabu (12/2/2020).
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT).
Sementara untuk diskualifikasi kesalahan formasi, perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019, instansi yang membuka formasi disabilitas wajib mengundang calon peserta disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas pelamar sebelum mengumumkan hasil keLulusan seleksi administrasi.
Untuk masalah pelanggaran penggunaan joki, BKN akan mengajukan langkah pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada ajang seleksi CPNS formasi tahun 2019.
Sementara untuk diskualifikasi kesalahan formasi, perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019, instansi yang membuka formasi disabilitas wajib mengundang calon peserta disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas pelamar sebelum mengumumkan hasil keLulusan seleksi administrasi.
Untuk masalah pelanggaran penggunaan joki, BKN akan mengajukan langkah pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada ajang seleksi CPNS formasi tahun 2019.
“Perlu kami sampaikan bahwa peserta SKD yang sukses melampaui PG, tidak serta merta dinyatakan Lulus SKD dan otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” kata Paryono.
Nilai peserta SKD lolos PG, menurut Paryono, akan diolah terlebih dahulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi (Tilok) saja, namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari berbagai Tilok.
“Selain itu dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL (peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi PG SKD dan masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak Lulus sampai dengan tahap akhir),” jelasnya.
Tahap pengolahan data, menurut dia, akan dilanjutkan dengan tahap rekonsiliasi data hasil SKD yang melibatkan instansi penyelenggara SKD dan BKN.
“Hasil rekonsiliasi tersebut akan diajukan kepada Kepala BKN untuk mendapat approval dan digital signature (DS) yang dilakukan by system pada portal SSCASN,” tambah Paryono.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa hasil SKD seluruh peserta seleksi akan disampaikan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui portal SSCASN dan admin instansi dapat mengunduh hasil SKD tersebut.
“Selanjutnya Ketua Panitia Seleksi Instansi akan menetapkan pengumuman hasil/keLulusan SKD dan menyampaikannya kepada publik,” tambahnya.

Banyak yang Datang Terlambat, 180.861 Peserta CPNS Tak Bisa Ikut SKD
Sebanyak 180.861 peserta CPNS tidak bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Salah satu penyebab tertinggi lantaran para peserta terlambat datang saat tes dimulai.
“Keterlambatan menjadi salah satu alasan tertinggi ketidakhadiran," ujar Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono, seperti dikutip dari laman resmi BKN, Sabtu (8/02/2020).
Untuk itu, BKN meminta kepada seluruh peserta CPNS yang akan mengikuti SKD untuk hadir minimal 60 menit sebelum jam dimulainya tes.
Menurut Paryono, hal itu sesuai ketentuan tata tertib yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019.
Berdasarkan data BKN per 7 Februari 2020, sebanyak 991.361 peserta seleksi CPNS formasi tahun 2019 telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Persentase keLulusan peserta atas Passing Grade (PG) SKD secara nasional sekitar 40,11 persen.
Rincian keLulusan PG peserta instansi pusat sebesar 38,23 persen dan instansi daerah sebesar 41,58 persen.
Sementara itu menurut BKN, berdasarkan jenis formasi, persentase keLulusan PG SKD untuk tenaga siber sekitar 54,96 persen, putera puteri Papua dan Papua Barat 28,86 persen.
Selanjutnya Lulusan terbaik 90,86 persen, diaspora 100 persen, penyandang disabilitas 62,36 persen dan formasi umum sekitar 39,90 perse.
Skor tertinggi sementara secara nasional diraih peserta pelamar instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan total skor 476, dengan rincian untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 145, Tes Intelegensi Umum (TIU) 170 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 161.

Baca selengkapnya ...

13 February 2020

Nasib Guru Honorer yang Tidak Lulus CPNS dan PPPK versi Nadiem Makarim

www.hanapibani.com

Mendikbud Nadiem Makarim membantah isu penghapusan tenaga guru honorer di sekolah-sekolah, terutama di daerah.
“Kalau tidak salah, itu salah persepsi, bahwa tidak ada yang namanya penghilangan honorer karena jumlah guru honorer kita sangat besar dan mereka banyak sekali yang mengabdi,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Nadiem mengatakan seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa penghapusan itu hanya di pemerintah pusat, bukan tenaga guru honorer di sekolah.
Masalah guru honorer tersebut, kata dia, merupakan kewenangan kepala sekolah dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat sehingga sama sekali tidak ada penghapusan tenaga honorer di sekolah.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah meluruskan isu penghapusan tenaga honorer K2.
Deputi SDM Kemenpan RB Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan bahwa penghapusan tersebut bukan berarti memberhentikan tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema.
Skema pertama bagi tenaga honorer yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil.
Mereka yang sudah melewati 35 tahun bisa ikut ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara, yang tidak lulus CPNS dan PPPK, tetap bekerja dengan gaji minimal setara UMR. 

Baca selengkapnya ...

Beredar Pengumuman Lelang Jabatan di Kemenag, Karo HDI: Hoax


Beredar di media sosial pengumuman lelang jabatan atau seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Kementerian Agama tahun 2020. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Suhaili memastikan bahwa itu adalah informasi yang tidak benar alias hoax.
“Itu hoax. Belum ada pengumuman terkait seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Kementerian Agama,” tegas Suhaili di Jakarta, Rabu (12/02). 
Menurut Suhaili, Kementerian Agama memang akan membuka seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi. Namun, saat ini masih dalam tahap pembahasan prosedur dan syarat peserta. “Pansel masih bekerja melakukan persiapan. Belum ada pengumuman seleksinya,” jelasnya.
“Pengumuman seleksi akan diinformasikan secara resmi pada waktunya melalui website Kementerian Agama,” tandasnya.

