KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah kendali Mendikbud Prof DR Muhajir Effendy yang menghapus tiga makam tokoh Kalimantan Selatan dari daftar benda cagar budaya, diprotes ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU).
KETUA Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel, HM Syarbani Haira menyesalkan langkah Kemendikbud yang mencabut status tiga makam tokoh Kalimantan Selatan dari daftar benda cagar budaya yang dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1992.
Tiga makam tokoh itu adalah makam Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung di Sungai Batang Martapura, Kabupaten Banjar. Lalu, makam Syekh Abdussamad Al Palembangi atau Datu Sanggul di Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, dan makam Tumpang Talu di Kampung Parincahan, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang merupakan pusara tiga tokoh pahlawan Perang Banjar, Panglima Bukhari, Landuk dan Matamin yang terkenal dengan peristiwa heroik, Amuk Hantarukung.
“Mereka adalah tokoh-tokoh terhormat, penyebar Islam bahkan pejuang republik ini. Mereka itu berani sekali, menolak dan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jasa-jasa mereka sangat besar untuk republik ini. Karena itu, dulu pantas jika makamnya masuk cagar budaya,” tegas Syarbani Haira saat siaran pers, Minggu (6/8/2017).
Dosen Universitas NU Kalsel ini mempertanyakan mengapa kebijakan Mendikbud RI Muhajir Effendy yang sudah bertahun-tahun masuk sebagai cagar budaya, baru belakangan ini justru dicabut. “Aneh sekali. Apa karena beliau itu sudah terprovokasi faham di Arab Saudi, yang serta merta memindahkan makam-makam yang dihormati di jazirah Arab, seperti kawasan Ka’bah, setelah mereka berkuasa?” cecar Syarbani Haira.
Menurutnya, jika alasan pencabutan status cagar budaya itu karena berubah desain dari bentuk asal, itu sama sekali tidak relevan. Sebab, beber Syarbani Haira, penghargaan kepada ketiga makam itu sebagai cagar budaya bukan karena desainnya, melainkan karena ketokohannya.
“Sampai hari ini, ketokohan ketiga datu itu terus meningkat. Terbukti kunjungan umat selalu ramai setiap harinya. Bagi masyarakat Banjar khususnya, dan Kalimantan pada umumnya, ketiga tokoh itu sangat dihormati. Bagi kami, langkah Mendikbud itu, seperti menyepelekan ketokohan ketiganya. Tokoh idola warga Banjar,” tutur Syarbani Haira.
Untuk itu, Ketua PWNU Kalsel ini mendesak agar Pemprov Kalsel melalui gubernur dan DPRD segera menolak sikap dari Mendikbud Muhajir Effendy. “Bagaimana pun, langkah menteri ini cenderung merupakan penyepelean terhadap khazanah budaya banua, yang selama ini kita sanjung dan hormati,”
0 Comments