√ √ Penetapan Lulus Optimalisasi PPPK 2022 Bukan Nilai Tertinggi dari Seluruh Peserta, Ini Aturannya

Breaking News

10 September 2023

Penetapan Lulus Optimalisasi PPPK 2022 Bukan Nilai Tertinggi dari Seluruh Peserta, Ini Aturannya

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله و الحمد لله
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على أله
و صحبه أجمعين

Salam Sahabat Hanapi Bani.

Sebagian besar peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kecewa lantaran tidak lulus optimalisasi PPPK 2022.

Mereka mengklaim mendapatkan nilai tinggi. Bahkan, nilainya lebih tinggi dari peserta yang lulus optimalisasi PPPK 2022. Kok bisa? Untuk mengetahui mengapa ada peserta yang punya nilai tertinggi tapi tidak lulus optimalisasi PPPK 2022, simak ulasannya berikut ini sampai selesai.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memaksimalkan pengisian formasi yang kosong pada seleksi PPPK teknis 2022. Pengisian formasi dilakukan terhadap formasi jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya pada seleksi PPPK 2022.

Jadi, peserta yang lulus dari hasil reformulasi PPPK teknis akan mengisi formasi kosong, bukan menggeser jabatan lain.

Reformulasi PPPK teknis diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022.

Jadi, reformulasi hanya berlaku bagi peserta seleksi PPPK Teknis 2022, bukan PPPK guru atau PPPK tenaga kesehatan (nakes).

Siapa saja yang berhak mendapatkan kuota reformulasi? Ada dua jenis peserta yang akan mendapatkan reformulasi yang ditetapkan dalam KepmenpanRB 571/2023.

Pertama, tenaga honorer kategori dua (THK-II) yang menjadi peserta seleksi PPPK Teknis 2022.

Kedua, tenaga honorer atau non ASN yang bukan THK-II dan menjadi peserta seleksi PPPK 2022. Peserta non ASN dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi dan/atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran PPPK 2022.

Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi PPPK teknis. Reformulasi nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi.

KepmenpanRB Nomor 571/2023 menyebutkan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi eks THK-II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik.

Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi oleh eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat terbaik.
Jadi, kalau ada peserta non ASN yang nilainya lebih tinggi dari THK-II dan dinyatakan tidak lulus, itu sangat wajar.

Sebab, yang diprioritaskan adalah THK-II. Kecuali jika masih ada formasi yang disisakan oleh THK-II, barulah diisi oleh non-ASN.

Bagaimana jika ada dua atau lebih THK-II memiliki nilai akhir yang sama?, Penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada:

Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi;
Apabila nilainya masih tetap sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

Mekanisme penetapan tersebut juga berlaku bagi non-ASN yang menjadi peserta seleksi PPPK teknis 2022. Jadi, nilai THK-II dirangking dengan sesama peserta THK-II. THK-II yang mendapatkan nilai tertinggi akan mengisi jabatan kosong.

Begitu pula dengan non ASN. Nilainya akan dirangking dengan sesama peserta non ASN. Bukan dirangking dengan THK-II atau seluruh peserta.

Dengan demikian, wajar apabila ada THK-II yang nilainya rendah dan lulus, sementara ada non ASN mendapatkan nilai tinggi tapi tidak lulus. MenpanRB Abdullah Azwar Anas sebelumnya mengatakan bahwa optimalisasi PPPK teknis 2022 tidak akan memuaskan semua pihak.

Menurut Azwar Anas, kebijakan reformulasi bertujuan untuk mengoptimalkan formasi yang kosong pada seleksi PPPK 2022. Azwar Anas berharap reformulasi PPPK ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan THK-II dan non ASN yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta.

“Reformulasi seleksi PPPK teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta eks THK-II dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini,” ujar Anas pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Meski belum sepenuhnya ideal, Anas menyebut reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen. Anas menyebut kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas PPPK.

Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas.

“Artinya jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya,” tutup Anas.