Baca selengkapnya ...

12 February 2020

Surat Edaran Updating EMIS Genap 2019/2020 dan Prosedur Penggunaan Aplikasi Feeder EMIS (AFE)

www.hanapibani.com


Prosedur pendataan EMIS melalui Aplikasi Feeder EMIS (AFE)
1.             Memiliki Akun EMIS (bagi Lembaga yang belum memiliki akun EMIS, harap mendaftar terlebih dahulu dengan kordinaor Operator Kemenag Kabupaten/Kota
2.             Download Aplikasi Feerder EMIS (AFE) di halaman Menu Unduhan Dashboard EMIS à http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=aplikasi
3.             Ekstrak Aplikasi di Komputer/Laptop Lokal
4.             Jalankan File emis.exe
5.             Login sesuai Akun EMIS (Login Pertama harus Online)
6.             Silakan Ambil Data pada Menu Data Lampau (Siswa, Guru dan Sarpras)

7.             Lakukan Update Data (Lembaga, Siswa, Guru, Sarpras), bisa dilakukan ofline



8.             Sinkronisasi Data

9.             Cek Data hasil sinkronisasi di Feeder Monitoring (Online) à http://emisdep.kemenag.go.id/madrasah_emis/monitor/
10.         Konfirmasi Data
11.         Donwload dan Cetak BAP untuk ditandatangani Kepala Madrasah
12.         Uplod BAP yang ditandatangani
13.         Selesai
Download 
Surat Edaran Updating Emis
Aplikasi Feeder EMIS (AFE)

Demikian,semoga bermanfaat.
Baca selengkapnya ...

11 February 2020

Menag Fachrul Razi Dianggap Off Side, Angkat Pejabat Beragama Islam Jadi Plt Dirjen Bimas Katolik

www.hanapibani.com

Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Prof Dr Nur Cholis yang beragama Islam oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mendapat pro dan kontra.
Salah satunya pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono. Suhendra mengaku tidak habis pikir dengan pertimbangan dan logika Menag Fachrul Razi.
"Dengan pertimbangan dan alasan apa pun, keputusan Menag sangat tidak bisa diterima akal sehat. Alasan administrasi, tapi mengabaikan sensitifitas kehidupan beragama. Itu langkah yang tidak bijak dan sembrono," ujar Suhendra di Jakarta, Minggu (9/2/2020).
Menurut Suhendra, keputusan yang diambil Menag itu berpotensi menuai respons negatif dari umat Katolik di Indonesia dan dunia internasional.
Keputusan yang gegabah itu ia nilai akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Keputusan ini seolah merendahkan keberadaan umat Katolik di Indonesia. Seakan-akan tidak ada umat Katolik yang pantas menduduki jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik. Padahal saya yakin ada eselon di bawah Dirjen Bimas Katolik yang beragama Katolik yang bisa ditunjuk sebagai Plt," jelasnya.
Suhendra sangat menyayangkan keputusan Menag Fahrul Razi tersebut.
"Seharusnya seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden membantu tugas Presiden menjalankan operasionalisasi kebijakan nasional, bukan sebaliknya menjadi beban bagi Presiden," terang Suhendra.
Pandangan Suhendra ini ternyata sejalan dengan berbagai tokoh masyarakat, di antaranya Prof Komarudin Hidayat.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu juga menyesalkan keputusan Menag.
Lebih lanjut Suhendra menyarankan agar Menteri Agama sesegera mungkin menganulir keputusannya dan menunjuk pejabat defenitif Dirjen Bimas Katolik yang beragama Katolik.
"Sebelum hal ini menjadi bola liar yang dapat merugikan citra Presiden Jokowi, sebaiknya Menag segera menunjuk pejabat tetap Dirjen Bimas Katolik yang tentu saja sosok beragama Katolik yang memenuhi syarat untuk jabatan itu," pintanya.
Ke depan Suhendra berpendapat penunjukan pejabat eselon I meskipun hanya Plt harus sepersetujuan Presiden.
Hal ini menurut Suhendra untuk menghindari "off side" seperti yang dialami Fachrul Razi.
"Pejabat negara setingkat menteri atau wakil menteri dalam mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut isu keagamaan, seharusnya mempertimbangkan sensitifitas masyarakat. Jangan asal mengambil kebijakan yang akhirnya menimbulkan polemik dan gejolak seperti saat ini," saran Suhendra.
Suhendra meyakini apa yang dilakukan oleh Menag Fachrul Razi terkait penunjukan Plt Dirjen Bimas Katolik tanpa seizin dan sepengetahuan Presiden Jokowi.
Karena, menurutnya, bukan tipikal Presiden Jokowi membuat kebijakan yang menabrak sensitifitas keagamaan.
Baca selengkapnya ...

Translate

Artikel Terbaru

Alokasi Honor pada BOS Madrasah Hanya 30%, Tak Seperti BOS Sekolah Boleh 50%, Dirjen: Kita Fokus Peningkatan Mutu Pembelajaran

Alokasi dana BOS Madrasah tahun 2020 untuk membayar honor atau belanja pegawai hanya 30%. Hal itu tertuang dalam juknis penyaluran da...

Powered by BeGeEm - Designed Template By HANAPI